Learning Value Chain

Komponen learning value chain berfokus pada proses pengelolaan pembelajaran. Komponen ini mencakup proses analisis, desain, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan organisasi untuk melaksanakan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses, dan berdampak tinggi sesuai kebutuhan organisasi.

moving gear
  1. Gambaran Umum
    1. Pengertian
    2. Learning Value Chain merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam menciptakan pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kinerja dan capaian strategis organisasi. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh berbagai learning center di dunia dalam menjalankan learning value chain adalah pendekatan ADDIE. Pendekatan ADDIE terdiri dari 5 tahapan yaitu Analysis (Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan),Implementation (Implementasi) dan Evaluation (Evaluasi).

      Learning Value Chain, dalam kerangka Kemenkeu CorpU, dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan/proses yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi (applicative, relevant, impactful dan accessible / ARIA) yang sesuai kebutuhan strategis organisasi. Program pembelajaran yang memenuhi kualifikasi ARIA, merupakan salah satu hal penting yang harus dikembangkan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi pembelajar. Melalui program pembelajaran tersebut, para pegawai dapat memperoleh pemahaman, keahlian dan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, mengatasi permasalahan yang timbul dalam pekerjaan dan mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai salah satu komponen dalam learning organization, selain dapat menganalisis setiap proses tahapan dalam pembelajaran, learning value chain juga bertujuan untuk mengukur komitmen dan sinergi Unit Pengguna (UE1) terhadap proses pembelajaran yang dikelola oleh Unit Pengelola (BPPK) khususnya dalam proses analisis kebutuhan pembelajaran, penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan serta evaluasi pembelajaran.

    3. Ruang Lingkup
    4. Komponen learning value chain mencakup bagaimana Unit Pengelola, Unit Pengguna dan Unit Pembina SDM menjalankan peranannya dalam setiap tahapan learning value chainyang terdiri dari analisis kebutuhan pembelajaran, desain pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

    5. Tujuan
    6. Tujuan dari komponen learning value chain adalah memberikan gambaran proses tahapan pembelajaran yang optimal mulai dari analisis, desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi sesuai kebutuhan strategis organisasi.

    7. Subkomponen
    8. Learning Value Chain Kemenkeu CorpU dimulai dengan tahapan analisis kebutuhan pembelajaran. Analisis kebutuhan pembelajaran merupakan serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program Pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk mengembangkan program pembelajaran yang berdampak tinggi, Kemenkeu CorpU melaksanakan Desain Pembelajaran yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan Pembelajaran yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi, silabus mata pelajaran dan metode Pembelajaran. Setelah program pembelajaran telah dinyatakan memenuhi standar mutu, Kemenkeu CorpU melaksanakan Penyelenggaraan Pembelajaran, yaitu proses pelaksanaan program pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi. Tahap terakhir dalamlearning value chain adalah Evaluasi Pembelajaran, yaitu proses penilaian dan pengukuran atas peserta, pengajar, dan penyelenggara baik dilakukan pada saat berakhirnya kegiatan Pembelajaran maupun setelah peserta kembali ke tempat kerja.


  2. Strategi Implementasi
    1. Subkomponen Analisis Kebutuhan Pembelajaran
    2. Analisis kebutuhan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-62/PP/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Analisis Kebutuhan Pembelajaran. Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat AKP adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program Pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Unit Pengguna serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

      Dari sisi waktu pelaksanaannya, AKP dibedakan menjadi dua jenis yaitu AKP Insidental dan AKP Reguler. AKP Insidental adalah AKP yang dilaksanakan sepanjang tahun pembelajaran berjalan untuk memenuhi kebutuhan strategis, jabatan, atau individu. Sedangkan AKP Reguler adalah AKP yang dilaksanakan secara terjadwal sebelum tahun pembelajaran berjalan yang terdiri atas AKP Strategis, AKP Jabatan dan AKP Individu. AKP Strategis adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kebutuhan strategis dan target kinerja Unit Pengguna, AKP Jabatan adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan pada Unit Pengguna dan AKP Individu adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kompetensi individu dan memenuhi kesenjangan kinerja dengan target kinerja jabatan.

      PMK 45/PMK.011/2018 telah mengatur beberapa organ/unit yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Organ/unit yang dimaksud adalah sebagai berikut:

      1. Dewan Pembelajaran (Learning Council) yang selanjutnya disebut Learning Council adalah organ yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian (link and match) dengan target kinerja Kementerian Keuangan.
      2. Unit Pengelola adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas mengelola Pembelajaran di bidang keuangan negara.
      3. Unit Pengguna adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan AKP bersama Unit Pengelola.
      4. Unit Pelaksana AKP Utama adalah Unit Eselon II tingkat Pusat yang mempunyai tugas melakukan pengembangan pegawai pada masing-masing Unit Pengguna.
      5. Unit Pelaksana AKP Unit Kerja adalah unit yang mempunyai tugas melakukan pengembangan pegawai Kementerian Keuangan sampai dengan satuan kerja terkecil pada masing-masing Unit Pengguna.
      6. Pemilik Rumpun Keahlian (Skill Group Owner) yang selanjutnya disingkat SGO adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk pimpinan Unit Pengguna berdasarkan keahlian dan penguasaan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengguna serta mempunyai tugas membantu Unit Pengguna dalam melaksanakan AKP.
      7. Unit Pembina Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat UPSDM adalah Sekretariat Jenderal.

      Seluruh organ/unit tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing dalam kegiatan AKP. Seluruh organisasi/unit harus membangun kemitraan strategis dan sinergi sehingga hasil AKP yang dilakukan dapat menghasilkan analisis yang tepat. Berikut ini adalah tahap-tahap pelaksanaan AKP di lingkungan Kementerian Keuangan:

      1. Penyiapan Landasan
      2. Pertemuan Learning Council
      3. Pengumpulan Data
      4. Verifikasi Laporan Hasil Pengumpulan
      5. Harmonisasi Hasil AKP

      Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai learning organization, organisasi/unit yang terkait dengan kegiatan pembelajaran harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam AKP sesuai dengan amanat PMK 45/PMK.011/2018. Jika terdapat tugas dan fungsi yang tidak dijalankan dengan baik, maka hal ini akan mengakibatkan program pembelajaran yang kurang tepat sasaran, tidak mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi dan berpotensi terjadinya pemborosan sumber daya.

    3. Subkomponen Desain Pembelajaran
    4. Dalam rangka menghasilkan program pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi (applicative, relevant, impactful dan accessible/ARIA) yang sesuai kebutuhan strategis organisasi, Unit Pengelola harus melakukan desain pembelajaran dengan memanfaatkan hasil AKP, hasil Evaluasi Pascadiklat, hasil Evaluasi Penyelenggaraan, dan/atau masukan Tenaga Pengajar. Desain pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Desain Pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan Pembelajaran yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi, silabi mata pelajaran dan metode Pembelajaran.

      Desain Pembelajaran disusun atau dikembangkan oleh Widyaiswara yang berada di Unit Pengelola dengan melibatkan Unit Pengguna. Komponen Desain Pembelajaran pada dasarnya terdiri dari KAP Pembelajaran (Kerangka Acuan Program Pembelajaran), GBPP (Garis-garis Besar Program Pembelajaran), SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan KNS (Kerangka Naskah Soal).

      Untuk melaksanakan desain pembelajaran, Unit Pengelola c.q. Pusdiklat membentuk Tim Penyusun Desain Pembelajaran atau Tim Pengembang Desain Pembelajaran yang beranggotakan Widyaiswara dan pejabat/pegawai dari Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat. Tim Penyusun/Pengembang Desain Pembelajaran inilah yang bertugas untuk bersinergi dengan Unit Pengguna dalam melakukan desain pembelajaran.

    5. Subkomponen Penyelenggaraan Pembelajaran
    6. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berupa pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab dari Unit Pengelola yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Meskipun demikian, peran dari Unit Pengguna yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian SDM dan SGO juga sangat penting dan menentukan capaian dari suatu kegiatan pembelajaran. Sinergi yang baik harus terjalin sehingga kegiatan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan learning organization, baik Unit Pengelola maupun Unit Pengguna harus melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan perbandingan peranan dari masing-masing unit dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

    7. Subkomponen Evaluasi Pembelajaran
    8. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan, perbaikan dan pengembangan serta penyempurnaan suatu kegiatan. Evaluasi diperlukan untuk memberikan informasi terkait ketercapaian tujuan suatu kegiatan. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, banyak corporate university yang menerapkan evaluasi pembelajaran dengan pendekatan The Kirkpatrick Model. Pendekatan ini dikembangkan oleh Dr. Donald Kirkpatrick pada tahun 1950-an. Model ini dapat diterapkan sebelum, selama, ataupun setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk mengetahui value kegiatan pembelajaran bagi organisasi. Dalam pendekatan The Kirkpatrick Model, evaluasi dibedakan menjadi 4 level sebagaimana diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

      Evaluasi level 1 mengukur bagaimana peserta pembelajaran bereaksi terhadap pembelajaran yang diikuti, atau dengan kata lain mengukur kepuasan peserta pembelajaran (customer satisfaction). Evaluasi level 2 mengukur proses belajar dalam pembelajaran, yaitu terjadinya transfer pengetahuan (transfer of learning), dengan kata lain mengukur sejauh mana pembelajaran terjadi. Evaluasi level 3 melihat apakah alumni kegiatan pembelajaran memanfaatkan apa yang mereka pelajari di tempat kerja misalnya terkait perubahan perilaku. Sedangkan Evaluasi level 4 menentukan apakah kegiatan pembelajaran tersebut berdampak positif pada kinerja organisasi.

      Dalam konteks Kemenkeu Corporate University, keberadaan mekanisme evaluasi sangat diperlukan untuk dapat mengukur secara tepat kontribusi hasil pembelajaran terhadap peningkatan kompetensi pegawai dan ketercapaian target kinerja organisasi. Dalam rangka implementasi learning organization, Unit Pengelola bersama dengan Unit Pengguna dan SGO membangun sinergi dalam melaksanakan evaluasi atas kegiatan pembelajaran. Setiap pihak harus merasa bahwa evaluasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan karena melalui evaluasi, organisasi akan mampu mengukur hasil dari kegiatan pembelajaran dan mampu merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi penyempurnaan pembelajaran di masa yang akan datang.