Sanksi Pidana Perpajakan Apakah Dapat Membuat Efek Jera?

oleh: Darwin (Widyaiswara Alhi Utama Pusdiklat Pajak)

 

 

 

Abstrak:

Sanksi pidana perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan baik kepada pejabat maupun kepada wajib pajak. Sanksi pidana yang dikenakan secara umum menyatakan bahwa hukuman pidananya selalu diiringi kata-kata paling lama atau paling banyak yang sering tidak membuat efek jera. Di dalam UU KUP sanksi pidana tercantum di dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C.

 

 

Kata Kunci: Sanksi pidana, efek jera

 

 

Pendahuluan

 

Di dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B dan Pasal 41C telah tercantum beberapa sanksi yang dikenakan terhadap pejabat pajak yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebut di atas.

 

Apakah sanksi yang dikenakan dapat membuat efek jera bagi para pejabat tersebut? Tulisan berikut ini akan mencoba mengulas sanksi-sanksi yang dikenakan dan komentar terhadap sanksi-sanksi tersebut agar dapat membuat efek jera terhadap pejabat pajak yang melakukan pelanggaran.

 

Sanksi Pasal 41

 

Sanksi Pasal 41 ayat (1) menyebutkan: “Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”. Sedangkan ayat (2) berbunyi: “Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Apakah sanksi ini bisa membuat efek jera bagi pejabat? Mungkin sebagian ya, tapi mungkin juga tidak karena menurut penulis sanksinya terlalu kecil karena ada kata-kata “paling lama” dan “paling banyak”. Putusan “paling lama” dan “paling banyak” tersebut tergantung kepada para hakim yang mengadili kasus tersebut. Bisa saja kurungan paling lama 1 (satu) tahun menjadi cuma beberapa bulan atau beberapa minggu atau bahkan cuma beberapa hari saja. Demikian juga dengan sanksi denda paling banyak Rp25.000.000,00 menjadi cuma beberapa juta saja atau beberapa ratus ribu saja. Itulah sistem hukum kita yang masih mengacu warisan kolonial atau bahkan warisan dunia internasional dengan kata-kata “paling lama” dan “paling banyak”. Tidak saja di undang-undang perpajakan tapi juga di undang-undang lainnya. Penulis bukan seorang ahli hukum ataupun jebolan sarjana hukum sehingga mungkin saja ada orang yang menertawai penulis kalau punya ide yang berbeda dengan ketentuan hukum lainnya.

 

Negara kita adalah negara yang berdaulat, kenapa kita tidak menciptakan sanksi hukum sendiri yang berbeda dengan sanksi hukum warisan kolonial atau warisan dunia internasional? Menurut penulis efek jera terhadap pelanggaran pasal-pasal di undang-undag perpajakan kita sebaiknya yang dimunculkan bukan kata-kata “paling lama” atau “paling banyak” tetapi diganti dengan kata-kata “paling sedikit” atau “minimum”. Sehingga sanksi pada pasal 41 ayat (1) tersebut menjadi “paling sedikit (minimum) 1 (satu) tahun kurungan dan paling sedikit (minimum) denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kalau perlu bukan satu tahun kurungan tapi 2 (dua) tahun kurungan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Sanksi Pasal 41A

 

Pasal 41A Undang-undang KUP menyebutkan; “Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud ndalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

 

Di dalam Pasal 41A in tidak menyebut pejabat akan tetapi setiap orang, jadi bisa siapa saja baik pejabat maupun bukan pejabat. Saksi yang dikenakan juga menyatakan “paling lama” dan “paling banyak”, yang penulis rasa tidak memberikan efek jera. Oleh sebab itu penulis kembali menyarankan kata-kata “paling lama” diganti dengan “paling sedikit” dan kata-kata “paling banyak” diganti dengan kata-kata “minimum”.

 

Sanksi Pasal 41B

 

Pasal 41B Undang-undang KUP menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”. Di dalam Pasal ini juga menyebutkan setiap orang dan sanksi pidananya paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00. Kembali penulis anggap tidak akan memberikan efek jera dan kata-kata “paling lama” diganti dengan “paling sedikit” dan kata-kata “paling banyak” diganti dengan “minimum”

 

Sanksi Pasal 41C

 

Pasal 41C ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

 

Di dalam Pasal ini bahkan sanksinya tidak bersifat kumulatif akan tetapi dapat memilih salah satu yaitu kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Secara sepintas dendanya memang mengagetkan yaitu Rp1.000.000.000,00 namun denda tersebut juga paling banyak dan bukan paling sedikit sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera. Penulis menyerankan agar sanksinya dibuat kumulatif tidak alternative dan kata-kata “paling lama” diganti dengan “paling sedikit” dan kata-kata “paling banyak” diganti dengan kata-kata “minimum”.

 

Pasal 41C ayat (2) menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kuirungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

 

Pasal 41C ayat (3) menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

 

Pasal 41C ayat (4) menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

 

Untuk Pasal 41C ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kasusnya juga sama yaitu sanksinya bersifat alternatif, bukan kumulatif dan kata-katanya juga “paling lama” dan “paling banyak”. Oleh sebab itu penulis menyarankan untuk ketiga ayat tersebut sanksi yang dikenakan harus bersifat kumulatif dan kata-kata “paling lama” diganti dengan “paling sedikit” serta kata-kata “paling banyak” diganti dengan kata-kata “minimum”.

 

Kasus-kasus pemberian sanksi seperti penulis sebutkan di atas tidak hanya terjadi di Undang-undang KUP, termasuk juga ada di Undang-undang PBB, Undang-undang BPHTB, Undang-undang Bea Meterai dan Undang-undang PDRD. Bahkan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga demikian. Hukuman atau sanksi yang dikenakan selalu terdapat kata-kata paling banyak (maksimum) sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

 

Sebagai contoh di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pada Pasal 14 ayat (1) berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”. Sebaiknya kata-kata “selama-lamanya” diganti dengan “paling sedikit (minimum)”, supaya para pelakunya menjadi jera.

 

Contoh lainnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 533 berbunyi: “Diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

 

  1. Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
  2. Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
  3. Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar, atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
  4. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
  5. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun”.

 

Itulah beberapa contoh hukuman di negeri yang kita cintai ini, dimana hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang menyebutkan “paling lama” atau “paling banyak” yang menurut penulis sebaiknya diganti dengan “paling sedikit” ataupun “minimum”.

 

 

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH +

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016