Amunisi Baru untuk Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2019

080119-1

(Jakarta) – Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 segera datang di bulan Januari. Pelatihan yang akan berlangsung sepanjang tahun 2019 di berbagai kota di Indonesia tersebut akan diisi dengan 5 angkatan yang dipenuhi oleh 5000-an CPNS Kementerian Keuangan. Besarnya jumlah peserta dan lamanya rangkaian waktu penyelenggaraan Latsar tidak sebanding dengan besarnya kecukupan pengajar untuk mengampu berbagai materi untuk pelatihan tersebut. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, Pusdiklat Pengembangan SDM menyelenggarakan Workshop Calon Pengajar/Fasilitator Latsar CPNS yang berlangsung pada Senin dan Selasa, 7—8 Januari 2019, berlokasi di Pusdiklat Pajak, Jakarta.

080119-2

Workshop diikuti oleh 58 pegawai yang semuanya berasal dari BPPK, baik dari Pusdiklat maupun dari Balai Diklat. Semua peserta merupakan para pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pengajar Lastar tahun ini. Dalam workshop ini, peserta akan dilatih dan dibekali pengetahuan untuk menjadi pengajar nantinya. Para amunisi baru pengajar ini akan memilih peminatan sesuai dengan materi yang ada dalam Latsar. Materi yang dapat dipilih ialah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Kommitmen Mutu, dan Anti Korupsi (Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS) dan Manajemen ASN, Whole of Goverment, dan Pelayanan Publik (Agenda Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI). Dengan memilih salah satu dari materi tersebut, peserta akan mendapat pengarahan langsung dari para pengajar berpengalaman yang terbiasa mengampu materi-materi tersebut.

080119-3

Kepala Pudiklat PSDM, Annies Said Basalamah, membuka dan memberikan ceramah di hadapan para peserta dengan penekanan bahwa masa depan Kementerian Keuangan (sebagian) ada di tangan para pengajar Latsar. Annies memaparkkan bahwa para peserta workshop merupakan calon penjaga keberangsungan kebaikan Kementerian Keuangan, bagian dalam penyaringan calon-calon pegawai baru Kementerian Keuangan. “Lebih baik dan strict di awal menyaring calon-calon pegawai demi kebaikan organisasi di masa depan,” ujarnya merujuk pada masa kerja seorang pegawai yang bisa dalam rentang 20—30 tahun. Annies juga sangat berharap kegiatan workshop ini dapat menjadi bekal yang baik untuk dapat memberikan pengetahuan dan penanaman nilai kepada para CPNS peserta Latsar.

080119-4

Selepas ceramah Kepala Pusdiklat, workshop dilanjutkan dengan materi-materi yang terkait dengan kebijakan, desain, manajemen dan konsepsi terkait dengan pelaksanaan Latsar CPNS yang mengacu pada Peraturan Lembaga Administarsi Negara Nomor 12 Tahun 2018. Materi-materi tersebut disampaikan langsung oleh para pejabat dari Bidang Penjenjangan Pangkat dan Kompetensi Pusdiklat PSDM, yaitu Arif Rahmanto (Kepala Bidang PPPK) dan Mulyadi (Kepala Subbidang Penyelenggaraan) pada hari pertama. Sementara, pada hari kedua, para peserta mulai masuk pada berbagai materi yang terlah disebutkan di atas dan ditutup dengan simulasi pembelajaran sesuai peminatan materi masing-masing.

080119-5

Paling Banyak Dibaca

  • MENGUPAS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN 2019 +

    Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tahun 2019 ini diberi Tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Baca Selengkapnya
  • Menggagas Bentuk Birokrasi 4.0 +

    Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan kelanjutan revolusi industri 3.0. Revolusi industri Baca Selengkapnya
  • Amunisi Baru untuk Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2019 +

    (Jakarta) – Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 segera datang di bulan Januari. Pelatihan yang Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016