home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Kajian Akademis 2019
Kajian Akademis 2020
Kajian Akademis 2022
Kajian Akademis 2023
PIPK 2023
Bendahara 2023
PPK dan PPSPM 2023
Microlearning PPL 2023
Mendobrak Keterbatasan Fiskal Daerah: Indonesia Cetak Sejarah Lewat Creditworthiness Academy
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Senin, 7 September 2026 11:50 WIB
Pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok Indonesia kerap menghadapi tembok tebal bernama keterbatasan anggaran. Ketergantungan yang tinggi pada Dana Transfer dari pemerintah pusat sering kali membuat langkah pemerintah daerah tertatih-tatih dalam mewujudkan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan.
Menjawab tantangan klasik ini, sebuah terobosan bersejarah dicatatkan oleh Indonesia melalui penyelenggaraan Creditworthiness Academy (CWA). Menariknya, inisiatif ini merupakan program pertama di dunia yang direplikasi dari lembaga keuangan internasional The World Bank dan disesuaikan langsung dengan konteks khas sebuah negara, di mana Indonesia bertindak sebagai pionir mandiri berkat kolaborasi strategis antara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan RI, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, dan The World Bank. Menyusul kesuksesan besar di tahun 2025, program CWA ini dipastikan akan kembali diselenggarakan pada tahun ini tentunya dengan beberapa pengembangan baik dari sisi materi maupun toolkit pembelajaran.
1. Mengubah Paradigma: Dari Ketergantungan Menuju Kemandirian
Selama bertahun-tahun, pemda sering kali terjebak dalam zona nyaman pengelolaan APBD konvensional tanpa mengeksplorasi instrumen pembiayaan alternatif. Padahal, mandat nasional mewajibkan daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar bagi hasil dan transfer.
Melalui CWA, puluhan peserta yang terdiri dari Kepala/Sekretaris BPKAD/Bappeda, Kepala Bidang, hingga Pejabat fungsional dari berbagai pemerintah daerah digembleng untuk mengubah pola pikir (paradigm shift) dengan memanfaatkan instrumen asesmen yang handal.
2. Belajar dari Sukses Nyata: Kisah Pasar Bauntung Banjarbaru
Pelatihan ini tidak hanya berhenti pada teori keuangan yang rumit. Salah satu sorotan inspiratif adalah kisah sukses Pemerintah Kota Banjarbaru dalam merevitalisasi Pasar Bauntung.
Dahulu, pasar tradisional tersebut kumuh, tidak tertata, dan dililit masalah pungutan liar, sementara APBD Kota Banjarbaru sangat terbatas akibat tersedot belanja mengikat dan mandatory spending. Melalui skema pinjaman daerah bersama PT SMI, Pemkot Banjarbaru berhasil mengubahnya menjadi pasar tradisional modern yang bersih, tertib, dan meraih Penghargaan serta Sertifikasi SNI Kelas A pada tahun 2021.
3. Tiga Pilar Utama Menuju Kesiapan Fiskal
Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bhimantara Widyajala, menegaskan bahwa CWA memperkuat tiga area intervensi utama :
4. Dampak Nyata CWA: Akses Pembiayaan Kreatif yang Konkret
Keberhasilan Creditworthiness Academy (CWA) tahun lalu tidak sekadar berhenti pada ruang pelatihan atau peningkatan literasi semata. Pelatihan ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara perencanaan daerah dan eksekusi riil di lapangan. Dampak konkrit tersebut terlihat jelas dari catatan impresif di mana 6 dari 15 pemerintah daerah yang mengikuti program CWA telah berhasil menjalin komitmen pembiayaan kreatif dengan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur strategis di wilayahnya, yaitu :
No.
Pemerintah Daerah
Infrastruktur Pendanaan
Nilai Komitmen
1
Kabupaten Badung
Pembangunan 9 ruas jalan strategis.
Rp2,83 triliun
2
Kabupaten Pemalang
Pembangunan lanjutan RSUD Randudongkal.
Rp 55 miliar
3
Kabupaten Ciamis
Revitalisasi Pasar Banjarsari, pengembangan Puskesmas Purwadadi, dan rehabilitasi sekolah dasar.
Rp 58,37 miliar
4
Kabupaten Lampung Timur
Penanganan lima ruas jalan strategis.
Rp200 miliar
5
Kabupaten Tebo
Pembangunan infrastruktur jalan serta penguatan fasilitas kesehatan.
Rp99,86 miliar
6
Kota Bandar Lampung
Peningkatan enam ruas jalan, revitalisasi trotoar pada tiga ruas jalan, serta revitalisasi trotoar dan drainase pada satu ruas jalan.
Rp99,15 miliar
Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa peningkatan kapasitas yang dibekali instrumen analisis akurat mampu menumbuhkan kepercayaan diri pemda sekaligus meyakinkan lembaga keuangan mitra. Dengan demikian, pembiayaan alternatif seperti pinjaman daerah tidak lagi dipandang sebagai opsi yang rumit atau berisiko tinggi, melainkan instrumen investasi strategis yang terukur.
5. Keberlanjutan Melalui Community of Practice (CoP)
Agar ilmu dari CWA tidak berhenti di ruang kelas pelatihan, Kementerian Keuangan membentuk Community of Practice (CoP) Creditworthiness. Komunitas kolaboratif berbasis digital ini mempertemukan para ahli dan praktisi alumni pemda untuk berdiskusi rutin dan memecahkan hambatan riil di lapangan.
6. Pengembangan Asessment Toolkit Berbasis Web
Salah satu sorotan dan fokus paling krusial dalam penyelenggaraan CWA tahun ini adalah pengembangan dan penyempurnaan asesmen toolkit yang menjadi instrumen inti penilaian kesehatan fiskal daerah. Jika pada pelaksanaan sebelumnya perangkat analisis ini masih berbasis format Excel konvensional yang memiliki keterbatasan ruang gerak, kini instrumen tersebut telah bertransformasi total menjadi aplikasi berbasis web yang sangat dinamis, interaktif, dan terintegrasi.
Melalui platform berbasis web ini, para perencana dan pengelola keuangan daerah dapat melakukan simulasi, pengisian data, serta pembacaan hasil analisis kelayakan kredit (creditworthiness) secara real-time tanpa hambatan kompatibilitas file. Inovasi mutakhir ini secara signifikan terbukti semakin memudahkan peserta dalam memetakan ruang fiskal, menghitung kapasitas pinjaman, serta merumuskan strategi pembiayaan alternatif secara cepat, akurat, dan transparan.
Dengan kembalinya penyelenggaraan CWA tahun ini yang disempurnakan asessment toolkit berbasis web, daerah-daerah di Indonesia semakin mantap melangkah ke babak baru di mana daerah-daerah tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama yang progresif, mandiri, dan kredibel dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat luas.
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik