Pedagang Emas Kaki Lima Wajib Dikukuhkan sebagai PKP?

Oleh: Irawan Purwo Aji

Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan

       1.Pendahuluan

Sekitar puluhan pedagang emas kaki lima tersebar di seluruh pelosok pasar Beringharjo, di antaranya terletak di parkiran bawah bagian tengah pasar. Di tempat ini, anda dapat melakukan transaksi penjualan emas kepada pedagang emas yang mengatas namakan Persaudaraan Pedagang Emas atau Persada Emas. “Meskipun pedagang kaki lima, kami jamin transaksi di sini semuanya jujur. Berapapun ada emas, kami sanggup beli semuanya dengan harga yang pantas,” ungkap Abdul Khalik, pedagang emas kaki lima. Khalik menjelaskan jika transaksi yang dilakukan pedagang emas kaki lima sama layaknya pedagang emas di pertokoan, mulai dari penimbangan, identifikasi kualitas emas dan kemudian penawaran emas yang akan dijual. (http://www.harianjogja.com/baca/2012/06/11/ mubeng-beringharjo-jual-beli-emas-tanpa-cemas-192580)

Untuk mendirikan usaha toko emas, dibutuhkan modal yang terbilang cukup besar di kisaran miliaran rupiah. Syaratnya juga tidak semudah membuka toko baju atau sembako, selain itu perlu pengamanan yang ekstra mengingat banyak kasus kejahatan yang terjadi di toko emas saat ini. Walau kini sudah banyak bisnis emas secara online, toh nyatanya belum terlalu tenar di masyarakat karena menurut beberapa sumber, sistem ini agak ribet dan kurang dipercaya. Para pedagang emas kaki lima ini bisa terjun dalam dunia jual beli emas dengan modal yang pas-pasan, bahkan bisa dibilang sangat kecil. Tempat jualan yang mereka pakai juga sangat sederhana, biasanya hanya memerlukan meja atau lemari kaca kecil untuk menaruh beberapa peralatan untuk memeriksa emas, timbangan emas, dan lain sebagainya.

Pedagang emas kaki lima biasanya berani membeli emas perhiasan atau batangan tanpa sertifikat sekalipun, mereka sudah punya jaringan bisnis yang mau menampung emas yang mereka beli di jalan. Biasanya mereka melebur emas yang dibeli dan dijual ke pengusaha emas langganan mereka, atau kadang mereka juga menjual ke pengusaha toko emas yang ada di sekitarnya, yang penting ada untungnya. (https://wirausahakan.blogspot.co.id/2016/08/ kreatifnya-pedagang-emas-kaki-lima.html)

Emas Perhiasan, merupakan salah satu barang yang banyak di cari oleh masyarakat, baik untuk investasi maupun digunakan sehari-hari. Banyak pelaku usaha yang menjual Emas Perhiasan ini, baik yang memiliki tempat permanen, misalnya di Toko Emas atau pusat perbelanjaan maupun yang pedagang kaki lima. Penggalan dua artikel diatas merupakan gambaran mengenai keberadaan pedagang emas kaki lima. Mereka tidak memiliki toko sebagai tempat usaha sebagaimana layaknya pedagang emas lainnya. Emas yang mereka perjualbelikan sebagian besar merupakan emas perhiasan. Berdasarkan kegiatan usaha pedagang emas kaki lima tersebut, wajibkah mereka dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan?

2.Pembahasan

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk Pengusaha Emas Perhiasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2014. Di dalam peraturan tersebut diatur beberapa hal sebagai berikut:

  1. Pasal 1 angka 2, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
  2. Pasal 1 angka 3, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
  3. Pasal 1 angka 8, Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.
  4. Pasal 2 ayat (1), penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  5. Pasal 2 ayat (2), Pengusaha Emas Perhiasan meliputi pabrikan Emas Perhiasan dan pedagang Emas Perhiasan.
  6. Pasal 2 ayat (4), Pedagang Emas Perhiasan adalah Pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli Emas Perhiasan.
  7. Pasal 6 ayat (1), Pengusaha Emas Perhiasan diwajibkan melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  8. Pasal 6 ayat (2), kewajiban Pengusaha Emas Perhiasan untuk melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetap berlaku bagi Pengusaha Emas Perhiasan yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
  9. Pasal 6 ayat (3), Pengusaha Emas Perhiasan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan.

Dalam peraturan tersebut, Pedagang Emas Perhiasan tidak dibedakan menurut tempat usahanya, apakah pedagang tersebut berjualan di toko atau pedagang kaki lima. Pengertian Pedagang Emas Perhiasan hanya didasarkan pada jenis barang yang dijual, yaitu Emas Perhiasan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan bersumber dari penggalan dua artikel diatas, proses bisnis yang dilakukan oleh Pedagang Emas Perhiasan yang ada di trotoar (pedagang emas kaki lima) dan di Toko Perhiasan hampir sama. Mereka melakukan penjualan Emas Perhiasan dan juga melakukan pembelian Emas Perhiasan dari konsumen yang akan menjual emasnya. Dengan demikian, Pedagang Emas Perhiasan yang ada di trotoar tersebut seharusnya wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK 30/PMK.03/2014 tersebut juga tidak membedakan Pedagang Emas Perhiasan berdasarkan omset atau peredaran bruto usaha yang diperoleh oleh pedagang tersebut. Pedagang Emas Perhiasan dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun buku (batasan tersebut sesuai dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai), tetap wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Atas hal tersebut, meskipun peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun buku Pedagang Emas Perhiasan yang ada di trotoar (pedagang emas kaki lima) lebih kecil daripada Pedagang Emas Perhiasan yang memiliki toko, seharusnya pedagang emas kaki lima tetap harus dikukuhkan menjadi PKP.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan ini mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan. Di dalam Pasal 2 KMK-83/KMK.03/2002 disebutkan bahwa Pengusaha Toko Emas Perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini dapat menimbulkan arti bahwa hanya Pedagang Emas Perhiasan di dalam toko yang harus dikukuhkan sebagai PKP, meskipun pengertian pengertian Pengusaha Toko Emas Perhiasan dalam Pasal 1 ayat (1) KMK-83/KMK.03/2002 tidak menyebut secara jelas harus memiliki toko. Pasal 1 ayat 1 (1) KMK-83/KMK.03/2002 menyebutkan Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain, yang memiliki karakteristik pedagang eceran.

3.Kesimpulan

Usaha jual beli emas merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan karena tidak pernah sepi peminat. Masyarakat selalu membutuhkan emas terutama emas perhiasan baik untuk investasi maupun digunakan sehari-hari. Pedagang Emas Perhiasan banyak ditemukan di setiap tempat, baik di toko emas, pusat perbelanjaan, maupun di trotoar (pedagang kaki lima). Berdasarkan uraian diatas, tidak terdapat perbedaan dalam hal proses bisnis antara Pedagang Emas Perhiasan yang memiliki toko maupun yang pedagang kaki lima. Dalam ketentuan PMK Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan, diatur bahwa Pedagang Emas Perhiasan wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Peraturan tersebut tidak membedakan tempat usaha dan jumlah peredaran bruto Pedagang Emas Perhiasan. Atas hal tersebut, Pedagang Emas Perhiasan yang tergolong pedagang kaki lima pun seharusnya juga dikukuhkan sebagai PKP. Direktorat Jenderal Pajak, selaku instansi yang mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dapat memperhatikan hal ini sebagai bahan untuk memperluas basis Wajib Pajak, khususnya basis Pengusaha Kena Pajak.

        Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan

Jual Beli Emas Tanpa Cemas, HarianJogja.com, 2012, http://www.harianjogja.com/baca/ 2012/06/11/mubeng-beringharjo-jual-beli-emas-tanpa-cemas-192580

Kreatifnya Pedagang Emas Kaki Lima dalam Menjalankan Bisnis, Wirausaha.blogspot.co.id, 2016, https://wirausahakan.blogspot.co.id/2016/08/kreatifnya-pedagang-emas-kaki-lima.html

Paling Banyak Dibaca

  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH +

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Baca Selengkapnya
  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016