Potensi PBB Perikanan Tangkap di Indonesia

Oleh: Darwin (Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Pajak)

 

Abstrak:

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pajak objektif yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Salah satu sektor PBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Sektor Lainnya yang mencakup subsektor perikanan tangkap. Subsektor perikanan tangkap merupakan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh pengusaha perikanan dengan mengambil hasil laut berupa ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini mencoba untuk menggali potensi PBB usaha perikanan tangkap dari lautan yang ada di wilayah NKRI

 

 

Kata Kunci: PBB, Perikanan Tangkap, NKRI

Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Oleh sebab itu segala aktivitas manusia yang memanfaatkan laut dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan termasuk penangkapan ikan di laut dalam wilayah NKRI atau yang biasa dikenal PBB Sektor Lainnya. PBB Sektor Lainnya ini mencakup subsektor usaha perikanan tangkap, subsektor usaha pembudidayaan ikan, subsektor jaringan pipa, subsektor jaringan kabel telekomunikasi, subsektor jaringan kabel listrik dan subsektor ruas jalan tol laut. Dalam tulisan ini penulis mencoba menghitung potensi PBB subsektor perikanan tangkap di wilayah NKRI berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan peraturan pelaksanaan pengenaan PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Mengenal Wilayah Pengelolaan Perikanan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau disingkat WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk menangkap ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan pembagian WPP menjadi 11 (sebelas) WPP yaitu:

  1. WPP-RI 571 meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman
  2. WPP-RI 572 meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
  3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga swebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat
  4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Katrimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan
  5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa
  6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flpres dan Laut Bali
  7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
  8. WPP-RI 715 meliputi perauiran Teluk Tomini, Laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seranm dan Teluk Berau
  9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara laut Halmahera
  10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Smudera Pasifik
  11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur

Letak geografis WPP-RI tersebut sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

 

 

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

 

Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah NKRI

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, nilai produksi perikanan tangkap di wilayah NKRI dapat dilihat pada Tabel 1 berikut

 

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat trend kenaikan nilai produksi perikanan tangkap diwilayah NKRI dari tahun ke tahun rata-rata 10,8 %. Dengan asumsi bahwa di tahun 2015 dan 2016 nilai produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan yang sama maka nilai produksi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp132.709.155.000.000,-

 

 

Potensi PBB Perikanan Tangkap di Wilayah NKRI

 

Untuk menghitung potensi PBB Sektor Lainnya khususnya subsektor perikanan tangkap dapat dilakukan dengan menggunakan formula berikut ini:

 

                                    PBB = Tarif x NJKP x (NJOP – NJOTKP)

 

Beberapa parameter dari formula tersebut telah diketahui dengan melihat beberapa peraturan yang mendasarinya sebagai berikut:

 

  1. Tarif sebesar 0,5% berdasarkan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5
  2. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebesar 20% atau 40% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.
  3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp12 juta per wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2014

Karena 3 (tiga) parameter telah diketahui maka kita tinggal mencari 1 (satu) parameter lagi yaitu berapa besarnya NJOP bumi untuk areal penangkapan ikan. Untuk menentukan besarnya NJOP bumi dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

 

1. Menentukan luas bumi

 

Untuk menentukan luas bumi atas objek perikanan tangkap dengan cara mengalikan jumlah kapal yang beroperasi untuk menangkap ikan sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh      Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan luas areal penangkapan ikan per kapal. Berdasarkan ijin operasi kapal penangkap ikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk tahun 2015 kapal-kapal perikanan yang beroperasi di WPP-RI dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

 

 

Sedangkan luas areal per kapal sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan R.I. Nomor KEP-126/PJ/2015 adalah sebagaimana Tabel 3 berikut ini.

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 tersebut di atas dapat dihitung luas areal penangkapan ikan untuk subsektor perikanan tangkap di Wilayah NKRI sebagaimana Tabel 4 berikut ini.

 

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dihitung luas bumi yang digunakan untuk areal perikanan tangkap di wilayah NKRI adalah seluas: 6.566.059.309 m2

 

2.    Menentukan nilai bumi per meter persegi

 

Untuk menentukan nilai bumi areal perikanan tangkap dipergunakan pendekatan kapitalisasi pendapatan (income capitalization approach) yaitu dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan bersih hasil penangkapan ikan dengan suatu angka kapitalisasi tertentu. Pendapatan bersih hasil penangkapan ikan dapat diperoleh dengan mengurangkan pendapatan kotor dengan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan kotor tersebut. Berdasarkan Tabel 1 dan asumsi nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 10,8% per tahun maka dapat diketahui bahwa hasil (nilai) produksi perikanan tangkap di wilayah NKRI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp132.709.155.000.000,-sedangkan rasio biaya produksi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-126/PJ/2015 adalah sebesar 70%. Sehingga hasil bersih penangkapan ikan di wilayah NKRI tahun 2016 adalah sebesar : 30% x Rp132.709.155.000.000 = Rp39.812.746.500.000,-

Berdasarkan KEP-126/PJ/2015 kita temukan angka kapitalisasi sebesar 10. Sehingga nilai bumi untuk areal pengkapan ikan di wilayah NKRI adalah sebesar 10xRp39.812.746.500.000 = Rp390.812.746.500.000,-

Untuk menentukan nilai bumi per meter persegi, maka nilai bumi seluruhnya dibagi dengan luas bumi seluruhnya sehingga diperoleh nilai bumi per meter persegi untuk areal perikanan tangkap di wilayah NKRI adalah sebesar: Rp390.812.746.500.000 /  6.566.059.309 m2 = Rp59.520,14/m2.

 

3.    Menentukan NJOP bumi per meter persegi

 

Untuk menentukan  NJOP bumi per meter persegi adalah dengan jalan mengkonversi nilai bumi per meter persegi yang diperoleh sesuai dengan point 2 di atas kedalam tabel klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, nilai bumi sebesar Rp59.520,14/m2, berada pada kelas 110 dengan NJOP sebesar Rp61.000,-/m2

Dari ketiga langkah tersebut di atas maka dapat diperoleh NJOP bumi areal perikanan tangkap adalah sebesar luas areal 6.566.059.309 m2 x Rp61.000,-/m2 = Rp400.529.617.849.000,-

Sehingga besarnya potensi PBB Perikanan Tangkap di wilayah NKRI tahun 2017 adalah sebesar:

0,5% x 40% x (400.529.617.849.000 - 12.000.000) = Rp801.059.211.698,-

 

Penutup

Keseluruhan perhitungan potensi PBB atas perikanan tangkap di wilayah NKRI yang telah dijelaskan di atas semata-mata berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menggunakan formula dan ketentuan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Disamping itu menggunakan beberapa asumsi yang mungkin mengandung kelemahan. Oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat.

 

Daftar Pustaka

-       Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

-       Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002

-       Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.03/2014

-       Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2014

-       Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2009

-      Krisna Fery Rahmantya S.Si, dkk: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2015

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016