POTRET KOMPETENSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN SATUAN KERJA

Oleh Abu Samman Lubis*

Abstrak

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran pada satuan kerja berkenaan. Untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif dibuatlah unit kompetensi. Unit kompetensi adalah cara memotret target-target yang akan dicapai oleh KPA.

Unit-unit kompetensi merupakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk melakasanakan tugas tersebut harus mempunyai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3). SK3 mencakup aspek pengetahun, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja. Melalui SK3, dan merupakan standardisasi bagi KPA, akan mendukung terwujudnya keprofesionalan KPA dalam melaksanakan fungsi dan tugas jabatannya.

Kata Kunci: Kompetensi, Kuasa Pengguna Anggaran

 

  1. I.LATAR BELAKANG

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Menteri Keuangan mempunyain dua fungsi, yaitu sebagai pengelola administrasi (administrative beheer) dan sebagai Bendahara Umum Negara (Comptabel beheer).

Sebagai pengelola administrasi, kewenangan administratif (administrative beheer) diserahkan kepada Menteri/Ketua Lembaga. Menteri/Ketua Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Dengan demikian menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga yang dipimpinnya, yaitu kewenangan untuk melakukan perikatan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran negara, kewajiban melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, dan kewenangan memerintahkan pembayaran.

Sedangkan penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan (comptable beheer) dipegang oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara antara lain berwenang untuk: a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; g. menyimpan uang Negara.

Penetapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara dalam pengelolaan APBN oleh oleh Menteri Keuangan adalah agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) supaya lebih profesional dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

Untuk mendukung implementasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Panandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi KPA, PPK, dan PPSPM dan penilaian kompetensi di bidang perbendaharaan bagi PPK dan PPSPM.

  1. II.RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Dengan terbitnya PMK Nomor 50/PMK.05/2018 tersebut maka SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM mencakup kompetensi yang harus dimiliki oleh KPA, PPK, dan PPSPM Pengelola APBN pada Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga.

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) dimaksud adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/ atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) bagi KPA, PPK, dan PPSPM disusun untuk:

  1. menjadi acuan dalam penyelenggaraan:
  2. pendidikan dan pelatihan di bidang perbendaharaan bagi KPA, PPK, dan PPSPM; dan
  3. penilaian Kompetensi di bidang perbendaharaan bagi PPK dan PPSPM .
  4. meningkatkan Kompetensi bagi KPA, PPK, dan PPSPM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
  5. c.mewujudkan KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN yang profesional dan kompeten.

Setiap KPA, PPK, dan PPSPM harus mempunyai kompetensi. Kompetensi dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian negara republik Indonesia untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Standar kompetensi atau Standar Kompetensi Teknis PNS (SKTPNS) kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh KPA, PPK, PPSPM mempunyai bertujuan untuk:

  1. menjadi standar bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi KPA, PPK, dan PPSPM;
  2. menjadi standar penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM;
  3. meningkatkan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
  4. mewujudkan KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja pengelola APBN yang profesional dan kompeten.

  1. III.KOMPETENSI KPA dalam MENGELOLA KEUANGAN SATKER

Dalam tulisan ini hanya membahas tentang kompetensi KPA dan tidak termasuk kompetensi PPK dan PPSPM. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi maka KPA harus mempunyai kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang diembannya. Untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif maka dibuat Unit Kompetensi. Unit kompetensi adalah standar kompetensi untuk satu pekerjaan atau satuan tugas tertentu yang diakui, dapat
diukur, dan diobservasi. Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN dan
Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga yang memiliki DIPA dalam rangka menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja.

Berdasarkan PMK nomor 50/PMK.05/2018 Unit Kompetensi bagi Kuasa Pengguna Anggaran terdiri atas :

  1. menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja;
  2. melakukan monitoring dan evaluasi perj anj ian/ kontrak pengadaan barang/jasa;
  3. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban APBN;
    1. merumuskan kebijakan pembayaran atas beban APBN;
    2. merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
    3. memberikan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
    4. memberikan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
    5. menyusun laporan kinerja Satuan Kerja;
    6. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja;
    7. menyelenggarakan akuntansi keuangan; dan
    8. memantau pelaksanaan akuntansi keuangan

Sesuai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) dan merupakan standardisasi bagi KPA, untuk mendukung terwujudnya keprofesionalan KPA. SK3 wajib dimiliki oleh KPA dalam melaksanakan fungsi dan tugas jabatan.

Contoh unit kompetensi Kuasa Pengguna Anggaran untuk Standar Kompetensi Kerja Khusus yaitu menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja seperti di bawah ini.

                     

                            UNIT KOMPETENSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 

 

KOMPONEN KOMPETENSI

PENJELASAN

 1

Kode Unit Kompetensi

 PER.00 1 . KPA
 2

Judul Unit Kompetensi

Menetapkan target keuangan tingkat Satuan
Kerja

 3

Uraian Unit Kompetensi

Unit ini berhubungan dengan kemampuan yang
didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap
kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan target
keuangan tingkat Satuan Kerja.

 4

Ruang Lingkup

Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan target keuangan tingkat satuan kerja

 5

Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SK3 bagi KPA dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

  1. Konteks penilaian dimana penilaian unit SK3 bagi KPA dilakukan, baik dalam kaitannya dengan prosedur, alat,
    bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SK3 bagi KPA.
  2. Unit Kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya
    (prerequisite) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SK3 bagi KPA.
  3. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SK3 bagi KPA.
  4. Sikap kerja yang harus dimiliki/ ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elenen unit SK3 bagi KPA.
  5. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SK3 bagi KPA.
 6

Elemen Kompetensi

Kriteria Unjuk Kerja

 

1. Menetapkan target penarikan dana tingkat Satuan Kerja

 
  1. Target penarikan dana tingkat eselon I diterima oleh KPA
  2. Target penarikan dana tingkat Satuan Kerja disusun untuk mencapai target indikator kinerja berupa output/indikator kinerja kegiatan.
  3. Nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan perbulan dihitung
  4. Total nominal perkiraan rencana pelaksanaan kegiatan selama satu tahun dihitung.
  5. Target penarikan dana Satuan Kerja dihitung dalam bentuk persentase.
  6. Target penarikan dana Satuan Kerja dihitung per bulan per jenis belanja
  7. Target penarikan dana tingkat Satuan Kerja dihitung dengan memperhatikan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
  8. Target penarikan dana Satuan Kerja ditetapkan.
  9. Target penarikan dana Satuan Kerja disampaikan kepada PPK.
 

2. Menetapkan target penerimaan dana tingkat satuan kerja

 
  1. Target penerimaan dana tingkat eselon I diterima oleh KPA.
  2. Target penerimaan dana tingkat Satuan Kerja dihitung perbulan dan. .per jenis penerimaan.
  3. Target penerimaan dana tingkat Satuan Kerja dihitung dengan memperhatikan tahapan dan/ atau waktu penerimaan.
  4. Target penerimaan dana tingkat Satuan Kerja ditetapkan.
  5. Target penenmaan dana tingkat Satuan Kerja disampaikan kepada pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau Bendahara Penerimaan.
 

3. Menetapkan Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan

 

 1. RPD Bulanan diterima dari PPK.

 2. RPD Bulanan dianalisis kesesuaiannya dengan target penarikan dana tingkat Satuan Kerja dan/ atau rencana umum Pengadaan Barang/Jasa (procurement plan)

3. RPD Bulanan yang tidak sesuai dengan target penarikan dana tingkat Satuan Kerja dan/ atau rencana umum Pengadaan Barang/Jasa (procurement plan) dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki.

4. RPD Bulanan yang telah sesuai dengan target penarikan dana tingkat Satuan Kerja dan/ atau rencana umum Pengadaan Barang/Jasa (procurement plan) ditetapkan dan disampaikan kepada KPPN.

5. RPD Bulanan yang telah ditetapkan disampaikan kepada Unit Eselon I .

 

 

4. Menetapkan Rencana Penerimaan Dana

 
  1. Rencana Penerimaan Dana diterimadari pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau Bendahara Penerimaan.
  2. Rencana Penerimaan Dana dianalisis kesesuaiannya dengan target Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja dan/ atau tren penerimaan tahun sebelumnya.
  3. Rencana Penerimaan Dana yang tidaksesuai dengan target Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja dan/ atau tren penerimaan dikembalikan tahun sebelumnya kepada pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki.
  4. Rencana Penerimaan Dana yang telah sesuai dengan target Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja dan/ atau tren penerimaan tahun sebelumnya ditetapkan dan disampaikan kepada KPPN.
  5. Rencana Penerimaan Dana yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Unit Eselon I.
  1. IV.MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Kepala Kantor secara ex-officio adalah Kuasa Pengguna Anggaran. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Satuan kerja adalah unit-unit terkecil dan ujung tombak dari suatu kementerian/lembaga, sehingga keberhasilan tugas pokok dan wewenang kementerian/lembaga sebagai Pengguna Anggaran tidak bisa dilepaskan dari posisi satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan perpanjangtanganan dari Pengguna Anggaran.

Untuk mencapai target-target dibebankan kepada KPA maka KPA harus mempunyai kompetensi dalam mengelola anggaran mulai dari kompetensi perencanaan, pengorganisasi, pelaksananaan, dan pertanggungjawaban.

Kompetensi yang dimiliki oleh KPA berjumlah 11 unit kompetensi seperti tercantum pada bagian atas. Salah satu unit kompetensi dalam tulisan ini adalah KPA menetapkan target keuangan tingkat Satuan Kerja.

Untuk Menetapkan Target Keuangan Tingkat Satuan Kerja, KPA harus memiliki kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Hal ini sangat sangat penting untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Kemampuan yang didasari atas pengetahuan yang diperlukan oleh KPA adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RPD tingkat Satuan Kerja, yaitu:

  1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Penerimaan Dana tingkat Satuan Kerja. Misalnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan kas tingkat Satuan Kerja. Misalnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

Sedangkan kemampuan yang didasari atas keterampilan yang diperlukan oleh KPA adalah melakukan komunikasi dan koordinasi informasi dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Adapun kemampuan yang didasari atas sikap kerja yang diperlukan adalah sikap kerja yang disiplin, teliti, jujur, dan cermat dalam menetapkan target keuangan tingkat satuan kerja.

Dengan memotret melalui 3 aspek yaitu dari aspek keahlian, keterampilan, dan sikap kerja menjadi modal awal untuk menentukan kompetensi KPA dalam pengelolaan target keuangan satker. yang merupakan 1 unit kompetensi dari 11 unit kompetensi yang dibebankan kepada KPA dalam rangka pengelolaan APBN dalam lingkup satker.

Dari ketiga kompetensi tersebut dapat menjadi dasar perlu tidaknya KPA mendapat perioritas pertama mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perbendaharaan atau mengikuti prioritas berikutnya.

  1. V.KESIMPULAN

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran Negara. Untuk mendukung implementasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara lebih professional dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, diperlukan pengelolaan keuangan negara yang lebih profesioanal mempunyai keahlian, keterampilan dan sikap kerja.

Kuasa Pengguna Anggaran haruslah memiliki kompetensi dalam rangka peningkatan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan sehingga terwujud KPA yang profesional dan kompeten.

Standar Kompetensi Kerja Khusus dijadikan standardisasi kompetensi bagi kuasa pengguna
anggaran, untuk melaksanakan standardisasi kompetensi serta untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memelihara kompetensi bagi kuasa pengguna anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Panandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Peraturan Kepala BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil

* Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH +

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016