Learning Function Organization

Dalam komponen learning function organization, Kemenkeu perlu menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan pucuk pimpinan. Contohnya:

  • memastikan bahwa terdapat link and match antara visi dengan proses pembelajaran yang berkelanjutan;
  • menerapkan program budaya belajar;
  • merencanakan aksi, metode, maupun langkah-langkah terkait pembelajaran; dan
  • jika dibutuhkan, melakukan penataan kelembagaan untuk menghilangkan hambatan komunikasi antar elemen dalam organisasi.
Workspace
  1. Gambaran Umum
    1. Pengertian
    2. Dalam pedoman ini, Learning Function Organization adalah organisasi yang menjalankan fungsinya dalam merancang dan mengelola visi, budaya, strategi dan struktur organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pembelajaran dalam rangka perwujudan learning organization.

    3. Ruang Lingkup
    4. Ruang lingkup dari komponen ini adalah ketersediaan dan dikelolanya visi, budaya, strategi, dan struktur organisasi yang selaras dalam mendukung perwujudan learning organization.

    5. Tujuan
    6. Tujuan dari komponen ini adalah untuk mendorong terwujudnya organisasi yang memiliki visi, budaya, strategi, dan struktur organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pembelajaran (baik pembelajaran individu, pembelajaran grup/tim, maupun pembelajaran organisasi) sehingga perwujudanlearning organization dapat terlaksana secara lebih terarah, sistematis dan berkelanjutan.

    7. Sub Komponen
    8. Terdiri dari:
      • Visi
      • Visi dikembangkan dalam rangka menghasilkan produk/jasa yang baru atau lebih baik. Organisasi perlu membangun shared vision dan meyakini bahwa perwujudan learning organization adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi

      • Budaya
      • Budaya belajar dipercaya sebagai titik kritis keberhasilan organisasi sehingga pembelajaran diintegrasikan ke dalam keseluruhan fungsi organisasi. Sebagai contoh:

        1. organisasi mendorong pembelajaran dan memberikan apresiasi/penghargaan bagi individu pembelajar;
        2. pegawai tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembelajaran bagi dirinya sendiri, namun juga terhadap pembelajaran orang lain; dan
        3. adanya dorongan bagi pegawai untuk melakukan eksperimen dan inovasi di mana organisasi menganggap kesalahan (mistake) sebagai suatu hal yang wajar dalam proses pembelajaran.
      • Strategi
      • Strategi diterapkan dalam proses perolehan, transfer maupun pemanfaatan knowledge di seluruh kegiatan organisasi. Sebagai contoh, organisasi:

        1. menyelaraskan (align) antara pembelajaran dengan kinerja organisasi dan individu;
        2. mengintegrasikan pembelajaran dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
        3. memfasilitasi berbagai bentuk pembelajaran yang beragam; dan
        4. menciptakan lingkungan kerja yang mendukung proses pembelajaran.
      • Struktur
      • Struktur disusun sedemikian rupa sehingga lebih mudah terjalin hubungan/kolaborasi serta mengalirnya informasi di dalam organisasi. Beberapa karakteristik struktur organisasi yang mendukung proses pembelajaran:

        1. hirarki yang tidak terlalu berjenjang (flat) dan ramping (streamlined);
        2. tidak terkotak-kotak (unbounded) agar mempermudah arus informasi dan pembelajaran lintas batas; dan
        3. (3) minimnya birokrasi yang menghambat pembelajaran.
  2. Strategi Implementasi
  3. Untuk mendorong terwujudnya learning organization, seluruh unit eselon I di Kementerian Keuangan perlu:

    1. Penerapan Visi
    2. memiliki visi yang menjelaskan arah dan tujuan organisasi di masa mendatang serta mengelola agar visi tersebut dapat dicapai melalui adanya proses pembelajaran (baik pembelajaran individu, pembelajaran grup/tim, maupun pembelajaran organisasi) yang berkelanjutan. Aktivitas yang dapat dijalankan, antara lain:

      1. Pimpinan Unit Eselon I menjalankan perannya sebagai Learning Council dalam penentuan kebutuhan strategis unit kerjanya yang perlu didukung melalui pembelajaran (sesuai 45/PMK.011/2018).
      2. Pimpinan Unit Eselon I menjalankan perannya dalam penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan (knowledge management) di unit masing-masing, yang dikaitkan dengan arah strategi dan kebijakan Kementerian Keuangan (sesuai 924/KMK.011/2018).
    3. Penerapan Budaya
    4. memiliki dan mengelola program budaya yang mencakup kebiasaan, nilai-nilai, maupun praktik dalam organisasi, khususnya terkait dengan pembelajaran. Aktivitas yang dapat dijalankan, antara lain:

      1. Unit Eselon I memastikan implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan di unitnya, sebagai contoh adalah “Kesempurnaan”, dimana seluruh pegawai dan pimpinan di Kementerian Keuangan perlu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik (sesuai KMK 312/KMK.01/2011). Dalam hal ini, dibutuhkan adanya pembelajaran yang melekat dalam organisasi agar Nilai Kesempurnaan tersebut dapat terwujud.
      2. Unit eselon I memastikan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku PNS Kementerian Keuangan di unitnya, misalnya:
        • bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan;
        • terbuka terhadap informasi atau pengetahuan baru; dan
        • tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi (sesuai PMK 190/PMK.01/2018). Dalam hal ini, aktivitas-aktivitas tersebut perlu menjadi kebiasaan yang melekat dalam praktik pelaksanaan pekerjaan.
      3. Unit eselon I mengembangkan dan menjalankan program budaya belajar di unitnya, sebagai contoh adalah Program Budaya di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2013 yang salah satunya adalah “Satu informasi setiap hari” dalam rangka mendorong pegawai mencari informasi yang positif dan membaginya (sharing) untuk pengetahuan bersama (sesuai PMK 127/KMK.01/2013). Program budaya belajar dapat disusun oleh masing-masing unit dan mencakup seluruh komponen dalam pedoman ini sehingga perwujudanlearning organization dapat terdorong.
    5. Penerapan Strategi
    6. memiliki dan mengelola strategi yang mencakup rencana aksi, metode, maupun langkah-langkah terkait pembelajaran dalam organisasi dalam rangka mencapai visi dan target kinerjanya. Aktivitas yang dapat dijalankan, antara lain:

      1. Pimpinan Unit Eselon I melakukan koordinasi dengan Kepala BPPK dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (sesuai KMK 924/KMK.011/2018).
      2. Pimpinan Unit Eselon I memberikan rekomendasi Pemilik Rumpun Keahlian (Skill Group Owner) dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (sesuai KMK 924/KMK.011/2018).
      3. Unit eselon I terlibat dalam keseluruhan proses learning value chain yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, antara lain:
        • Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (sesuai PMK 45/PMK.011/2018)
        • Penyusunan program dan desain pembelajaran (sesuai PER-4/PP/2017)
        • Penyelenggaraan pembelajaran
        • Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan evaluasi pasca pembelajaran (sesuai PER-5/PP/2017 dan PER-1/PP/2018).
      4. Unit Eselon I mendorong implementasi Manajemen Pengetahuan (sesuai PMK 226/PMK.011/2019).
      5. Unit Eselon I memastikan ketersediaan dan mengelola Infrastruktur Pengembangan Kompetensi (sesuai PMK 216/PMK.01/2018), yang terdiri atas:
        • Leadership Framework, yang terkait dengan pelaksanaan Leaders Factory di lingkungan Kementerian Keuangan (sesuai PMK 191/PMK.01/2018)
        • Sistem Penilaian Kompetensi, baik kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural pada setiap jabatan
        • Sistem Penilaian Kinerja, yang terkait dengan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai (sesuai KMK 467/KMK.01/2014)
        • Pemetaan Pegawai, dalam bentuk pengelompokan pegawai berdasarkan kompetensi/potensi dan kinerja ke dalam 9 kotak (box) pemetaan pegawai
        • Kemenkeu Corporate University, melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan (sesuai KMK 924/KMK.011/2018)
        • Metode Pengembangan Kompetensi, baik terkait bentuk (pendidikan dan pembelajaran) maupun desain (model 70:20:10)
        • Direktori Pengembangan Kompetensi, yang merupakan sekumpulan program pengembangan kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh pegawai dan terdiri atas Direktori Pendidikan (berdasarkan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil/PPKPNS atau Human Capital Development Plan/HCDP) dan Direktori Pembelajaran (berdasarkan Kemenkeu Leadership Development Program/KLDP)
        • Pelaku Pengembangan Kompetensi, yaitu Unit Eselon I melaksanakan Manajemen Talenta yang meliputi serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola pegawai terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal (sesuai PMK 60/PMK.01/2016 dan PMK 161/PMK.01/2017).
    7. Penerapan Struktur
    8. merancang struktur organisasi serta infrastruktur lainnya yang mempermudah hubungan/kolaborasi serta mengalirnya informasi di dalam organisasi melalui penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM (sesuai Rencana Strategis Kemenkeu tahun 2020-2024) sebagai berikut:

      1. Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (flatter and boundaryless organization).
      2. Organisasi yang lean, clean, and green.
      3. SDM yang adaptive and technology savvy.
      4. Teknologi Informasi sebagai enabler.