Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2019 DI BALIKPAPAN +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Tahap II Beasiswa Afirmasi Program Gelar Sarjana Kementerian Keuangan Tahun 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Juru Sita Pajak Daerah Kerja Sama Program Diklat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL PELATIHAN ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PROPERTI TAHUN 2019 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG PELATIHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN TAHUN 2019 DI MALANG +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL PELATIHAN ANALISIS PENGGUNAAN TERTINGGI DAN TERBAIK TAHUN 2019 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Seminar “Data Analytics: Policies Implementation”

    [Jakarta] Kamis, 7 November 2019. Seminar “Data Analytics: Policies Implementation” diselenggarakan di Aula Gedung B Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tanggal 7 November 2019. Seminar ini dibuka oleh Rionald Silaban, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya Rionald Silaban menyampaikan apresiasinya kepada para narasumber yang berasal dari eksternal Kemenkeu yaitu dari Gojek, Google, dan Telkom dan para narasumber dari internal Kemenkeu. Baca Selengkapnya
  • Ganti Uang Persediaan Nihil yang Tepat dan Akurat untuk Akhir Tahun yang Lebih Baik

    [Jakarta, 5 November 2019].  Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, serta harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dan apabila ada sisa di akhir tahun harus disetorkan kembali ke kas negara. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Pelatihan ENS Angkatan IX : Kapusdiklat PSDM Paparkan Ceramah Negosiasi

    (Jakarta) – Dua pelatihan mewarnai agenda Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Senin dan Selasa pertama bulan November 2019. Kedua pelatihan itu adalah Pelatihan Peningkatan Kompetensi (PPK) Pelaksana Angkatan VIII dan Pelatihan Effective Negotiation Skills (ENS) Angkatan IX. Ruang-ruang kelas Pusdiklat Pajak kembali menjadi lokasi tempat dilangsungkannya pelatihan-pelatihan tersebut. Baca Selengkapnya
  • Benchmark Pengelolaan E-Learning, BPSDM Pemprov Jabar Kembali Kunjungi BPPK

    [Jakarta] Selasa, 5 November 2019. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat (BPSDM Pemprov Jabar) melakukan kaji banding (benchmark) yang kedua kalinya ke Sekretariat BPPK. Pada Februari 2019 lalu, rombongan BPSDM Pemprov Jabar berkunjung ke BPPK untuk benchmarking terkait pengembangan Corporate University. Sebagai pendalaman dan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya, BPSDM Pemprov Jabar kembali melakukan kaji banding ke BPPK terkait pengelolaan pembelajaran dalam jaringan (e-learning). Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Gagasan Pajak Penghasilan UMKM E-Commerce

    Muhammad Rifky Santoso Widyaiswara BDK Medan   Abstract   E-commerce di Indonesia berkembang pesat, namun barang yang diperdagangkan merupakan barang impor dan sedikitnya peran UMKM dalam e-commerce di Indonesia ini. Melalui peraturan perpajakan yang berupa insentif diharapkan bisa meningkatkan daya saing UMKM e-commerce dan bertambahnya produk lokal di perdagangkan di e-commerce Indonesia. Tentunya insentif ini diberikan secara selektif dengan kriteria tertentu. Perlu kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pengusaha market place dalam penerapan insentif ini.   Keywords: batasan tertentu, produk lokal, insentif pajak, market place.   Pendahuluan   Pemerintah Indonesia melihat bahwa transaksi e-commerce berkembang pesat di Indonesia. Namun demikian, banyak permasalahan e-commerce di Indonesia sehingga salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah pelaku usaha yang merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan produk yang diperdagangkan. Fakta ini dipaparkan oleh Mohammad Rosihan[1] pada Seminar E-commerce di Era Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan yang diadakan di Medan pada tanggal 17 September 2019. Pemerintah berkeinginan agar UMKM ini mendapat manfaat yang besar dari e-commerce dan produk yang diperdagangkan adalah produk lokal. Untuk mencapai tujuan ini, banyak cara dan kebijakan yang bisa dibuat pemerintah. Artikel ini memberikan gagasan melalui kebijakan perpajakan sehingga UMKM mendapatkan manfaat dari e-commerce dan produk lokal dapat berkembang perdagangannya.   Bagi UMKM yang menjual barang dagangannya melalui e-commerce dan market place, bisa diberikan insentif pembebasan pajak penghasilan bila jumlah penjualan mencapai batasan tertentu pada satu tahun pajak. Nilai batasan tertentu ini disarankan masih dibawah sebesar Rp.4,8 milyar sebagaimana di atur dalam PP 23 tahun 2018. Selain itu, UMKM yang bisa mendapatkan insentif ini harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti patuh dalam pelaporan pajak, menjual produk lokal dengan komposisi lebih besar 50% dari total penjualan dalam rupiah, dan pembayaran penjualan melalui uang elektronik, misalnya e-money.   Selain insentif berupa pembebasan pajak penghasilan, pembayaran pajak bisa dipermudah dengan cara pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh pengusaha market place. Adanya pembayaran pajak melalui pemungutan ini tentunya berlaku bagi UMKM yang omsetnya melebihi jumlah batasan tertentu yang diberikan insentif pajak.   Pembahasan   E-commerce merupakan salah satu bagian dari ekonomi digital. Transaksi bisnis ritail secara online, yang merupakan e-commerce, merupakan transaksi yang terbesar dari ekonomi digital. Data transaksi dari anggota idEA[2] yang disampaikan oleh Bima Laga[3] menunjukkan bahwa transaksi bisnis ritail secara online sebesar 48% dari seluruh transaksi ekonomi digital. Data lengkapnya terlihat di Tabel 1. Bima Laga juga menjelaskan bahwa per Januari 2019, pengguna e-commerce di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dari total pengguna internet. Data yang disampaikan oleh Bima Laga ini berasal dari Globalwebindex. Sebanyak 86% dari pelaku internet yang melakukan transaksi e-commerce terdapat di Indonesia. Sedangkan rata-rata seluruh dunia, hanya 75% pengguna internet yang melakukan transaksi e-commerce. China yang merupakan ranking kedua hanya memiliki sebesar 82% dari pelaku internetnya yang melakukan transaksi e-commerce. Terbukti bahwa e-commerce berkembang sangat pesat di Indonesia dan akan terus tumbuh karena tumbuhnya investasi pada industri teknologi di Indonesia.   Tabel 1. Komposisi Tranksaksi Ekonomi Digital Anggota idEA Per Februari 2019   Penjualan Ritail Online Market Place Infrastruktur Travel Iklan Gerbang Pembayaran Transaksi Online Lainnya 48% 16% 10% 7% 6% 6% 7 %   Sumber: idEA   Lainnya terdiri atas logistik, bank, penyediaan tempat usaha berupa situs, dan direktori.   Besar dan tumbuhnya e-commerce di Indonesia, harusnya dirasakan manfaatnya oleh semua rakyat Indonesia. Pemerintah ingin agar pelaku e-commerce yang UMKM (UMKM e-commerce) naik kelas dan dapat bersaing dengan pelaku e-commerce dari luar negeri.[4] Selain itu, pemerintah ingin agar barang yang diperdagangkan adalah produk lokal. Saat ini, banyak produk yang diperdagangkan adalah barang impor baik yang diimpor langsung maupun barang impor yang dijual oleh pelaku e-commerce dalam negeri.[5] Direktorat Bea Cukai banyak menemukan barang impor yang dimasukkan sebagai barang kiriman dan di-split (pecah) sehingga tidak dikenakan pajak (nilainya dibawah $750). Dari slide yang disampaikan Djanurindo Wibowo pada seminar e-commerce, diketahui bahwa dari data bulan Agustus 2019, Direktorat Bea Cukai menemukan 14.397 dokumen yang melakukan pemecahan dokumen agar barang yang masuk tidak dikenakan pajak.   Banyak hal yang perlu dilakukan agar UMKM e-commerce bisa bersaing dan memperdagangkan produk lokal di e-commerce Indonesia. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah optimalisasi pendanaan untuk UMKM, penyederhanaan kewajiban perpajakan, perlindungan konsumen dan pelaku industri, edukasi masyarakat dan pengambil kebijakan e-commerce, peningkatan infrastruktur komunikasi sebagai fondasi e-commerce, peningkatan efisiensi logistik e-commerce, dan penguatan sistem keamanan siber untuk keamanan transaksi online[6]. Artikel ini akan fokus pada sektor perpajakan saja. Selain penyederhanaan pajak, artikel ini memberikan gagasan perlunya insentif pajak untuk UMKM yang melakukan usaha melalui e-commerce agar bisa memperdagangkan produk lokal.   Saat ini, belum ada peraturan pajak yang khusus untuk UMKM e-commerce yang fungsinya untuk mengatur (regulered) pencapaian keinginan pemerintah agar UMKM bisa kuat dalam memperdagangkan produk lokal melalui e-commerce. Peraturan pajak yang sederhana adalah PP 23 tahun 2018 untuk semua UMKM. PP 23 tahun 2018 ini belum bisa mendorong UMKM e-commerce untuk melakukan perdagangan barang lokal yang diinginkan pemerintah. PP 23 tahun 2018 bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan penghitungan dan pembayaran pajak untuk semua UMKM. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk dibuat insentif pajak khusus agar UMKM e-commerce bisa memperdagangkan produk lokal. Insentif ini mendorong Wajib Pajak UMKM e-commerce bisa berkembang karena harus patuh dalam kewajiban perpajakan yang bisa membuat UMKM tenang dalam berbisnis, memperkuat peran market place dalam membantu UMKM e-commerce, dan pembayaran melalui uang elektronik dapat mengurangi kecurangan.   Kriteria Wajib Pajak UMKM E-commerce Penerima Insentif   Tulisan ini memperkenalkan gagasan bahwa UMKM e-commerce bisa diberikan insentif berupa pembebasan pembayaran pajak bila UMKM e-commerce ini mempunyai omset tidak lebih dari jumlah tertentu dalam satu tahun pajak, misalnya Rp. 1 milyar setahun. Jumlah batasan tertentu ini tentunya akan menjadi perdebatan. Besaran batasan tertentu ini bisa didiskusikan dengan menggunakan kriteria tertentu, seperti tingkat biaya hidup dan/atau tipe wajib pajak. Dianjurkan nilai batasan tertentu ini dibawah nilai Rp.4,8 milyar sebagaimana yang ada pada PP 23 tahun 2018. Wajib Pajak UMKM e-commerce yang dapat insentif ini harus memenuhi semua persyaratan, yaitu:   Merupakan Wajib Pajak dalam negeri. Diwajibkan patuh dalam menyampaian pelaporan SPT tahunannya walaupun penjualannya masih di bawah jumlah batasan tertentu tersebut. Selama masa ini, penjualan di bawah batasan tertentu, maka menjadi tugas aparat pajak untuk melakukan sosialisasi awal bagaimana prosedur melakukan kewajiban dan perpajakan. Harus melakukan penjualan produknya melalui market place yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk proses sosialisasi mengenai peraturan perpajakan ke Wajib Pajak UMKM e-commerce, aparat pajak bisa bekerja sama dengan market place di mana UMKM e-commerce tersebut terdaftar. Alasan melibatkan market place adalah untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara aparat pajak dengan Wajib Pajak UMKM e-commerce serta memperoleh data yang berhubungan dengan Wajib Pajak UMKM e-commerce. Harus industri yang menjual produk lokal. Perlu definisi tersendiri mengenai produk lokal. Penulis berpendapat bahwa produk lokal adalah produk berupa barang yang diproduksi di Indonesia, bahan bakunya berasal dari Indonesia, dan lebih dari 90% tenaga kerja untuk menghasilkan produk tersebut adalah warga Negara Indonesia. Mengenai bahan pembantu, bisa menggunakan produk bukan lokal selama nilainya tidak material yang ditentukan oleh peraturan, seperti tidak lebih dari 5% dari harga pokok produksi. Untuk UMKM yang menjual jasa dan perdagangan, tidak akan mendapat fasilitas ini. Hanya UMKM e-commerce yang bergerak di bidang industri saja bisa mendapatkan fasilitas ini. Usaha di bidang industri lebih banyak menyerap tanaga kerja di bandingkan dengan bidang jasa dan pedagangan. Oleh sebab itu maka hanya bidang industri saja yang disarankan mendapat fasilitas pajak. Beberapa contoh yang berupa produk lokal adalah yang bahan bakunya pisang ditanam di Indonesia, seperti kripik pisang, pisang goreng, dan pisang sale. Untuk sektor usaha konveksi, pendapat penulis, bisa mendapatkan fasilitas ini selama bahan bakunya berupa kain di beli dari pabriknya yang berada di Indonesia walaupun pabrik kain tersebut menggunakan kapas impor. Bila pengusaha tempe menggunakan kacang kedelai impor, maka tidak bisa menggunakan fasilitas ini. Untuk kriteria produk lokal ini, tentunya akan timbul banyak pertanyaan dan perdebatan. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk mendefinisikan produk lokal. Timbul pertanyaan mengenai kemungkinan harga barang lokal lebih mahal dari barang impor. Bila kondisi ini terjadi, maka ini bukan kewenangan Kementerian Keuangan untuk mengatur harga yang terjadi di pasar. Mekanisme pasar akan menentukan apakah harga produk lokal yang lebih mahal itu bisa laku atau tidak di pasaran. Kementerian Keuangan akan fokus dalam pemberian insentif dengan persyaratan yang telah ditentukan. Harus menggunakan sistem pembayaran dengan uang elektronik. Pembayaran dengan uang elektronik ini bisa menjadi sarana bagi aparat pajak untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Data pembayaran ini bisa di dapat dari pengusaha market place.   Pelunasan Pajak Penghasilan   Saat ini UU Pajak Penghasilan (PPh) memberikan 2 cara pelunasan atas PPh terutang, yaitu dengan membayar sendiri dan melalui pemotongan dan/atau pemungutan. Untuk Wajib Pajak UMKM e-commerce yang mendapat insentif pajak ini, tentunya tidak ada PPh yang harus dilunasi karena dibebaskan dari utang pajak penghasilan.   Kebijakan pelunasan pajak bisa diberikan ke Wajib Pajak, selain yang dapat insentif pembebasan pajak penghasilan, yang melakukan perdagangan barang lokal melalui market place yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak bisa membuat peraturan pelunasan melalui pemungutan PPh Pasal 22. Dengan mekanisme ini, maka wajib pajak yang melakukan perdagangan dengan e-commerce (Wajib Pajak e-commerce) akan dipermudah urusan pelunasan pembayaran pajak penghasilannya. Dalam hal ini pemungut PPh Pasal 22 adalah market place. Tentunya akan menjadi tantangan tersendiri karena akan merepotkan pengusaha market place. Di pihak lain, pemungutan PPh Pasal 22 oleh market place akan memudah Negara dalam memastikan penerimaan pajak penghasilan. Pengusaha market place yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, seperti patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan bersedia memberikan data wajib pajak UMKM e-commerce yang melakukan transaksi melalui market place tersebut. Insentif yang diberikan ke pemungut PPh Pasal 22, dalam hal ini pengusaha market place, adalah diberikan jangka waktu yang cukup lama untu menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungut, misalnya paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.   Bila Wajib Pajak UMKM e-commerce ini dikenakan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018, maka sifatnya final. Jika Wajib Pajak UMKM e-commerce ini tidak berhak lagi menggunakan PP 23 tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka PPh Pasal 22 yang dipungut oleh market place bisa sebagai kredit pajak. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pengusaha market place ini hanya dilakukan kepada Wajib Pajak e-commerce baik yang omsetnya tidak lebih dari Rp.4,8 milyar maupun yang lebih dari Rp.4,8 milyar setahun, omsetnya lebih besar dari batasan tertentu (misalnya Rp. 1 milyar setahun), dan memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan pada bagian Kriteria Wajib Pajak UMKM E-commerce Penerima Insentif di tulisan ini,   Kesimpulan   Kebijakan perpajakan bisa sebagai sarana untuk meningkatkan peran dan daya saing UMKM pada perdagangan e-commerce dan menjadikan produk lokal yang diperdagangkan di e-commerce Indonesia. Tulisan ini memberikan gagasan kebijakan pajak yang fungsinya lebih cenderung ke sifat mengatur (regulered) dibandingkan untuk penerimaan Negara (budgeter). Kebijakan perpajakan yang digagas ini berupa tidak dikenakan pajak bila UMKM e-commerce ini omsetnya tidak lebih dari batasan tertentu, misalnya Rp.1 milyar, dan kriteria lain. Kriteria lain adalah WP dalam negeri, merupakan WP patuh, melakukan penjualan melalui market place, WP bergerak dalam usaha industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja warga Negara Indonesia, dan menggunakan uang elektronik dalam melakukan pembayaran.   Bagi Wajib Pajak UMKM e-commerce yang mendapatkan insenstif, tentunya tidak ada pajak penghasilan yang terutang. Bagi Wajib Pajak e-commerce yang memenuhi kriteria pada tulisan ini tapi omsetnya setahun lebih dari batasan tertentu (misalnya Rp.1 milyar setahun), maka pelunasan PPh terutang melalui pemungutan PPh Pasal 22. Disarankan sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah pengusaha market place yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.     [1] Mohammad Rosihan, tenaga ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, merupakan narasumber pada Seminar E-commerce di Era Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan yang di adakan di Medan pada tanggal 17 September 2019. Narasumber lainnya adalah Djanurindo Wibowo dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI, Arnaldo Purba dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bima Laga dari Bukalapak, dan Noviandri Nurlaili Khairina dari PT. Dompet Anak Bangsa (GO-PAY).   [2] Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA – Indonesian E-Commerce Association) merupakan wadah komunikasi antar pelaku industri E-Commerce Indonesia.   [3] Associate Vice President Public Policy & Government Relation di Perusahaan Bukalapak.   [4] Keinginan pemerintah ini disampaikan oleh Mohammad Rosihan, Tenaga Ahli Senior Bidang Perdagangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia secara lisan pada Seminar E-commerce yang diadakan di Medan pada tanggal 17 September 2019   [5] Disampaikan oleh Mohammad Rosihan dan Djanurindo Wibowo pada Seminar E-commerce yang diadakan di Medan pada tanggal 17 September 2019.   [6] Peta Jalan e-commerce pada Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017.   Baca Selengkapnya
  • INTEGRITAS ITU TAK TERBATAS

    Di suatu siang, Azkal, Fadli, dan Ilham sedang bermain di pos ronda. Ketika sedang bermain, datanglah seorang pemuda yang membawa kelapa muda. Mereka pun langsung meminta kelapa muda yang dibawa oleh pemuda tersebut. “Aku akan berikan kelapa muda ini kepada kalian, namun ada syaratnya”, kata pemuda tersebut. Pemuda tersebut kemudian menyerahkan 3 (tiga) buah ranting pohon yang sudah kering kepada Azkal, Fadli, dan Ilham, masing-masing mendapatkan satu ranting pohon. Baca Selengkapnya
  • Web Scraping dengan “Get & Transform”

    Oleh Agung Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. Dalam beberapa situasi, kita membutuhkan informasi yang berasal dari berbagai halaman web (web pages) untuk menyelesaikan pekerjaan. Halaman web tersebut dapat bersumber dari jaringan intranet ataupun internet. Informasi yang dibutuhkan ada kalanya berasal dari banyak halaman web, dan terkadang juga perlu diambil secara berulang atau bahkan secara terus-menerus. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016