Pengumumanindeks

  • Hasil Pelatihan Dasar Tingkat II Perbendaharaan Angkatan I Kelas A, B, dan C Tahun Anggaran 2018 di Bogor +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Pelatihan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Angkatan I Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Pelatihan Analisis Biaya Sektor Publik Angkatan I Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Pelatihan Dasar Pengelolaan Satuan Kerja Pemerintah Pusat Angkatan I Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Hasil Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Angkatan I Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • BPPK Lantik 10 Dosen Lektor PKN STAN

    Jakarta, 22 Juni 2018. Hari ini menjadi momen yang istimewa bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Selain berkumpul dan bersilaturahmi dalam perhelatan halalbihalal 1439 H, sebanyak sepuluh pegawai BPPK resmi dilantik sebagai Dosen Lektor Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Kesepuluh dosen baru tersebut kini resmi mengemban tugas, kewajiban, serta hak sebagai dosen yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi.  Baca Selengkapnya
  • HALAL BIHALAL PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

    Mengawali hari pertama masuk kantor pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439H (21/6), bertempat di Aula lantai 3, keluarga besar Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menghadiri acara Halal Bihalal yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Acara diawali dengan do’a yang dipimpin oleh Bapak Sam’ani. Kemudian dilanjutkan Sambutan oleh Kepala Pusdiklat. Dalam sambutannya, Kepala Pusdiklat mengingatkan bahwa ujian yang sesungguhnya adalah setelah Ramadhan, yaitu sanggup tidaknya seseorang mempertahankan kualitas ibadah dan kebaikan yang telah dilakukan di bulan Ramadhan. Selain itu, Kepala Pusdiklat juga menyampaikan permohonan maaf dan ajakan untuk saling memaafkan. Kepala Pusdiklat juga mengingatkan untuk menjaga semangat penyelenggaraan diklat pegawai baru yang akan dimulai pada hari Senin (25/6). Acara diakhiri dengan saling berjabat tangan dan bermaafan sesama pegawai. Diharapkan acara ini dapat mempererat tali persaudaraan sesama pegawai Pusdiklat AP.   Baca Selengkapnya
  • Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaannya Harus Alignment Dengan Pengukuran Kinerja

    [Yogyakarta] Kamis, 21 Juni 2018. Hari terakhir kelas Pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BDK Yogyakarta (Jumat, 8 Juni 2018) adalah hari yang istimewa. Selain esoknya seluruh peserta akan mulai menikmati libur panjang Hari Raya Idul Fitri, pada hari tersebut kelas kedatangan tamu istimewa. Baca Selengkapnya
  • Peserta Latsar Kemenperin Antusias Mengenal Corpu

    Sebanyak 25 peserta pelatihan dasar (latsar) Kementerian Perindustrian melakukan studi lapangan ke sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Mereka bertandang ke kantor BPPK untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan di BPPK, khususnya studi banding latsar yang dinaungi Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Pada kesempatan ini pula, BPPK berkesempatan memperkenalkan strategi Corporate University (Corpu) kepada peserta latsar dan perwakilan Pusdiklat Kemenperin yang hadir. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Pengumuman KELULUSAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DIPLOMA I PAJAK SEMESTER I POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN PONTIANAK TA 2015/2016

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/BPP.8/2016

TENTANG

KELULUSAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DIPLOMA I PAJAK SEMESTER I

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PONTIANAK

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontianak, berdasarkan hasil keputusan rapat kelulusan Mahasiswa ProgramStudi Diploma I Pajak Semester I Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2015/2016 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontianak pada tanggal 11 Maret 2016 dan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-276/PP/2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan/Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Bidang Keuangan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini menetapkan bahwa Mahasiswa ProgramStudi Diploma I Pajak Semester I Politeknik Keuangan Negara STAN Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Akademik 2015/2016 yang namanya tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus Semester I Tahun Akademik 2015/2016 dan berhak mengikuti perkuliahan pada Semester II Tahun Akademik 2015/2016.

Selengkapnya pengumuman dapat diunduh pada tautan ini

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? Sebuah Studi Rinci Pasca Berlakunya PP 34 Tahun 2017

    Tarif PPh Rumah Kos: 1% atau 10%? (Pengenaan PPh atas Rumah Kos setelah berlakunya PP 34 Tahun 2017) Irawan Purwo Aji Widyaiswara BDK Balikpapan Pendahuluan Dengan berkembangnya kebutuhan tempat tinggal di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar, semakin berkembang juga usaha rumah kos. Rumah kos tersebut tersebar di beberapa tempat baik rumah kos dengan fasilitas sederhana maupun fasilitas yang sangat mewah, tentu saja dengan harga yang sangat mahal. Sistem pembayaran sewa rumah kos tersebut juga beragam, ada yang bulanan ada pula yang tahunan. Bahkan saat ini ada yang menyediakan rumah kos dengan tarif harian maupun mingguan. Dengan meningkatnya usaha rumah kos, tentu saja akan meningkatkan penghasilan dari Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Namun dalam kenyataannya, banyak pemilik rumah kos yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik karena belum memahami cara melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut salah satunya disebabkan karena Wajib Pajak masih kebingungan apakah harus melaporkan PPh atas rumah kos dengan menggunakan tarif 10% (sesuai PP Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002) atau menggunakan tarif 1% (sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013). Himbauan kewajiban perpajakan untuk Rumah Kos yang disampaikan oleh petugas pajak pun masih belum sama, ada yang berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002 dan ada juga yang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.   Baca Selengkapnya
  • Menjadi Admin Media Sosial Pemerintah di Jaman Now

    MENJADI ADMIN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DI JAMAN NOW Oleh:Siko Dian Sigit Wiyanto (Pranata Humas Ahli, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan) Media sosial dapat dikatakan sebagai media masa kini karena penetrasi internet dan membaiknya paket data yang membuat khalayak lebih mengandalkan akses internet dalam mengolah informasi. Berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dari setengah lebih penduduk Indonesia yakni sebesar 262 juta penduduknya, atau 54,68% sudah menggunakan internet. Sedangkan berdasarkan data Hootsuite.com, pengguna aktif media sosial di Indonesia sebesar 130 juta. Lebih lanjut, ternyata platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Youtube sebesar 43%, Facebook sebesar 41%, Whatsapp sebesar 40%, dan Instagram sebesar 33%. Baca Selengkapnya
  • Potensi PBB Perikanan Tangkap di Indonesia

    Oleh: Darwin (Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Pajak)   Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pajak objektif yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Salah satu sektor PBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Sektor Lainnya yang mencakup subsektor perikanan tangkap. Subsektor perikanan tangkap merupakan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh pengusaha perikanan dengan mengambil hasil laut berupa ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini mencoba untuk menggali potensi PBB usaha perikanan tangkap dari lautan yang ada di wilayah NKRI   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016