PAJAK PENGHASILAN ATAS PROFESI ARTIS

Abstrak

Umumnya seorang artis atau pekerja seni memperoleh penghasilan melalui pekerjaan bebas. Jika penghasilan brutonya dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 milyar, mereka tidak boleh menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun, mereka diperbolehkan untuk menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bagi artis yang menyelenggarakan pembukuan, seringkali menemui kesulitan dalam membedakan antara biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan. Hal ini disebabkan satu jenis pengeluaran yang sama bisa dilihat sebagai upaya memperoleh penghasilan, sekaligus untuk kepentingan pribadi.

Keyword : pencatatan, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), pembukuan, biaya yang boleh dikurangkan, biaya yang tidak boleh dikurangkan

Pendahuluan

                Ada satu profesi yang jika sukses, pelakunya menjadi hartawan, tetapi jika gagal pelakunya menjadi gelandangan. Profesi itu adalah artis. Kita akan membicarakan artis yang sukses, dengan penghasilan yang seringkali fantastis. Misalnya saja, ada seorang artis dengan honor Rp 15 juta, sekali tampil. Dengan tampil tiga kali saja seminggu, berarti penghasilan artis tersebut Rp 45 juta seminggu, atau Rp 135 juta sebulan, atau Rp 1,6 milyar setahun. Bahkan ada Account Representative di Ditjen Pajak yang memiliki wajib pajak seorang artis dengan penghasilan lebih dari Rp 4,8 milyar setahun.

Penghasilan seorang artis terkait erat dengan jumlah penggemarnya. Biasanya artis yang sukses di negara dengan jumlah penduduk yang besar, akan memiliki jumlah penggemar yang besar pula. Sebagai contoh, artis di India, Amerika, dan Indonesia cenderung memiliki banyak penggemar sehingga penghasilan mereka juga sangat besar. Selain itu, negara dengan penduduk besar biasanya banyak penduduknya yang memilih profesi sebagai artis sehingga potensi perpajakannya akan besar pula.         

Siapa yang Disebut Artis ?

                Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artis adalah ahli seni; seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama). Dengan kata lain, profesi artis berkaitan dengan hal-hal bersifat kesenian. Selain contoh yang disebutkan pada kamus, profesi yang termasuk artis, meliputi penari, pematung, pesulap (magician), presenter TV, dan pelawak. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering menyebut artis adalah orang yang pekerjaannya menghibur masyarakat (entertainer).

                Umumnya artis memperoleh penghasilan dari melakukan pekerjaan bebas, sementara beberapa profesi artis yang lain memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja[1]. Termasuk artis yang menjalankan usaha adalah pelukis dan pematung yang membuat karya seninya tidak berdasarkan pesanan. Pekerja seni tersebut membuat karya seninya atas ide dan inisiatifnya sendiri, kemudian menjualnya kepada pihak lain yang berminat.Sementara itu penyanyi, pemain film, presenter, pesulap, pelawak, dan penari biasanya melakukan pekerjaan bebas.

            Dalam artikel ini penulis hanya membahas bagaimana artis yang melakukan pekerjaan bebas menghitung Pajak Penghasilan terutangnya.

Bagaimana Artis Menghitung PPh Terutang ?

                Bagi pekerja seni yang melakukan pekerjaan bebas tidak boleh menghitung Pajak Penghasilannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, walaupun memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 milyar setahun. Namun, mereka diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan cukup menyelenggarakan pencatatan.

Bagi mereka yang penghasilan brutonya lebih dari Rp 4,8 milyar setahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Mereka menghitung Pajak Penghasilan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial.

a)Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

                Bagi artis dengan penerimaan bruto dibawah Rp 4,8 milyar, PPh terutang tidak boleh dihitung menggunakan PP nomor 46 tahun 2013, karena dia melakukan pekerjaan bebas. Artis tersebut bisa memilih untuk menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dengan syarat memberitahukan kepada KPP dalam tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.    Artis tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan atas penghasilannya dari pekerjaan bebas, baik dari dalam maupun luar negeri. Pencatatan secara kronologis untuk setiap tahun kalender (1 Januari sampai dengan 31 Desember), dengan format sebagai berikut :

Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto
Jenis Usaha...............
Tempat Usaha............
Tahun...

Tanggal

Uraian

Jumlah Bruto (Rp)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1 Januari

.........................

.........................

 

.........................

.........................

.........................

 

.........................

.........................

.........................

 

31 Desember

.........................

.........................

 

Jumlah

.........................

 

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000, NPPN dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan lokasi wajib pajak. Untuk pekerjaan bebas bidang seni, besarnya NPPN adalah sebagai berikut:

  1. 35% berlaku untuk 10 ibukota propinsi berikut : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  2. 32,5% berlaku untuk ibukota propinsi, selain 10 ibukota propinsi di atas;
  3. 30% berlaku untuk daerah lainnya.

Contoh :

Dina, seorang penyanyi dangdut ibukota, berdasarkan catatan tahun 2013 memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 2 milyar. Jika Dina berstatus bujangan dan tidak memiliki tanggungan. Jika besarnya PPh terutang tahun pajak 2013 adalah

Penghasilan bruto                                                                                      Rp 2.000.000.000

Penghasilan neto                                 35% x Rp 2 milyar                    Rp   700.000.000

PTKP                                                                                                                  Rp     24.300.000

Penghasilan kena pajak                                                                             Rp   675.700.000

PPh Terutang Tahun Pajak 2013

5% x Rp 50 juta                          =                   Rp       2.500.000

15% x Rp 200 juta                     =                              30.000.000

25% x Rp 250 juta                     =                              62.500.000

30% x Rp 175.700.000             =                              52.710.000

                                                                              Rp   147.710.000

                Bagaimana dengan penghasilan yang diperoleh artis dari luar negeri ? Jika artis tersebut menggunakan NPPN, norma yang digunakan adalah 30%, yaitu penghasilan yang diperoleh dari daerah lainnya. Kenapa norma yang digunakan bukan 32,5% ? Karena pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000, dinyatakan bahwa norma 32,5% tersebut berlaku untuk ibukota propinsi selain 10 ibukota propinsi yang disebutkan. Karena 10 ibukota propinsi yang disebut adalah propinsi di Indonesia, berarti yang dimaksud dengan ibukota propinsi selain 10 ibukota propinsi tersebut hanya berlaku ibukota propinsi di Indonesia. Selain itu, untuk memperoleh penghasilan dari luar negeri, artis seringkali mengeluarkan biaya yang lebih besar, sehingga penghasilan neto yang diperoleh juga lebih kecil.

b)Menyelenggarakan Pembukuan

Bagaimana Membedakan Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan?

Seorang artis yang memiliki penghasilan bruto mencapai Rp 4,8 milyar setahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Seorang Account Representative Ditjen Pajak menceritakan bahwa dia memiliki wajib pajak seorang artis yang dengan suka rela menyelenggarakan pembukuan. Untuk pengakuan penghasilan biasanya tidak ada kesulitan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pengakuan penghasilan dan biaya bisa digunakan stelsel akrual atau stelsel kas.

Seringkali yang agak sulit adalah menentukan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto fiskal.

Banyak pengeluaran seorang artis yang sulit dibedakan apakah pengeluaran tersebut merupakan konsumsi, atau dalam rangka mendapatkan dan memelihara penghasilan. Sebagai contoh biaya perawatan salon. Jika artis tersebut seorang penyanyi, agak sulit ditentukan apakah biaya perawatan tersebut dalam rangka konsumsi atau dalam rangka memelihara penghasilan.

Sebagai pedoman, biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang merupakan objek pajak tidak final. Pengeluaran yang bersifat konsumtif tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, karena merupakan pemakaian penghasilan. Bagi seorang penyanyi, biaya perawatan salon lebih tepat digolongkan sebagai konsumsi. Seorang penyanyi lebih mengandalkan modal suara dan pakaian pada saat tampil. Pembelian pakaian bagi seorang penyanyi perlu dibedakan apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk show. Jika tujuannya untuk show, pakaian tersebut merupakan perolehan aset tetap dalam rangka mendapatkan dan memelihara penghasilan, sehingga pembebanannya melalui penyusutan. Masa manfaat tersebut mungkin tidak lebih dari lima tahun, sehingga lebih cocok dimasukkan dalam kelompok 1.

Seorang presenter atau foto model lebih mengandalkan penampilan fisik. Bagi mereka, biaya perawatan salon dan operasi plastik bisa dikategorikan sebagian merupakan pengeluaran dalam rangka memelihara penghasilan, dan sebagian merupakan untuk kepentingan pribadi. Pengeluaran untuk operasi plastik biasanya memiliki manfaat lebih dari satu tahun, sehingga pembebanannya melalui penyusutan. Pengeluaran untuk operasi plastik mirip dengan dengan biaya pemeliharaan aset biologis yang memberikan hasil berkali-kali, misalnya sapi perah. Masa manfaat operasi plastik mungkin tidak lebih dari lima tahun sehingga masuk dalam kelompok 1 dan hanya 50% yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Berikut biaya-biaya atau pengeluaran yang biasanya dikeluarkan seorang artis :

-          Gaji manajer artis

-          Biaya transportasi

-          Biaya perawatan salon

-          Biaya operasi plastik

-          Biaya pembelian pakaian

-          Biaya fitnes

Beberapa jenis pengeluaran sulit dipisahkan apakah pengeluaran tersebut dalam usaha untuk memperoleh penghasilan atau untuk kepentingan pribadi. Yang termasuk dalam pengeluaran ini misalnya biaya transportasi, biaya perawatan salon, penyusutan atas biaya operasi plastik dan pakaian, dan biaya fitnes. Untuk memberikan kepastian perlakuan Pajak Penghasilan atas jenis biaya ini, pemerintah bisa menerbitkan peraturan seperti pada biaya perawatan dan penyusutan atas mobil perusahaan yang digunakan oleh pegawai tertentu. Mungkin hanya 50% saja dari biaya-biaya ini yang boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Sedangkan biaya gaji manajer boleh dikurangkan seluruhnya karena berkaitan dengan usaha untuk memperoleh penghasilan.

Kesimpulan

Profesi artis atau pekerja seni memiliki potensi perpajakan yang besar. Namun, masih banyak artis tidak memahami kewajibannya di bidang perpajakan, terutama Pajak Penghasilan.

Dalam menghitung pajak penghasilan terutang, seorang artis yang melakukan pekerjaan bebas tidak boleh menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Dengan demikian, jika memiliki penghasilan bruto dibawah Rp 4,8 milyar setahun, dia boleh memilih menghitung penghasilan neto menggunakan norma. Sedangkan jika penghasilan bruto sudah mencapai Rp 4,8 milyar setahun, artis tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan.

Artis yang menyelenggarakan pembukuan seringkali kesulitan dalam menentukan biaya yang boleh dan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena seringkali sulit menentukan apakah pengeluaran tersebut termasuk konsumsi atau dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pemerintah perlu memberi penegasan atas pengeluaran-pengeluaran apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jika suatu jenis pengeluaran dalam rangka memperoleh penghasilan, sekaligus juga untuk kepentingan pribadi, mungkin hanya 50% saja yang boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Daftar Pustaka

Pusat Bahasa (Kemendiknas). Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring). 2014

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan

 


[1] Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Paling Banyak Dibaca

  • MENGUPAS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN 2019 +

    Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tahun 2019 ini diberi Tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Baca Selengkapnya
  • Menggagas Bentuk Birokrasi 4.0 +

    Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan kelanjutan revolusi industri 3.0. Revolusi industri Baca Selengkapnya
  • Amunisi Baru untuk Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2019 +

    (Jakarta) – Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 segera datang di bulan Januari. Pelatihan yang Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016