Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Dalam rangka  membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Balai Diklat Keuangan Malang menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Hal ini merupakan bentuk publikasi yang memberi pesan bahwa pimpinan dan jajaran pegawai Balai Diklat Keuangan Malang sepakat berkomitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Acara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 bertempat di Aula Balai Diklat Keuangan Malang. Hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil DJBC Provinsi Jawa Timur II, Komandan Batalyon 464 Pasukan Khas TNI AU Abdulrahman Saleh Malang, Kepala Kantor Kementerian Keuangan di Malang atau yang mewakili, Dinas Perhubungan Kota Malang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Balai Besar Bromo, Tengger, Semeru, Komandan Rayon Militer Blimbing, Camat Blimbing, Pengadilan Agama Kota Malang. Turut hadir Perwakilan dari Instansi penegak hukum seperti Kepolisian Sektor Blimbing, Malang, Pengadilan Negeri Malang.

 

IMG 4169

 

 

Dimulai dengan pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara dilanjutkan sambutan oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Parwanta.Dalam sambutannya Kepala Balai Diklat Keuangan Malang mengatakan, “ Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014,

Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah awal dalam rangka implementasi  mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Untuk itu, agar proses pelaksanaannya berjalan dengan sukses, Balai Diklat Keuangan Malang membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh mitra kerja terutama para satker yang berada dalam lingkungan kerja Balai Diklat Keuangan Malang.”

Selanjutnya Keynote Speech dari Kepala Kanwil DJBC Provinsi Jawa Timur II, Bapak Agus Hermawan yang memberikan arahan kepada jajaran pegawai Balai Diklat Keuangan Malang mengatakan, “Suksesnya melawan korupsi adalah integritas. Dan itu ada dalam Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah kita anut selama ini.”

 

IMG 4144

Sebagai instansi pemerintah yang memberikan fungsi pelayanan, Balai Diklat Keuangan Malang menyadari pentingnya komitmen untuk memerangi korupsi. Untuk itu kepada para pengguna layanan, telah disampaikan secara terbuka bahwa pelayanan yang diberikan adalah bebas biaya dan bebas gratifikasi.

 

IMG 4156

Dukungan juga diberikan Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II. “Prinsipnya, kami mendukung sepenuhnya upaya Balai Diklat Keuangan Malang untuk mencegah korupsi” ucap Bapak Agus Hermawan dalam sambutannya mewakili para satker.

 

 

Puncak komitmen Balai Diklat Keuangan Malang ditandai dengan kegiatan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM yang disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Provinsi Jawa Timur II.

 

 

Paling Banyak Dibaca

  • MENGUPAS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN 2019 +

    Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tahun 2019 ini diberi Tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Baca Selengkapnya
  • Menggagas Bentuk Birokrasi 4.0 +

    Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan kelanjutan revolusi industri 3.0. Revolusi industri Baca Selengkapnya
  • Amunisi Baru untuk Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2019 +

    (Jakarta) – Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 segera datang di bulan Januari. Pelatihan yang Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016