Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Oleh: Irawan Purwo Aji

Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan

 

  1. Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran pers Nomor 17/2018 tanggal 28 Maret 2018 menyampaikan pengumuman Menteri Keuangan terkait kebijakan restitusi yang dipercepat. Dalam melaksanakan kebijakan restitusi yang dipercepat, Kementerian Keuangan memperluas kriteria Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu Wajib Pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, Wajib Pajak dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas Wajib Pajak serta mendukung program pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha.Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Dengan terbitnya ketentuan ini, diharapkan lebih banyak lagi Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas restitusi ini sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan menurunkan biaya karena proses pemeriksaan restitusi yang cukup memakan waktu yang lama. Dari sisi pemerintah, ketentuan ini dapat lebih fokus mengawasi Wajib Pajak dengan risiko tinggi karena sumber daya manusia yang selama ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi dapat dialihkan untuk hal ini.

 

 

                                                                

 

      B. Pembahasan

Dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Sebelum terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, ketentuan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013.

Perbedaan kedua aturan tersebut dapat dilihat dalam hal berikut:

  1. Perbedaan berdasarkan kriteria Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

No

Menurut

Uraian

1

PMK-198/PMK.03/2013

Diatur dalam Pasal 2

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  3. Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
  4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2

PMK-39/PMK.03/2018

Diatur dalam Pasal 9

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekejaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  3. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
  4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan tabel diatas, batasan nilai lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan menurut PMK-39/PMK.03/2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan batasan nilai lebih bayar menurut PMK-198/PMK.03/2013.

 

  1. Perbedaan berdasarkan cara pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

No

Menurut

Uraian

1

PMK-198/PMK.03/2013

Diatur dalam Pasal 4

  1. Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
  2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.
  3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyampaikan:
  4. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tanpa ada permohonan kompensasi dan tanpa ada permohonan restitusi; atau
  5. Surat Pemberitahuan pembetulan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

dianggap mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Diatur dalam Pasal 5

  1. Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP, permohonan dimaksud diproses dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang KUP.
  2. Atas penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak.

2

PMK-39/PMK.03/2018

Diatur dalam Pasal 10 ayat 1

Untuk dapat memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT.

 

 

Berdasarkan cara pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, terdapat perbedaan yang cukup signifikan yang perlu dipahami oleh Wajib Pajak. Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam PMK-198/PMK.03/2018 dapat diajukan oleh Wajib Pajak dengan melaporkan SPT Lebih Bayar atau dengan menggunakan surat tersendiri. Dalam ketentuan tersebut, meskipun Wajib Pajak yang melaporkan SPT Lebih Bayar tidak menyatakan atau mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Lebih Bayar yang dilaporkan, secara otomatis SPT Lebih Bayar tersebut akan diproses sesuai Pasal 17 D (proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak), sepanjang memenuhi kriteria Pasal 9 PMK-198/PMK.03/2013. 

 

PMK-39/PMK.03/2018 mengharuskan Wajib Pajak mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT Lebih Bayar yang dilaporkan. Di dalam SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan PPh Badan serta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, terdapat pilihan yang harus diisi oleh Wajib Pajak ketika perhitungan pajaknya menyatakan lebih bayar. Pilihan tersebut dapat dilihat pada formulir SPT sebagai berikut:

a. SPT Tahunan PPh Badan;

 

b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;

 

c. SPT Masa PPN.

 

 

Apabila Wajib Pajak tidak memilih atau mengisi tanda seperti tersebut diatas, maka Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sehingga kelebihan pembayaran tersebut akan diproses           melalui pemeriksaan. Atas hal tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan dalam pengisian SPT Lebih Bayar agar tidak terdapat kekeliruan pemilihan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

 

 

Kedua hal tersebut merupakan perubahan yang mendasar terkait proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sehingga Wajib Pajak harus memahami ketentuan yang diatur dalam PMK-39/PMK.03/2018. Proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini akan di proses oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu:

 

a. 15 (lima belas) hari kerja, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi;

b. 1 (satu) bulan, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan; atau

c. 1 (satu) bulan, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.

 

 

Wajib Pajak yang telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dari KPP, masih dapat dilakukan pemeriksaan oleh DJP sepanjang terdapat data yang kurang atau tidak dilaporkan dengan benar oleh Wajib Pajak dalam SPT. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

 

 

C. Kesimpulan

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi tidak selamanya dilakukan dengan proses pemeriksaan namun dapat dilakukan dengan proses penelitian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK-39/PMK.03/2018 yang mengatur tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT Lebih Bayar yang dilaporkan. Hal ini harus dilakukan agar kelebihan pembayaran yang dilaporkan dalam SPT Lebih Bayar dapat di proses dengan penelitian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

 

D. Daftar Pustaka

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

 

         Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

 

         Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

 

 

 

 

Paling Banyak Dibaca

  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH +

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Baca Selengkapnya
  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016