Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh Abu Samman Lubis*

Abstrak

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, harus ditopang oleh tiga unsur, yaitu (i) adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan, (ii) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, dan (iii) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, PPK, PBJ

 

 

       1. PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI AKUNTABILITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kita sudah sering mendengar akuntabilitas, akuntabilitas sektor publik/swasta. Apa itu akuntabilitas, apa tujuan akuntabilitas? Setiap kegiatan apapun bentuknya selalu terkait atau dikaitkan dengan akuntabilitas, tetapi kita kurang memaknai fungsi akuntabilitas seperti apa. Apa yang dapat kita pahami, kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai ASN.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilandasi oleh akuntabilitas yang merupakan dasar, pondasi, landasan, rujukan, atau pedoman. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintahan yang baik itu ditopang oleh akuntabilitas

McAshan menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggungjawabnya.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain: mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; memperlakukan warga Negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas publik adalah  kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya baik fiskal, manajerial dan program.

Akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran atau kriteria, sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Dengan demikian, maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para petugas yang mampu bekerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan bersama sehingga memberikan rasa puas pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa PPK mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.

Tujuan akuntabilitas adalah untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, yang memuaskan masyarakat sehingga menghasilkan pelayanan prima. Untuk itu, harus ditopang oleh tiga unsur. Akuntabilitas dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu:

  1. Adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi.
  2. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
  3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

Sedangkan fungsi utama akuntabilitas publik menurut Bovens, (2007) dalam Modul Akuntabilitas), yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Dengan demikian, dengan memfungsikan akuntabilitas dapat mencegah korupsi dan akuntabilitas.

 

 

 

2. KEDUDUKAN AKUNTABILITAS

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.

Akuntabilitas terkait dengan good governance, karena salah satu unsur terpenting dari good governance adalah akuntabilitas. Dengan demikian, kedudukan akuntabilitas dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus ditopang atau dilandasi antara lain oleh akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN meliputi tujuh asas, yaitu: (1) asas kepastian hukum, (2) asas tertib penyelenggaraan negara, (3) asas kepentingan umum, (4) asas keterbukaan, (5) asas proporsionalitas, (6) asas profesionalitas, dan (7) asas akuntabilitas.

Demikian halnya dalam penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara didasarkan pada asas (1) kepastian hukum; (2) profesionalitas; (3) proporsionalitas; (4) keterpaduan; (5) delegasi; (6) netralitas; (7) akuntabilitas; (8) efektif dan efisien; (9) keterbukaan; (10) nondiskriminatif; (11) persatuan dan kesatuan; (12) keadilan dan kesetaraan; dan (13) kesejahteraan.

Dalam pengelolaan keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara harus dikelola (1) secara tertib, (2) taat pada peraturan perundangundangan, (3) efisien, (4) ekonomis, (5) efektif, (6) transparan, dan (7) bertanggung jawab(akuntabel) dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menerapkan prinsip (1) efisien; (2) efektif; (3) transparan; (4) terbuka; (5) bersaing; (6) adil; dan (7) akuntabel.

Penyelenggaraan kearsipan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dilaksanakan berasaskan (1) kepastian hukum; (2) keautentikan dan keterpercayaan; (3) keutuhan; (4) asal usul (principle of provenance); (5) aturan asli (principle of original order); (6) keamanan dan keselamatan; (7) keprofesionalan; (8) keresponsifan; (9) keantisipatifan; (10) kepartisipatifan; (11) akuntabilitas; (12) kemanfaatan; 13) aksesibilitas; dan 14 kepentingan umum.

Selanjutnya dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas (1) fungsional, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) efisiensi, (5) akuntabilitas, dan (6) kepastian nilai.

Para penyelenggara/pengelola sesuai dengan profesinya, akuntabilitas hal yang harus melekat pada diri penyelenggara/pengelola sehingga dapat dikatakan untuk mencapai pemerintahan yang baik akuntabilas menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan pengadaan yang efisien dan efektif.

Ketiadaan akuntabilitas dalam mengadaan barang/jasa pemerintah dapat menimbulkan korupsi pada level PPK, atau Agen Pengadaan. Oleh karena itu sangat penting untuk memantapkan akuntabilitas bagi setiap penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbicara akuntabilitas, akan terkait dengan good governance. Karena salah satu unsur terpenting dari good governance adalah akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

3. TUGAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 11 Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:

  1. Menyusun perencanaan pengadaan;
  2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. Menetapkan rancangan kontrak;
  4. Menetapkan HPS;
  5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. Menetapkan tim pendukung;
  8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  11. Mengendalikan Kontrak;
  12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; danMenilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

 

4. KENAPA AKUNTABILITAS PENTING?

Akuntabilitas terkait dengan kemampuan suatu organisasi untuk menuntut tanggung jawab atas setiap perbuatan pimpinan dan anggota organisasi bersangkutan. Tanpa adanya akuntabilitas, tidak bisa diketahui siapa yang berbuat salah dan siapa yang berprestasi.

Akar masalah good governance, diantaranya adalah korupsi. Kenapa terjadi korupsi? Salah satu sebabnya adalah kurangnya akuntabilitas.

        

C = Corruption

M = Monopoly of power

D = Discretion by officials (keleluasaan bertindak)

A = Accountability

            Klitgaard et.all, dalam Agus Dwiyanto et.al, 2006 dalam Modul Anti Korupsi

Klitgaard menggambarkan bahwa korupsi akan semakin besar pada suatu organisasi jika discretionary meningkat, monopoli menguat, tanpa diikuti dengan adanya akuntabilitas.

Diskresi, yaitu keleluasaan mengambil keputusan semakin besar. Dalam konteks ini, pemerintahan otoriter merupakan contoh pemerintahan dengan diskresi yang terlalu besar, sehingga korupsi pun cenderung meningkat.

Monopoli meningkatkan (menguat) posisi tawar suatu kelompok, apakah itu kelompok yang berjuang untuk kepentingan ekonomi, politik atau ideologi. Ketiadaan kompetisi membuat mereka lebih leluasa untuk memanipulasi keadaan demi kepentingan kelompoknya. Instansi pemerintah, bahkan negara bisa digiring untuk bergerak sesuai dengan keinginan mereka.

Dengan adanya akuntabilitas maka setiapwewenang yang diterima dari siapapun datangnya, dalam bentuk apapun harus mempertanggungjawabkan kepada yang memberi wewenang itu.Itulah ide dasar dari akuntabilitas yaitu kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut.

Bagi organisasi publik (pemerintah) lawan dari organisasi privat (swasta), siapa yang memberikan amanat/mandat? adalah rakyat, dan siapa yang diberi mandat/amanat adalah Aparatur Negara (ASN).

Oleh karena itu, PPK bertanggung jawab kepada rakyat yang diwakili oleh negara/pemerintah, bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Misalnya, bagaimana menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai dengan tugas yang dimiliki PPK.

Jadi, Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pihak yang memiliki peran krusial dan penting, jangan sampai barang yang dibeli tidak dapat digunakan, atau tidak berkualitas karena spesifikasinya yang tidak sesuai. Demikian halnya penyusunan HPS yang nilai item-item-nya jangan sampai diketahui oleh calon penyedia karena hal tersebut bersifat rahasia.

Selanjutnya penandatanganan kontrak dan pembayaran tagihan yang memiliki resiko hukum yang bisa mengakibatkan kerugian negara karena terkait dengan ganti rugi. Dalam perjalanannya, PPK dapat saja tersangkut kasus korupsi baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Bendahara, atau Ketua Panitia Pengadaan, atau bisa saja terjadi dengan Tim Teknis pada saat penyusunan HPS dengan pihak lain.

Dengan demikian, diperlukan syarat-syarat yang mendasar untuk diangkat menjadi pejabat PPK, yaitu:

  1. Memiliki integritas;
  2. Memiliki disiplin tinggi;
  3. Memiliki tanggung jawab dan kualitas teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  5. Menandatangani Pakta Integritas
  6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
  7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK mempunyai tanggung jawab besar yaitu pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Terkait dengan akuntabilitas, maka mekanisme pengembangan  akuntabilitas diarahkan untuk:

  1. kejelasan tugas dan peran 2) hasil akhir yang spesifik, 3) proses yang transparan,    4) ukuran keberhasilan kinerja, dan 5) konsultasi dan inspeksi publik.

Selama PPK berjalan di jalan yang telah ditentukan sesuai aturan yang ditetapkan maka sasaran/output   dari program  suatu satker  akan tercapai. Output dari akuntabilitas publik adalah pelayanan publik yang memuaskan masyarakat, pelayanan yang berkualitas. dan menghasilkan Penyedia yang berintegritas yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

 

5. SIMPULAN

  1. Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa menuntut tanggung jawab UKPBJ atas setiap proses Pengadaan Barang/Jasa. Tanpa adanya akuntabilitas, tidak bisa diketahui siapa yang berbuat salah dan siapa yang berprestasi.
  2. PPK bertanggung jawab kepada rakyat yang diwakili oleh negara/pemerintah, bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
  3. PPK merupakan pihak yang memiliki peran krusial dan penting. Pada tataran PPK persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan PBJ dilakukan, harus benar-benar berkualitas baik dalam penetuan spesifikasi, penyusunan HPS, maupun penandatangan kontrak  dan pembayaran tagihan.
  4. Oleh karena itu, masing-masing institusi UKPBJ (PPK) harus dapat membangun akuntabilitas yang peran dan fungsinya untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Bevaola Kusumasari, dkk. 2015. Akuntabilitas. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II. Jakarta: LAN.

Tanpa Nama. 2015. Anti Korupsi. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II. Jakarta: LAN.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 

 

 

Paling Banyak Dibaca

  • MENGUPAS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN 2019 +

    Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tahun 2019 ini diberi Tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Baca Selengkapnya
  • Menggagas Bentuk Birokrasi 4.0 +

    Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan kelanjutan revolusi industri 3.0. Revolusi industri Baca Selengkapnya
  • Amunisi Baru untuk Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2019 +

    (Jakarta) – Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 segera datang di bulan Januari. Pelatihan yang Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016