Seminar Updating PBJ Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018: Kita Jujur Saja Belum Tentu Tidak Ada Masalah, Kadang Sudah Jujurpun Masih Dipermasalahkan

[Yogyakarta] 12 Desember 2018. Dunia pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, sehingga siapapun yang terlibat di dalamnya harus mencermati setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan paling terakhir sampai saat ini adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

Meski telah memiliki peraturan baru terkait dengan PBJ, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perbedaan pemahaman di antara para pengelola pengadaan atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut. Kondisi tersebut mendorong Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta untuk menyelenggarakan suatu kegiatan berupa Seminar Updating Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

berita73aSeminar tersebut diselenggarakan di Aula BDK Yogyakarta, Selasa 11 Desember 2018 dengan menghadirkan narasumber Kasubdit Penanganan Permasalahan Kontrak, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP) Mudjisantosa. Seminar dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan BDK Yogyakarta Casuri. Dalam sambutannya Casuri mengatakan bahwa kegiatan seminar tersebut diselenggarakan karena adanya masukan dari beberapa satuan kerja khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan terkait munculnya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan pengadaan sehubungan dengan lahirnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Casuri berharap dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidang pengadaan diharapkan peserta seminar dapat menggali lebih dalam tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan terbaru.

Setelah dibuka secara resmi, acara seminar dilanjutkan dengan penyampaian materi yaitu Updating Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan narasumber Mudjisantosa dan dipandu oleh moderator Widyaiswara BDK Yogyakarta Jamila Lestyowati.

berita73bDalam pengantarnya sebelum dilakukan pemaparan materi oleh narasumber, sebagai moderator Jamila mengatakan bahwa pasca diberlakukannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memunculkan banyak kegalauan serta pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari para pelaku pengadaan yang pada akhirnya memunculkan ketakutan-ketakutan.

Sementara itu, mengawali paparannya Mudjisantosa menyampaikan bahwa pengadaan harus menghasilkan value for money.

“Kalau kita menjadi pegawai tentu berharap pengadaan kita bisa baik, sehingga ada laptop yang baik, meja kursi yang baik, jaringan internet yang baik, dan lain-lain yang baik yang pada akhirnya mendukung kita untuk berkinerja yang baik. Itulah tujuan daripada pengadaan kita. Untuk itu kita perlu berubah, pengadaan perlu berubah. Pengadaan tidak hanya asal pengadaan. Pengadaan harus menghasilkan value for money yang artinya setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar bermanfaat dan bernilai”, ucap Mudjisantosa mengawali paparannya.

Mudjisantosa menambahkan bahwa salah satu faktor diterbitkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menggantikan peraturan yang sebelumnya adalah keinginan untuk menerapkan best practice agar proses pengadaan menjadi lebih mudah.

“Jadi yang sifatnya best practice kita gunakan saja. Sebagai contoh pengadaan hotel untuk kegiatan rapat, training, atau apapun dengan nilai 300 juta. Kita cari saja hotel yang cocok dan biaya tidak melebihi standar biaya. Untuk itu kita minta hotel untuk melakukan penawaran dan kita setujui. Tidak usah diminta ijin usaha, tidak usah diminta fotocopi NPWP-nya, karena jelas hotel berdiri pasti sudah memiliki ijin usaha” jelas Mudjisantosa.

Seminar Updating Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diikuti oleh 86 (delapan puluh enam) peserta yang berasal dari satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Keuangan maupun non Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

berita73cberita73dSeluruh peserta seminar merupakan para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah di satkernya masing-masing. Ada yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat pengadaan dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan. Karena semua peserta merupakan pelaku pengadaan, maka kegiatan seminar berjalan dengan sangat meriah, terutama pada sesi tanya jawab. Pada sesi tersebut, mayoritas peserta menyampaikan berbagai persoalan terkait dengan pengadaan di satkernya masing-masing.

Di akhir seminar Mudjisantosa menyampaikan bahwa pengadaan merupakan hal yang menarik perhatian dan tidak sedikit orang mencoba menghindari untuk terlibat di dalamnya. Hal tersebut terkait dengan risiko yang harus dihadapi terkait dengan proses pengadaan. Namun demikian, Mudjisantosa memberikan motivasi bagi para pelaku pengadaan untuk selalu jujur dalam melaksanakan proses pengadaan.

“Kita jujur aja belum tentu tidak ada masalah, dan kadang sudah jujurpun masih dipermasalahkan. Tapi ya sudahlah, kita jujur saja” kata Mudjisantosa mengakhiri paparannya.

berita73e

Paling Banyak Dibaca

  • MENGUPAS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN 2019 +

    Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tahun 2019 ini diberi Tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Baca Selengkapnya
  • Menggagas Bentuk Birokrasi 4.0 +

    Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan kelanjutan revolusi industri 3.0. Revolusi industri Baca Selengkapnya
  • Amunisi Baru untuk Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2019 +

    (Jakarta) – Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 segera datang di bulan Januari. Pelatihan yang Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016