home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Sub Menu 1
Sub Menu 2
Sub Menu 3
Sub Menu 4
Sub Menu 5
Pembukaan Usaha Koperasi Peternak
Balai Diklat Keuangan Malang
Jumat, 18 November 2022 15:10 WIB
[Malang] Jumat, 18 November 2022. BDK Malang menghadiri undangan Pembukaan Usaha Koperasi Peternak yang sebelumnya telah dilayangkan ke BDK Malang dengan nomor 723/PJMGKW/XI/2022 tertanggal 15 November 2022. Acara tersebut berlokasi di Sekretariat Koperasi Jasa Pendowo Jati Mulyo Gunung Kawi Jl. Raya Tumpangrejo RT.01 RW 07, Desa Kebobang Kecamatan Wonosari.
Suasana asri kaki gunung Kawi menghangatkan keakraban tamu undangan yang hadir, diantaranya hadir Kepala KPPN Malang Rinto, perwakilan dari fakultas peternakan UB, dan perwakilan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, serta utamanya adalah Kepala BDK Malang Endang Widajati, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal Evi Dwi Hastari, dan Widyaiswara Ahli Madya Fatimah.
Kepala KPPN Rinto memberikan sambutan pembukaan. Beliau memberikan komitmen untuk melaksanakan sinergi antara seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan dengan UMKM. Beliau juga berpesan agar pelaku UMKM mengintegrasikan layanannya ke sistem market place, digipay, dan lain sebagainya serta ikut berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Kepala BDK Malang Endang Widajati turut pula memberikan kata sambutan. Pesan-pesan beliau diantaranya kesiapan untuk berkolaborasi menyelenggarakan pelatihan pembukuan dan pelatihan market place. Selain itu, BDK Malang dan UB juga telah melaksanakan penandatangan MoU untuk membuat Pojok Kemenkeu di UB yang salah satu kegiatannya adalah menggalakan UMKM.
Puncak acara, yakni peresmian pembukaan usaha koperasi peternak, dilakukan dengan pembunyian sirine selama 10 detik yang dilakukan oleh Kepala BDK Malang Endang Widajati. Semoga dengan diresmikannya usaha koperasi ini, UMKM mampu berkembang lebih besar dan lebih cepat demi memajukan bangsa Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik