Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran dalam Perspektif Hukum

Oleh: Abu Samman Lubis*

Abstrak

Bendahara Pengeluaran adalah salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara yang mempunyai tugas diantaranya melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya. Bendahara Pengeluaran sebelum melakukan pembayaran harus melakukan pengujian kelengkapan persyaratan, menguji ketersediaan dana, dan menguji kebenaran perhitungan tagihan. Apabila terjadi kesalahan pembayaran baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka bendahara dapat dikenakan sanksi hukum administrasi maupun sanksi hukum pidana.

Kata Kunci: Kedudukan, Tanggung jawab, Bendahara Pengeluaran, dan Perspektif Hukum

  1. KEDUDUKAN BENDAHARA

Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Sedangkan keuangan daerah sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan negara sebagai kekuasaan Presiden tersebut  diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pengelola Keuangan Daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara dalam hal ini termasuk juga keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD)  diperlukan kaedah-kaedah hukum administrasi keuangan negara sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan negara.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara  sebagai hukum administrasi keuangan negara dalam pengelolaan anggaran negara/daerah menyebutkan bahwa Pejabat Perbendaharaan Negara adalah (1) Menteri/ pimpinan  lembaga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, (2) Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah,   (3) Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), dan (4) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP)/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai pengelola keuangan satker kementerian/lembaga tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, kecuali Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tercantum dalam beberapa ayat dalam bagian dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Lain halnya dengan Bendahara tercantum dalam pasal dan disejajarkan dengan menteri/pimpinan lembaga, menteri keuangan sebagai BUN, dan Gubernur/Bupati/Walikota. Hal ini menunjukan secara hukum administrasi bahwa kedudukan bendahara secara fungsional sangat tinggi dan terhormat.

Kedudukan pejabat-pejabat pengelola satker kementerian/lembaga lainnya ditemukan pada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres),  Peraturan Menteri Keuangan (PMK), atau  peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.

Bendahara sebagai pengelola keuangan negara terdiri atas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada hakikatnya adalah pejabat fungsional, dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan apa pun. Misalnya, jabatan bendahara dirangkap oleh kepala kantor (KPA), BUN/Kuasa BUN (KBUN), PPK, PPSPM, PJPHP/PPHP karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola uang baik secara fisik (dalam brankas) maupun non fisik berupa rekening bendahara di bank/Giro Pos.

Di samping itu, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

Pembayaran yang dilakukan apabila terjadi kesalahan baik dilakukan dengan sengaja maupun lalai yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka bendahara dapat dikenakan sanksi hukum administrasi maupun sanksi hukum pidana.

 

     2WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA.

Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah wewenang dan tanggung jawab. Setiap wewenang bermuara kepada tanggung jawab. Wewenang yang diterima dari siapa pun datangnya, dalam bentuk apa pun harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberi wewenang itu.

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, dan bersifat hanya mengenai sesuatu bidang tertentu. Misalnya, wewenang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk menandatangi SPM, wewenang PPK untuk menandatangi kontrak, dan wewenang Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran, menyimpan uang muka/uang persediaan dalam brankas.

Wewenang yang diberikan kepada pegawai harus sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya. Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, wewenang yang diberikan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dengan jelas  dalam instansi dan dikomunikasikan kepada semua pegawai;
  2. Pimpinan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya;
  3. Pimpinan instansi memiliki prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan.

Bendahara yang diberi kewenangan harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya terkait dengan pihak lain, karena pekerjaan pada umumnya bersifat berantai dari satu meja kemeja lainnya. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kewenangan adalah sebagai berikut:

  1. Uraian tugas secara jelas menunjukan tingkat wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan pada jabatan yang bersangkutan;
  2. Uraian tugas dan evaluasi kinerja merujuk pada pengendalian intern terkait tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Implementasi kewenangan tersebut sesuai asas-asas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang berdasarkan undang-undang perbendaharaan negara antara lain:

  1. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
  2. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga;
  3. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
  4. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

      e. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara            Umum    Daerah.

     Berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (3) menyebutkan Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

  1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Apabila telah memenuhi syarat secara legalitas formal berdasarkan peraturan perundangan, baru kemudian tagihan tersebut dapat dibayarkan kepada yang berhak.

 

3. KONSEP TANGGUNG JAWAB JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI

          Dalam undang-undang perbendaharaan disebutkan “Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya”. Dengan klausul ini jelas bahwa “pembayaran” yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab pribadi. lain halnya yang tidak terkait dengan pembayaran, misalnya kekeliruan atas penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kas, pengiriman laporan.

Untuk membedakan secara spesifik kapan seorang pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan menjadi tanggung jawab jabatan dan kapan menjadi tanggung jawab pribadi?

Tanggung jawab (responsibility) artinya tanggung jawab menurut hukum  atas kesalahan atau akibat suatau perbuatan, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

  1. Tanggung jawab jabatan: tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat tindakan jabatan, atau tanggung jawab jabatan adalah bertumpu pada kesalahan jabatan yaitu kesalahan dalam penggunaan wewenang jabatan.

        b. Tanggung jawab pribadi/tanggung jawab pidana yaitu tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi, atau tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi yang bertumpu pada kesalahan pribadi dalam pelaksanaan pembayaran, yang dapat berakibatkan pidana. Misalnya lebih bayar, atau dibayarkan kepada yang tidak berhak dan tidak bisa ditagih yang mengakibatkan kerugian negara, atau hilangnya uang dalam brankas.

       Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, tugas Bendahara Pengeluaran meliputi:

  1.  Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
  2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
  5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
  6. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan 
  7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. 

       

       Selanjutnya, Bendahara melakukan pembayaran setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi:

  1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
  2. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
    1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
    2. nilai tagihan yang harus dibayar;
    3. jadwal waktu pembayaran; dan
    4. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

        c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan

        d. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA atau PPK apabila tidak memenuhi persyaratan. Apabila melakukan pembayaran dan mengakibatkan kerugian bagi negara karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara maka menjadi tanggung jawab pribadi dan wajib mengganti kerugian tersebut. 

Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi penting karena akan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan (1) tanggung jawab pidana, (2) tanggung jawab perdata, dan (3) tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Parameter antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi adalah sebagai berikut:

    1. Tanggung jawab jabatan

Tanggung jawab jabatan adalah asas legalitas (kesalahan) tindakan pejabat. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Legalitas tindakan pejabat harus bertumpu pada (1) wewenang, (2) prosedur, dan (3) substansi.

Apakah tindakan bendahara sudah memenuhi syarat legalitas yaitu sesuai dengan prosedur, mempunyai kewenangan, dan sesuai substansinya? Apabila memenuhi syarat legalitas maka tindakan bendahara sesuai dengan kewenangan atau tanggung jawab jabatan.Sebaliknya apabila tindakan bendahara tidak sesuai dengan legalitas (prosedur, kewenangan, dan substansinya) maka tindakan tersebut melanggar hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf d, telah ditentukan parameter penyalahgunaan wewenang yang meliputi:

  1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  2. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi (1) kepastian hukum, (2) tertib penyelenggaraan negara, (3) keterbukaan, (4) proporsionalitas, (5) profesionalitas, dan (6) akuntabilitas.

Penyalahgunaan wewenang atau wewenang yang disalahgunakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah. Tindakan pemerintah dapat dilakukan dalam lapangan (1) hukum publik misalnya kesalahan menetapkan Kenaikan Gaji Berkala oleh kepala kantor, (2) hukum privat, misalnya PPK menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penyedia/rekanan.

2.Tanggung jawab pidana/pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan prilaku

Tanggung jawab pribadi parameternya berkenaan dengan mal-administrasi dalam penggunaan wewenang maupun pelayanan publik. Kata dasar mal dalam Bahasa Latin malum, artinya jahat (jelek). Kata administrasi asal katanya administrare dalam bahasa latin artinya melayani. Kalau dipadu menjadi mal-administrasi adalah pelayan yang jelek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Pasal 1 angka 3 bentuk-bentuk mal-administrasi adalah (1) perbuatan melawan hukum,            (2) melampaui kewenangan, (3) menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang, dan (4) kelalaian atau mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelengaraan pelayanan publik.

Selanjutnya tanggung jawab pidana parameternya adalah asas kesalahan. Tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan. Doktrin untuk adanya kesalahan adalah (1) harus melakukan perbuatan melawan hukum, (2) mampu bertanggung jawab, (3) perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan (4) tidak ada alasan pemaaf. Misalnya, salah membayar, salah nomor rekening. 

 

5. SIMPULAN

Bendahara Pengeluaran adalah salah satu pejabat perbendaharaan atau pejabat pengelola keuangan satuan kerja, tugasnya antara lain melakukan pembayaran atas belanja negara/belanja daerah kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya dan bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Terdapat konsekuensi hukum yang melekat kepada bendahara baik hukum administrasi maupun hukum pidana. Apabila memenuhi syarat legalitas maka tindakan bendahara sesuai dengan kewenangan atau tanggung jawab jabatan.Sebaliknya apabila tindakan bendahara tidak sesuai dengan legalitas (prosedur, kewenangan, dan substansinya) maka tindakan tersebut melanggar hukum.

Selanjutnya tanggung jawab pribadi terkait dengan mal-administrasi dalam penggunaan wewenang maupun pelayanan publik. Tanggung jawab pidana terkait pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan mengakibatkan kerugian negara sehingga harus mengganti kerugian tersebut.

 

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Amiruddin, 2010. Korupsi dalam Pengadaan barang dan Jasa. Yogyakarta: Genta Publishing

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks

*Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan

 

 

 

 

 

 

Paling Banyak Dibaca

  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH +

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Baca Selengkapnya
  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016