Pekerjaan Rumah Dalam Implementasi Asuransi Untuk Barang Milik Negara

Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara (BMN) tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Demikian bunyi pasal 45 ayat 1 PP 27 Tahun 2014 yang berbicara tentang Pengelolaan BMN/D, aset tetap berupa gedung perkantoran, bangunan sekolah, jembatan dan kendaraan dinas yang digunakan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dituntut selalu dalam kondisi prima. Terjadinya bencana alam seperti tsunami Aceh, gempa Sumatera Barat, meletusnya gunung Merapi, gempa di Lombok serta terakhir gempa dan tsunami yang mengguncang Sulawesi Tengah memberikan peringatan keras bagi pemerintah bahwa risiko terjadinya bencana alam semakin besar, cepat, tidak terduga, dan masif. Setiap bencana bukan hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan termasuk rusaknya instalasi penting milik pemerintah yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk pemulihan pasca terjadinya bencana dan kelanjutan proses pelayanan masyarakat.

Kementerian Keuangan sendiri sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian BMN (“PMK Asuransi BMN”). PMK tersebut merupakan salah satu langkah pengamanan BMN yang tujuannya mengantisipasi dampak ekonomi yang terlalu besar jika bencana alam mengakibatkan rusak atau hancurnya BMN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan tidak terlalu terbebani biaya recovery atas BMN yang rusak atau hancur dengan pengasuransian BMN. Objek asuransi BMN menurut pasal 7 ayat (1) PMK Asuransi BMN meliputi gedung dan bangunan; jembatan; alat angkutan darat/apung/udara bermotor; dan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Namun demikian, PMK ini belum dapat dilaksanakan karena Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) belum mengatur secara spesifik prioritas BMN yang diasuransikan.

Implementasi Asuransi BMN haruskah diatur?

Nilai BMN terus mengalami peningkatan yang signifikan, contohnya di tahun 2016 sebesar 2.188 menjadi 4.206 triliun di 2017. Ini disebabkan pada tahun 2017, DJKN mulai melakukan revaluasi atau penilaian kembali atas BMN yang digunakan oleh K/L. Jika dicermati, objek revaluasi BMN adalah tanah, gedung dan bangunan, serta JIJ (Jalan, Irigasi dan Jaringan) pada K/L yang diperoleh sampai 31 Desember 2015 serta yang sedang dilakukan pemanfaatan, sedangkan objek asuransi BMN adalah tanah, gedung dan bangunan, alat angkutan bermotor, dan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Terdapat kesamaan objek yaitu gedung, bangunan, dan jembatan, hal itu dapat dipahami karena nilainya yang sangat besar dalam neraca. Dan, dari segi asuransi, aset tersebut juga paling rentan rusak atau hancur karena bencana alam.

Kemudian, kejadian bencana alam di Indonesia menurut data BNPB antara tahun 2008 sampai dengan 11 September 2018 seakan mengkonfirmasi riset World Bank tahun 2011, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara berisiko kematian tertinggi dari berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Kejadian bencana didominasi banjir 7.153 kejadian dan puting beliung 5.566 kejadian. Untuk gempa bumi, walaupun jumlahnya hanya 148 kejadian tetapi akibatnya dari segi korban jiwa dan jumlah kerugian materiil sangat besar, seperti gempa Padang tahun 2009, gempa Aceh tahun 2013, dan terakhir gempa Lombok.

Menurut riset Bank Dunia tersebut, pemerintah Indonesia telah mencadangkan dana di APBN sebesar 4 triliun rupiah untuk penanganan pasca bencana, tetapi menurut World Bank jumlah tersebut masih di bawah kebutuhan dana cadangan sebesar 29 triliun rupiah. Dengan melihat kenyataan bahwa kemampuan APBN yang terbatas, maka sudah seharusnya asuransi BMN segera dilaksanakan agar pemerintah tidak semata tergantung pada dana cadangan tetapi dapat mencairkan polis asuransi BMN jika terjadi bencana.

Peran Pemangku Kepentingan

Dalam mengimplementasikan asuransi untuk BMN, terdapat empat pihak yang kontribusinya sangat penting. Pertama, perusahaan asuransi, pemerintah harus menyeleksi perusahaan asuransi untuk membentuk konsorsium dan seleksi harus didasarkan pada kinerja dan produk asuransi yang ditawarkan sehingga konsorsium akan berisi perusahaan asuransi yang berkualitas. Apabila sebuah perusahaan asuransi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah maka tugas perusahaan tersebut adalah memastikan jenis risiko apa saja yang akan menimpa suatu BMN yang mungkin sampai ke risiko katastropik dan merumuskan bentuk produk asuransi yang ditawarkan kepada pemerintah. Untuk itu, mereka perlu data BMN yang shahih misalnya terkait profil, jenis, dan karakteristik BMN yang akan diasuransikan sehingga DJKN perlu memikirkan skema pemberian informasi tersebut. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran aktif dari OJK sangat diharapkan khususnya untuk membantu DJKN dalam menyeleksi perusahaan asuransi yang bermutu dari segi kinerja dan produk serta sekaligus menyiapkan tarif premi khusus yang tidak memberatkan APBN.

Selanjutnya, ketiga, DJKN, pekerjaan rumah DJKN adalah harus segera menetapkan petunjuk lebih lanjut mengenai objek asuransi dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas sesuai pasal 3 ayat (3) PMK Asuransi BMN. Prinsip tersebut dapat dilaksanakan apabila DJKN memperoleh data dan informasi BMN yang jelas dan lengkap dari K/L selaku Pengguna Barang karena merekalah yang paling mengerti karakteristik BMN yang ada dalam penguasaannya masing-masing. Untuk itu, DJKN dapat menghimbau atau bahkan mengatur K/L untuk segera melengkapi data BMN yang ada di fitur master aset pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dengan memberikan dokumen-dokumen pendukung yang dapat diatur juga bentuknya oleh DJKN. Terakhir, yang keempat adalah K/L, dalam rangka menyampaikan masukan skala prioritas asuransi atas BMN, K/L harus menyempurnakan isian master asetnya masing-masing secara shahih dengan memastikan aspek administrasi, fisik, dan hukumnya telah terpenuhi serta berpedoman pada PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Masukan tersebut tentu harus didukung dengan alasan yang kuat dan dapat disertai kronologis kasus-kasus yang pernah atau sedang terjadi.

Sinergi antara Kemenkeu dalam hal ini DJKN, K/L, OJK, dan Perusahaan Asuransi harus dilakukan dengan kerangka waktu yang jelas dan masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung implementasi asuransi untuk BMN sehingga perumusan beban premi dalam APBN dapat dilakukan dengan cepat dan BMN prioritas dapat segera terlindungi dengan asuransi.

 

Penulis : Koko Inarto (Widyaiswara)

Paling Banyak Dibaca

  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH +

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Baca Selengkapnya
  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016