RAMBU-RAMBU PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS JABATAN “PAKET MEETING”

Oleh: Abu Samman Lubis*

Abstrak

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat pengelola anggaran satuan kerja (satker). Kewenangan mereka dapat mengakibatkan pengeluaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PPK dalam menyusun rencana pelaksanaan atau KPA dalam menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjalanan dinas jabatan dalam paket meeting dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas dan peraturan perundangan yang berlaku. Semua kegiatan pelaksanaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.

Kata kunci: KPA/PPK, Paket Meeting, dan Pertanggungjawaban

 

I.PENDAHULUAN

Tidak dipungkiri, menjelang berakhirnya tahun anggaran, biasanya volume pekerjaan suatu instansi secara signifikan akan meningkat untuk memenuhi serapan anggaran. Pada situasi seperti itu, volume pekerjaan akan meningkat dan bisa jadi akan terjadi lembur di luar jam kerja, bahkan rapat-rapat baik di dalam maupun di luar kantor bisa saja terjadi.

Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan satuan kerja (satker) diantaranya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya selain KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Negara atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KPA mempunyai kewenangan antara lain menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan menetapkan rencana penarikan dana, sedangkan PPK antara lain mempunyai kewenangan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Selanjutnya DIPA digunakan sebagai dasar bagi PPK untuk mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

DIPA disusun oleh PA dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berkedudukan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Pokok-pokok materi dalam DIPA meliputi halaman IA Informasi Kinerja, memuat identitas organisasi, rumusan fungsi dan subfungsi; IB Sumber Dana; II Rincian Pengeluaran; III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan, serta halaman IV Catatan. DIPA yang memuat pokok-pokok atau garis besar perlu dijabarkan dalam dokumen Petunjuk Operasional Pelaksanaan (POK). POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA, yang formatnya seperti Kertas Kerja Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L.

Setiap satuan kerja kementerian/lembaga pada umum mempunyai dana perjalanan dinas jabatan yang dituangkan dalam dokumen DIPA. Perjalanan dinas jabatan dimaksud melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi satker berkenaan. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 113/PMK/05/2012, Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dalam rangkan: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.

Pada karya tulis ilmiah ini Penulis fokus pada poin b yaitu “mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya”, dari sisi pembiayaan yang diperlukan. Perjalanan Dinas jabatan meliputi (1) melewati batas kota, dan dalam kota. Pelaksanaan kegiatan rapat di luar kantor baik yang dilakukan melewati batas kota maupun dalam kota biasa disebut dengan Paket Meeting.  Paket Meeting adalah Pelaksanaan kegiatan rapat di luar kantor dengan metode fullboard, fullday, dan halfday.

II.RAMBU-RAMBU

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai suatu kementerian/lembaga yang berkaitan dengan tugas suatu kementerian/lembaga yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan adalah tugas pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan kementerian/lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas atas biaya Negara. Negara akan membiayai dan memfasilitasi semua kebutuhan pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Oleh karena itu Pemberi Tugas untuk memerintahkan perjalanan dinas harus benar-benar   urgen dan menghasilkan output sesuai dengan tujuannya.

Satuan biaya Paket Meeting menurut lama penyelenggaraannya terbagi dalam tiga jenis, yaitu: (1) Paket fullboard, satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap, (2) Paket fullday, disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 jam tanpa menginap, dan (3) Paket halfday, satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 jam tanpa menginap.

Selain jenis dari paket meeting tersebut di atas, komponen yang dibiayai dari paket meeting adalah sebagai berikut.

      1.Biaya Paket, digunakan untuk:

biaya ruang pertemuan dan fasilitas lainnya, makan, minum, akomodasi satuan biaya paket dihitung dengan satuan OP (orang per paket).

✔ Satuan biaya paket OP dibedakan menteri dan setingkat menteri; eselon I dan eselon II, dan eselon III ke bawah.

2.Biaya/Uang Harian dalam Paket, diberikan:

Dihitung dalam satuan OH (orang per hari).

ü            Tidak dibedakan antara fullboard diluar kota dan dalam kota; fullday, dan halfday diluar kota dan dalam kota.

           3.Biaya/Uang Harian Perjalanan Dinas dan Penginapan, dibedakan:

ü            Uang harian perjalanan dinas, disesuaikan dengan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas dan Moda Transportasi

ü            Uang Penginapan, disesuaikan dengan tingkatan Pejabat dan Tarif Hotel.

 

        Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat ada pejabat/pegawai mengikuti kegiatan fullboard, fullday, atau halfday, semua item pengeluaran yang keluar karena diadakanya Paket Meeting sudah ditanggung oleh Negara melalui biaya fullboard, fullday, atau halfday. Oleh karena itu harus diperhatikan bahwa tidak diperkenankan lagi pembebanan/pengeluaran tambahan di luar satuan biaya Paket Meeting tersebut. Misalnya komponen paket sudah mencakup makan, rehat kopi dan kudapan, ruang pertemuan dan fasilitas lainnya termasuk screen projector, flipchart, podium, white board, standar soundsystem, microphone, alat tulis, air miniral, dan permen. Dengan adanya fasilitas tersebut maka tidak ada lagi biaya-biaya lain yang dibebankan pada DIPA, misalnya pembelian snack, penyewaan soundsystem untuk mendukung kegiatan tersebut.

     Dengan demikian Perjalanan Dinas jabatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

 

  1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga;
  3. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
  4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

 Pada umumnya setiap satuan kerja mempunyai dana untuk membiayai pejabat/pegawai untuk  melakukan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan tugas pokok satuan kerja berkenaan. Perjalanan dinas jabatan dimaksud dibagi sesuai dengan jenis perjalanan dinas jabatan. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota, dan perjalanan dinas jabatan dalam kota , dalam batas waktu sampai 8 jam dan perjalanan dinas jabatan dalam kota. Perjalanan dinas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tusi) pejabat/pegawai, termasuk untuk peningkatan kualitas SDM seperti mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding.

Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas jabatan adalah bahwa KPA melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA/POK yang telah disahkan. PPK mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA/POK. 

Selanjutnya setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Sesuai dengan anggaran berbasis kinerja, dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas jabatan harus memperhatikan uraian-uraian dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) yaitu: uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, serta uraian-uraian dalam POK.

Demikian halnya POK juga harus memperhatikan pokok-pokok materi POK yaitu: kode dan nama satker, kode kementerian/lembaga, unit organisasi, program dan nama program, kode dan nama kegiatan/output/sub output / komponen input/akun, kode dan nama kantor bayar, lokasi, dan indikator kinerja kegiatan, rincian volume, harga satuan, dan jumlah biaya, sumber dana, cara penarikan, dan kode kewenangan, tata cara pengadaan/pelaksanaan (kontrakstual dan non kontraktual), dan rencana pelaksanaan kegiatan (time schedule) yang dilengkapi perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, KPA/PPK dalam pelaksanaan kegiatan rapat di luar kantor (Paket Meeting)harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

  1. Kegiatan rapat di luar kantor dengan metode paket meeting dapat dilaksanakan apabila tersedia anggaran dalam dokumen anggaran (DIPA dan POK).
  2. Merujuk kepada penjelasan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 37/PMK.02/2018kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/ masyarakat.
  3. Dalam penjelasan PMK 37/PMK.02/2018 disebutkan juga bahwa, dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

 

Selain poin-poin di atas, PA/KPA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Apakah perlu/penting melaksanakan rapat dengan dilaksanakan di luar kantor/luar kota?
  • Apakah dalam DIPA dan POK memang sudah menganggarkan kegiatan paket meeting tersebut?
  • Apakah tema yang akan dibahas mengharuskan pembahasannya dilaksanakan di luar kantor/luar kota?

Pada prinsipnya, kegiatan paket meeting ataupun kegiatan lainnya merupakan bagian dari perjalanan dinas, dimana prinsip perjalanan dinas sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap haruslah dilaksanakan dengan selektif, efisien, akuntabel, dan tersedia anggarannya.

Selain PMK Nomor 113/PMK,05/2012 terdapat PMK nomor 37/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 sebagai batas tertinggi pengeluaran anggaran.

III.PERTANGGUNGJAWABAN

Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan, setelah mempertimbangkan semua peraturan yang terkait dengan paket meeting. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan Negara yang mengatur perbendaharaan sehingga pertanggungjawaban didukung dengan dokumen yang sah.

Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPA berwenang:

  1. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  2. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  3. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  4. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  5. memerintahkan pembayaran atas beban APBN. 

Setiap pelaksanaan perjalanan dinas harus didukung oleh dokumen-dokumen yang dapat mendukung kelengkapan dan keabsahan pengeluaran. Kelengkapan dokumen tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan, sebagai bentuk akuntabilitas dan sebagai bahan pada saat pemeriksaan oleh aparat pengawasan.

Berikut adalah bukti-bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dengan melampirkan dokumen berupa:

  1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD);
  2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  3. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  4. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX PKM No. 113/PMK.05/2012;
  5. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  6. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

IV.SIMPULAN

Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan atau/ dalam kota merupakan salah satu jenis perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan oleh satker berdasarkan DIPA. KPA yang diberi  kewenangan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan dimaksud tetap memperhatikan secara selektif, efisien, akuntabel, dan tersedia anggaran.

Oleh karena itu, KPA sebelum memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN harus benar-benar menguji kebenaran secara formal terhadap kebenaran dokumen maupun secara material terhadap kebenaran hak tagih, serta tujuan/sasaran yang akan dicapai dengan paket meeting dimaksud, sehingga pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas pengelola anggaran satker dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara, (Modul), Bambang Sancoko, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK, Kementeriaun Keuangan, 2018.

*Widyaiswara

Balai Diklat Keuangan Balikpapan

Paling Banyak Dibaca

  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH +

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Baca Selengkapnya
  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016