Evaluasi dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha

Oleh: Muchamad Amrullah
Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
         
Dalam sebuah pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah, seorang peserta mengajukan pertanyaan, “Dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha, pada tahap kualifikasi terdapat evaluasi administrasi dan teknis dan pada tahap pemilihan juga kembali terdapat evaluasi administrasi dan teknis, mohon kiranya dijelaskan perbedaannya”. Dalam beberapa kesempatan penulis menjadi fasilitator di pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat peserta yang mengajukan pertanyaan yang sama.

Pada dasarnya proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan pada kualifikasi dan pemilihan.  Dalam kedua tahap tersebut terdapat proses evaluasi sebagai berikut:

1.    Tahap Kualifikasi

  1. evaluasi administrasi
  2. evaluasi teknis

2.    Tahap pemilihan

  1. evaluasi administrasi
  2. evaluasi teknis
  3. evaluasi biaya

Evaluasi tersebut dilakukan setelah dokumen penawaran disampaikan oleh calon penyedia dan diterima oleh kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). Untuk lebih memudahkan penjelasan dan pemahaman, maka penulis akan menjelaskan menggunakan salah satu jenis metode pemilihan yaitu seleksi umum prakualifikasi dengan metode penyampaian dokumen penawaran dua sampul dan menggunakan metode evaluasi kualitas.

Pada tahap kualifikasi, penyedia menyampaikan dokumen kualifikasi kepada Pokja ULP. Setelah diterima, Pokja ULP melakukan evaluasi dokumen kualifikasi tersebut tersebut hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifiasi. Evaluasi tersebut terdiri dari penilaian persyaratan administrasi kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai untuk menghasilkan calon daftar pendek.

Sebagai ilustrasi, misalnya terdapat 10 (sepuluh) perusahaan yang menyampaikan dokumen kualifikasi. Perusahaan tersebut dievaluasi persyaratan adminitrasi kualisfikasinya. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi kualifikasi apabila formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh yang berhak sesuai peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan sebagainya.

Terhadap peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi maka akan dilakukan dilanjutkan dengan evaluasi persyaratan teknis. Hal ini dilakukan karena evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur sehingga peserta seleksi yang tidak memenuhi persyaratan adminitrasi dinyatakan gugur.  Kriteria yang digunakan dalam evaluasi persyaratan teknis adalah penilaian pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis,  kompleksitas yang setara, serta kedudukan peserta sebagai berikut:

a)    Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 40-55%;

b)    Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35-45%;

c)    Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 5-15%;

d)    Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;

e)    Jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100 %

 
Evaluasi persyaratan teknis ini akan menghasilkan skor/nilai. Skor/nilai tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memasukkan peserta seleksi dalam daftar pendek sesuai dengan urutan mulai dari skor/nilai tertinggi dan seterusnya kebawah sesuai dengan besarnya skor/nilai tersebut. Artinya tidak semua peserta seleksi bisa masuk dalam daftar pendek. Hal ini dikarenakan terdapat pembatasan maksimal peserta yang masuk dalam daftar pendek tersebut. Ilustrasi seleksi umum, yang masuk daftar pendek adalah 5 – 7 calon penyedia.

Tabel Ilustrasi Evaluasi Tahap Kualifikasi

No

Nama

Perusahaan

Evaluasi Administrasi

Skor

Evaluasi Teknis

Urutan

Daftar Pendek

1

PT. A

Memenuhi

90

3

2

PT. B

Memenuhi

83

7

3

PT. C

Memenuhi

85

6

4

PT. D

Memenuhi

87

4

5

PT. E

Tidak Memenuhi

-

 

6

PT. F

Memenuhi

80

 

7

PT. G

Memenuhi

86

5

8

PT. H

Memenuhi

93

1

9

PT. I

Memenuhi

92

2

10

PT. J

Memenuhi

75

 

 

Setelah tahap kualifikasi menghasilkan daftar pendek, maka tahap berikutnya adalah tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan ini, evaluasi dilakukan terhadap peserta seleksi yang masuk dalam daftar pendek dan sudah menyampaikan dokumen penawaran. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang diterima dari peserta seleksi tersebut. Evaluasi yang dilakukan terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.
 
Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

a)    syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi

b)    surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:


             (1)   ditandatangani oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah
             (2)  jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
             (3)  bertanggal.

Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Artinya evaluasi persyaratan admnistrasi menggunakan sistem gugur.  Apabila peserta seleksi tidak memenuhi persyaratan administrasi maka tidak dapat dilakukan evaluasi teknis.

 
Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta. Unsur-unsur pokok yang dinilai dan pembobotannya  adalah sebagai berikut:

a)    pengalaman perusahaan (10 – 20 %)

b)    pendekatan dan metodologi (20 – 40 %)

c)    kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %)

d)    jumlah (100 %).

Sebagai contoh unsur pengalaman perusahaan, sub unsur yang dinilai, antara lain:

(1)   pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis

(2)  pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan

(3)  pengalaman manajerial dan fasilitas utama

(4)  kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

 
Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Peserta yang memiliki total nilai atau skor dibawah ambang batas nilai teknis maka dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan tahap evaluasi biaya.

Tabel Ilustrasi Evaluasi Tahap Pemilihan

(Metode Evaluasi Kualitas)

No

Nama Perusahaan

Evaluasi Administrasi

Skor

Evaluasi Teknis (Passing Grade 85)

Peringkat

1

PT. H

Memenuhi

85

III

2

PT. I

Memenuhi

90

I

3

PT. A

Tidak Memenuhi

-

-

4

PT. D

Memenuhi

86

II

5

PT. G

Tidak Memenuhi

-

-

6

PT. C

Memenuhi

75

Tidak Lulus

7

PT. B

Memenuhi

80

Tidak Lulus

 

Setelah melakukan evaluasi teknis, maka Pokja ULP melakukan evaluasi biaya. Sebelum melakukan evaluasi biaya, Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak mengugurkan penawaran sebelum diakukan negosiasi biaya.

Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya pada Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan dilakukan terhadap:

a)    kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)

b)    kewajaran penugasan tenaga ahli (man month) sesuai Penawaran Teknis

c)    kewajaran penugasan tenaga pendukung (man month) (apabila ada)

d)    kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).

 
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara evaluasi administrasi dan teknis pada tahap kualifikasi dengan evaluasi administrasi dan teknis pada tahap pemilihan penyedia jasa konsultansi. Perbedaan tersebut antara lain terdapat pada substansi yang harus dievaluasi, sistem evaluasi, dan prosedur evaluasinya. Semoga penjelasan ini dapat menjawab pertanyaan peserta pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut diatas juga menambah pemahaman pembaca tentang evaluasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha.

 

Daftar Pustaka

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Paling Banyak Dibaca

  • PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH +

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak       PjPHP/PPHP adalah salah satu pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan Baca Selengkapnya
  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016