Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas CPNS Golongan II (E-Learning) Periode II Tahun 2019 dan Hasil Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas CPNS Golongan II (E-Learning) Periode I Tahun 2019 dengan Ujian Susulan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Nilai Aspek Evaluasi Akademik Dan Aspek Evaluasi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) Pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan II (Blended Learning) Periode II Tahun 2019 (Remedial) +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN FUNGSIONAL PBC PENELITI DOKUMEN TINGKAT TERAMPIL TA. 2019 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PELATIHAN TEKNIS KEPALA HANGGAR PABEAN DAN CUKAI ANGKATAN I T.A 2019 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG DINYATAKAN TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA PEMERIKSAAN CRUDE PALM OIL (CPO), KAYU DAN MIGAS TA 2019 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM tentang Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Pascasarjana Kementerian Keuangan Tahun 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Perdana, BPPK Beri Akreditasi Penyelenggara Pelatihan Bendahara pada BPSDM Pemprov DKI

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memberikan akreditasi untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (BPSDM Pemprov DKI Jakarta) sebagai Lembaga Pendidikan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan program pelatihan: Bendahara Penerimaan (Substansi APBD), Bendahara Pengeluaran (Substansi APBD), Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual dan Penatausahaan Keuangan. Baca Selengkapnya
  • Penutupan Pelatihan Ekonometrika Tingkat Dasar Angkatan I

    Setelah berlangsung selama empat hari, yaitu dimulai pada 22 April 2019, Pelatihan Ekonometrika Tingkat Dasar Angkatan I ditutup pada 25 April 2019 bertempat di Ruang Kelas Pusdiklat Keuangan Umum. Mewakili Kepala Pusdiklat Keuangan Umum, Haries Sutanto selaku Kepala Subbidang Pengolahan Hasil Diklat melakukan Evaluasi Tatap Muka dan Penutupan Pelatihan Ekonometrika Tingkat Dasar Angkatan I secara resmi. Baca Selengkapnya
  • Pelatihan Data Engineer untuk Para Auditor Itjen Kemenkeu

    [Jakarta] Kamis, 25 April 2019. Minggu ke 4 bulan April, Pusdiklat KU menyelenggarakan Pelatihan Data Engineer. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Auditor Inspektorat Jenderal dalam menerapkan data analytics dalam kegiatan pengawasan.  Baca Selengkapnya
  • Pengembangan Jabatan Fungsional di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Negara

    [Manado] 24 April 2019. Mengutip dari The Future of Jobs Report World Economic Forum yang disampaikan dalam ceramah oleh Kakanwil DJPB Prov. Sulawesi Utara terdapat beberapa keterampilan yang dibutuhkan pada industri (termasuk sektor pemerintahan) di masa datang. Keterampilan tersebut antara lain cognitive abilities, system skills, complex problem solving, content skills, process skills, social skills, resource management skills, technical skills, dan physical abilities. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Live Streaming

{rokbox title=|LIVE STREAMING REVITALISASI PERAN PENILAI INTERNAL :: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan| album=|lvbppk| size=|680px 700px| thumb=|flowplayer/example/bppktv.jpg|}http://bppk.depkeu.go.id/flowplayer/example{/rokbox}

Klik tautan gambar diatas  untuk menyaksikan tayangan live streaming

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DI MATA PERATURAN PERUNDANGAN KEUANGAN NEGARA oleh Dr. Achmat Subekan, S.E., M.Si.

    Beberapa waktu yang lalu, pemberitaan mengenai rencana penjualan saham milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta oleh Gubernur DKI banyak mendapat sorotan di media massa. Media elektronik ataupun media cetak cukup banyak yang memberikan perhatian terhadap rencana tersebut. Jagad media sosial juga tidak kalah ramai membicarakannya. Secara umum, rencana penjualan saham tersebut menuai pro dan kontra, tidak kurang dari DPRD DKI sendiri. Pimpinan lembaga wakil rakyat DKI tersebut tidak setuju terhadap rencana tersebut. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro dan kontra terhadap penjualan saham Pemerintah Provinsi DKI yang dimiliki di perusahaan Anker BIR. Apalagi meninjaunya dari sudut pandang politik, sama sekali tidak. Tulisan ini akan melihatnya berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang itu.   Dalam struktur pemeritahan NKRI, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi sehingga keuangan yang dikelolanya merupakan keuangan daerah dan menjadi bagian dari keuangan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangannya juga tunduk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang keuangan negara. Beberapa peraturan perundangan yang mengatur keuangan negara/daerah adalah: 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (dan perubahan-perubahannya), dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mengatur tentang pengelolaan uang negara/daerah, tetapi juga mengatur pengelolaan barang/kekayaan negara/daerah. Secara fisik, keuangan negara mencakup uang, barang, dan utang/piutang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara menjadi wewenang dan tanggung jawab Presiden. Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.” Untuk lingkup pemerintahan daerah, kekuasaan tersebut diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam ayat (2) huruf c pasal yang sama yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.” Dengan demikian, gubernur/bupati/walikota telah mendapatkan penyerahan kekuasaan sepenuhnya dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing, mulai dari perencanaan/penganggaran sampai dengan pertangungjawaban. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga karena menggunakan pilihan kata “dikuasakan”. Baca Selengkapnya
  • Media Sosial, Ujian ASN Bersikap Netral di Tahun Politik

    Media Sosial, Ujian ASN Bersikap Netral di Tahun Politik Oleh : Ridwan Sidik Kurniawan (ASN BPPK Kementerian Keuangan)   Pemilihan presiden dan legislatif 2019 memang baru akan berlangsung bulan April mendatang. Namun dampak yang diakibatkan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya akhir-akhir ini saja, bahkan jauh sebelum para calon resmi mendeklarasikan dirinya dan pasangannya. Persaingan sudah terjadi di antara para pendukung, baik di dunia nyata, maupun di dunia maya. Persaingan tersebut bentuknya berbagai macam. Ada yang berupa dukungan positif dan kreatif, namun tidak jarang ditemukan dukungan yang berbau negatif. Salah satu bentuk dukungan negatif yang sering ditemui saat ini adalah hoaks yang menyebar di masyarakat. Baca Selengkapnya
  • MENGUPAS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN 2019

    Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tahun 2019 ini diberi Tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”. Sesuai tema tersebut, pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019 yaitu: pertama, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, belanja negara produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016