Kepala KPPBC Surakarta: “Selain Mengawasi Keluar Masuk Barang, Bea Cukai Juga Melakukan Pemungutan Bea Masuk dan Pajak-Pajak Lainnya”

[Yogyakarta] 06 Desember 2018. Dalam rangka mengedukasi masyarakat berkaitan dengan barang kiriman dan barang penumpang, Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Surakarta menyelenggarakan open class dengan tema “Barang Kiriman dan Barang Penumpang”.

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya masyarakat yang belum paham akan aturan-aturan mengenai barang kiriman dan barang penumpang padahal mereka seringkali bersinggungan dengan hal tersebut.

Open class diselenggarakan pada hari Kamis 6 Desember 2018 di KPPBC Surakarta dengan narasumber Kepala KPPBC Surakarta Kunto Prasti Trenggono. Dalam open class tersebut, KPPBC Surakarta menggandeng PT Pos Indonesia dan perusahaan jasa titipan untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat karena pada saat ini terdapat banyak keluhan-keluhan dari masyarakat di antaranya terdapatnya barang kiriman yang tidak bisa keluar karena ada masalah dengan perijinan yang melibatkan kementerian/lembaga lain. Sebagai contoh untuk memasukkan bibit tanaman atau biji-bijian harus memenuhi ijin dari Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan). Aturan yang dijalankan oleh petugas Bea Cukai adalah aturan dari Badan Karantina Pertanian, tetapi yang diketahui oleh masyarakat adalah barang tersebut ditahan oleh petugas Bea Cukai.

Selain itu edukasi juga diperlukan karena banyak terdapat praktik penipuan yang mengatasnamakan pihak Bea Cukai dan mengatakan seseorang mendapatkan barang kiriman dan harus membayar uang dengan jumlah tertentu agar barang kiriman bisa keluar. Saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah banyak mengedukasi kepada masyarakat melalui radio, video pendek untuk dishare baik menggunakan stasiun TV maupun melalui media sosial seperti Youtube, tetapi ternyata kejadian seperti itu masih marak terjadi di masyarakat.

berita71aOpen class tersebut dibuka secara resmi oleh Widyaiswara BDK Yogyakarta Purjono dengan didampingi oleh Kepala KPPBC Surakarta. Dalam sambutannya Purjono mengatakan bahwa open class diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BDK. Karena tugas dan fungsi BDK selain melaksanakan edukasi untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi para pegawai Kementerian Keuangan juga mengedukasi kepada kementerian/lembaga lain dan juga masyarakat umum.

Setelah open class dibuka secara resmi, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi open class oleh Kepala KPPBC Surakarta Kunto Prasti Trenggono. Mengawali pemaparan, Kunto menyampaikan tugas dan fungsi DJBC agar para peserta mengetahui secara utuh tentang DJBC.

berita71bSelain menyampaikan tugas dan fungsi DJBC, Kunto secara khusus juga menjelaskan masalah kepabeanan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan lalu lintas barang keluar dan masuk, pemungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka ekspor dan impor. Menurut Kunto, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan mengenai kepabeanan yaitu yang pertama adalah pengawasan lalu lintas impor dan ekspor yang berkaitan dengan aturan larangan pembatasan. Yang kedua adalah terkait dengan pemungutan bea masuk. Jadi selain mengawasi barang yang keluar masuk, DJBC juga melakukan pemungutan bea masuk dan pajak-pajak lainnya.

Open class tersebut diikuti sebanyak 36 peserta yang berasal dari para akademisi, PT Pos Indonesia, lawyer, perusahaan jasa titipan, dan perorangan. Selama pelaksanaan open class para peserta tampak sangat antusias. Ini terlihat dari banyaknya peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan barang kiriman maupun barang penumpang.

Salah satu peserta dari Kantor Pos Solo, Ahmad Effendi, menyampaikan pertanyaan mengenai keberatan atas penetapan tarif kiriman impor karena pada dasarnya pengimpor atau penerima barang diberikan hak untuk menyampaikan keberatan. Yang menjadi pertanyaan bagi Ahmad adalah apakah buku tarif sebagi dasar pengenaan tarif dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat sebelumnya bisa mengetahui tarif barang yang akan diimpor.

Selain Ahmad Effendi, peserta lainnya atas nama Duta dari perusahaan jasa titipan menyampaikan bahwa ada salah satu pelanggannya yang mengajukan keberatan dikarenakan dia mengimpor barang dengan harga US$500 tetapi oleh pihak Bea Cukai ditetapkan bahwa nilai barang tersebut menjadi US$1500. Pelanggan tersebut mengajukan keberatan dengan menyampaikan bukti-bukti transaksi dengan nilai US$5400, namun pihak Bea Cukai tetap menetapkan nilai barang tersebut US$1500 dengan dasar Peraturan Pemerintah.

Selain dua pertanyaan tersebut, masih terdapat beberapa pertanyaan dari para peserta open class. Karena terbatasnya waktu, beberapa peserta yang ingin mengajukan pertanyaan akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Open class tersebut akhirnya berakhir dan dan ditutup secara resmi sekitar pukul 11.45 WIB.

berita71c

Paling Banyak Dibaca

  • Tetap Waspada! Penipuan Mengatasnamakan BPPK +

    Beredar surat palsu yang mengatasnamakan BPPK tentang "Diklat Sertifikasi Bendahara Tahun 2018." Dengan ini BPPK memberitahukan bahwa surat tersebut adalah Baca Selengkapnya
  • Menggagas Bentuk Birokrasi 4.0 +

    Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan kelanjutan revolusi industri 3.0. Revolusi industri Baca Selengkapnya
  • Amunisi Baru untuk Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2019 +

    (Jakarta) – Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 segera datang di bulan Januari. Pelatihan yang Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016