Berstrategi Menghadapi Era Disrupsi Teknologi: Seminar Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Tahun 2018

Jakarta, 15 Agustus 2018. Era disrupsi adalah era dimana teknologi telah mengacak-acak fondasi proses bisnis yang selama ini berlaku. Karena hal tersebut, transformasi dalam organisasi akibat intrusi teknologi sifatnya menjadi mutlak. Digitalisasi telah menjamur di berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang cepat atau lambat, disadari atau tidak, juga merasuk ke ranah kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara.

Dinamika birokrasi, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan negara, selama ini bersifat kaku karena harus mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini berimbas kepada terhambatnya pengadopsian teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara karena kerap terbentur regulasi.

Hal ini yang mendasari diselenggarakannya Seminar Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Tahun 2018 yang mengusung tema “Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Era Disrupsi Teknologi.” Bertempat di Aula Sekretariat BPPK, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan dan BPPK, dalam hal ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Direktur Sistem Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih, yang dilanjutkan dengan keynote speech dari Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perbendaharaan. Marwanto menceritakan sejarah reformasi birokrasi keuangan di Indonesia dan mengamanatkan bahwa reformasi keuangan negara mesti dilakukan dalam setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Seminar Perben 1

Sambutan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih

Seminar Perben 2Keynote speech dari Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perbendaharaan

Seminar Perben 3Opening speech oleh Rionald Silaban, Kepala BPPK

Seminar Perben 5

Narasumber utama, Sudarto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Kepala BPPK, Rionald Silaban, berkesempatan untuk membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Rionald menjelaskan bahwa proses reformasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebenarnya merupakan sebuah proses panjang yang painful. Beliau juga memperkenalkan Sudarto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, yang didaulat sebagai pembicara utama. Dalam pengalamannya mengawal pembangunan sistem perbendaharaan di Dirjen Perbendaharaan, Sudarto mengatakan bahwa investasi IT itu penting dan bersifat stratejik. Investasinya besar, tetapi impact-nya juga besar. Proses inilah yang sedang ongoing di Dirjen Perbendaharaan guna menuju Integrated Financial Management Informastion System (IFMIS), yang merupakan penyatuan aplikasi-aplikasi satuan kerja yang masih terdistribusi menjadi satu aplikasi bernama Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Seminar Perben 6Seminar Perben 7

Suasana seminar dan sesi foto bersama

 

Paling Banyak Dibaca

  • Tetap Waspada! Penipuan Mengatasnamakan BPPK +

    Beredar surat palsu yang mengatasnamakan BPPK tentang "Diklat Sertifikasi Bendahara Tahun 2018." Dengan ini BPPK memberitahukan bahwa surat tersebut adalah Baca Selengkapnya
  • Menggagas Bentuk Birokrasi 4.0 +

    Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan kelanjutan revolusi industri 3.0. Revolusi industri Baca Selengkapnya
  • Amunisi Baru untuk Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2019 +

    (Jakarta) – Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 segera datang di bulan Januari. Pelatihan yang Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016