home
Berita
Pengumuman
Artikel
Video
Sub Menu 1
Sub Menu 2
Sub Menu 3
Sub Menu 4
Sub Menu 5
Tingginya Kebutuhan Layanan Terkait Konsultasi Pajak
Balai Diklat Keuangan Cimahi
Senin, 18 Februari 2019 11:57 WIB
[Bandung, 18 Februari 2019] Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak membutuhkan peningkatan atas layanan terkait konsultasi pajak. Mengutip ceramah current issue Pelatihan Teknis Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Angkatan I tadi pagi oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Oki Rusdyar Kashmirputra," Layanan yang diberikan terkait perpajakan di antaranya EFIN, e-Billing, e-Filing, e-Form dan Konsultasi Pajak. Yang paling sering ditanyakan masyarakat adalah konsultasi pajak".
Ceramah current issue oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jawa Barat I
Salah satu Inisiatif Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu mendukung akses pelayanan di mana saja. Hal ini diwujudkan dalam bentuk antara lain Kartin1, M-Pajak,dan Kiosk Pajak. Kartin1 merupakan pemanfaatan smartcard untuk layanan DJP dan pelayanan publik lainnya. M-Pajak adalah pelayanan e-service versi mobile. Kiosk Pajak adalah penyediaan layanan mandiri di tempat-tempat umum bagi WP. Kondisi saat ini yang terjadi walaupun zaman semakin modern, permintaan masyarakat akan layanan perpajakan semakin bervariatif.
Pelatihan Petugas TPT diharapkan dapat mempersiapkan pegawai yang terdidik dan terlatih dalam rumpun jabatan bidang pelayanan. Hal ini semoga dapat mendukung perluasan pelayanan yang dilakukan oleh DJP.
Sebelumnya, pada hari dan jam yang sama Pelatihan Petugas TPT Angkatan I dibuka sekaligus dengan Pelatihan Sekretaris Pimpinan Angkatan I oleh Kepala BDK Cimahi, Eko Sulistyo. Secara simbolis, dilakukan penyematan tanda peserta oleh Kepala BDK Cimahi dan diampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal BDK Cimahi, Melisanra Purba.
Penyematan tanda peserta yang diwakili oleh dua peserta pelatihan
Layanan Informasi Unit
Layanan Informasi Kediklatan dan Pembelajaran
Layanan Bantuan dan Pengaduan
Informasi Publik