Pengumumanindeks

  • Pengumuman Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM tentang Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Pascasarjana Kementerian Keuangan Tahun 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR TAHUN ANGGARAN 2019 DI PEKANBARU +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PELATIHAN TEKNIS DASAR KEPABEANAN DAN CUKAI T.A 2019 DI PEKANBARU +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman PTD Kepabeanan dan Cukai Ak. I TA. 2019 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Juru Sita Pajak Daerah Kerja Sama Pelatihan Daerah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Menyamakan Persepsi Pajak Diantara PPNS, Polisi, Jaksa dan Hakim

    “Pajak adalah tiang negara. Bila goyah, maka pelaksanaan kegiatan bernegara akan terganggu. Untuk itu tiang ini perlu kita jaga bersama.” Demikian pesan Kepala Pusdiklat Pajak, Bapak Hario Damar yang disampaikan oleh Bapak Sahminan Zega, Kepala Bidang Penyelenggaraan pada pembukaan Pelatihan Teknis Tindak Pidana Perpajakan (Untuk Hakim, Jaksa, Polisi dan Penyidik) Angkatan III. Pelatihan yang diikuti 30 peserta tersebut dimulai hari ini dan berakhir pada hari Jumat, 26 April 2019. Pembukaan pelatihan ini berlangsung di ruang C10 dan dihadiri oleh perwakilan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak. Melanjutkan kembali pesan Kepala Pusat, pelatihan ini sangat diperlukan karena apabila terjadi perbedaan persepsi maka akan menjadi celah bagi para oknum wajib pajak untuk menggerogoti negara. Keberhasilan satu oknum wajib pajak saja dapat menjadi alat pemicu yang ditiru oleh oknum wajib pajak lain secara cepat. Maka, adanya persepsi pajak ini merupakan suatu langkah untuk melindungi negara agar kokoh dari segi pembiayaan pemerintahan serta menguatkan upaya dalam menyejahterakan masyarakat. Adanya persamaan persepsi juga akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak bahwa terdapat keadilan di negeri ini. Yang mana hal tersebut akan mendorong tumbuh kembangnya lingkungan usaha yang sehat dan nyaman di Indonesia. Baca Selengkapnya
  • Pelatihan Perdana Motivasi dan Pemberdayaan

    (Jakarta) –Pelatihan Peningkatan Kompetensi Motivasi dan Pemberdayaan diselenggarakan untuk pertama kalinya di tahun 2019 oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berlokasi di lingkungan Pusdiklat Pajak, Kemanggisan, Jakarta Barat, Pelatihan ini diikuti oleh 26 orang pejabat eselon IV yang berasal dari unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal. Baca Selengkapnya
  • Permodelan Ekonometrika dalam Menunjang Kebijakan Fiskal

     [JAKARTA] Pada hari Senin, 22 April 2019, bertempat di Ruang 701 Gedung Pusdiklat Keuangan Umum telah dilaksanakan pembukaan Pelatihan Ekonometrika Tingkat Dasar yang direncanakan berlangsung selama 4 hari ke depan. Pelatihan yang terdiri dari 34 jam pelajaran ini didesain untuk meningkatkan kompetensi terkait dasar-dasar ekonometrika dan analisis regresi sederhana sehingga peserta mampu melakukan analisis ekonomi secara umum atau melakukan forecasting/prediksi terkait kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Baca Selengkapnya
  • Proses Pendidikan dan Pelatihan adalah Hal yang Tidak Mungkin Ditinggalkan

    Denpasar (22/4), bertempat di Hotel Mercure, Kuta Denpasar, hari ini dilaksanakan pembukaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV Angkatan III. Pelatihan ini diikuti oleh pegawai dari lingkungan DJP, DJBC, dan DJKN. Pelatihan dibuka oleh Ibu Endang Pancawardani selaku Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar. Selanjutnya, bapak Untung Basuki, selaku Kepala Kanwil DJBC Bali, NTT, dan NTB memberikan sambutan dalam pembukaan pelatihan ini. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DI MATA PERATURAN PERUNDANGAN KEUANGAN NEGARA oleh Dr. Achmat Subekan, S.E., M.Si.

    Beberapa waktu yang lalu, pemberitaan mengenai rencana penjualan saham milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta oleh Gubernur DKI banyak mendapat sorotan di media massa. Media elektronik ataupun media cetak cukup banyak yang memberikan perhatian terhadap rencana tersebut. Jagad media sosial juga tidak kalah ramai membicarakannya. Secara umum, rencana penjualan saham tersebut menuai pro dan kontra, tidak kurang dari DPRD DKI sendiri. Pimpinan lembaga wakil rakyat DKI tersebut tidak setuju terhadap rencana tersebut. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro dan kontra terhadap penjualan saham Pemerintah Provinsi DKI yang dimiliki di perusahaan Anker BIR. Apalagi meninjaunya dari sudut pandang politik, sama sekali tidak. Tulisan ini akan melihatnya berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang itu.   Dalam struktur pemeritahan NKRI, DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi sehingga keuangan yang dikelolanya merupakan keuangan daerah dan menjadi bagian dari keuangan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangannya juga tunduk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang keuangan negara. Beberapa peraturan perundangan yang mengatur keuangan negara/daerah adalah: 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (dan perubahan-perubahannya), dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mengatur tentang pengelolaan uang negara/daerah, tetapi juga mengatur pengelolaan barang/kekayaan negara/daerah. Secara fisik, keuangan negara mencakup uang, barang, dan utang/piutang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara menjadi wewenang dan tanggung jawab Presiden. Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.” Untuk lingkup pemerintahan daerah, kekuasaan tersebut diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam ayat (2) huruf c pasal yang sama yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.” Dengan demikian, gubernur/bupati/walikota telah mendapatkan penyerahan kekuasaan sepenuhnya dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing, mulai dari perencanaan/penganggaran sampai dengan pertangungjawaban. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga karena menggunakan pilihan kata “dikuasakan”. Baca Selengkapnya
  • Media Sosial, Ujian ASN Bersikap Netral di Tahun Politik

    Media Sosial, Ujian ASN Bersikap Netral di Tahun Politik Oleh : Ridwan Sidik Kurniawan (ASN BPPK Kementerian Keuangan)   Pemilihan presiden dan legislatif 2019 memang baru akan berlangsung bulan April mendatang. Namun dampak yang diakibatkan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya akhir-akhir ini saja, bahkan jauh sebelum para calon resmi mendeklarasikan dirinya dan pasangannya. Persaingan sudah terjadi di antara para pendukung, baik di dunia nyata, maupun di dunia maya. Persaingan tersebut bentuknya berbagai macam. Ada yang berupa dukungan positif dan kreatif, namun tidak jarang ditemukan dukungan yang berbau negatif. Salah satu bentuk dukungan negatif yang sering ditemui saat ini adalah hoaks yang menyebar di masyarakat. Baca Selengkapnya
  • MENGUPAS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN 2019

    Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tahun 2019 ini diberi Tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”. Sesuai tema tersebut, pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019 yaitu: pertama, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, belanja negara produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016