Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN II TA. 2019 DI MALANG +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN III TA. 2019 DI YOGYAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2019 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN PENILAIAN PROPERTI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI DJP ANGKATAN II TAHUN 2019 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • BENGUMUMAN HASIL PELATIHAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BAGI PENGGUNA BARANG ANGKATAN II TAHUN 2019 DI TAI\IGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Kabar Tentang Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Berkomunikasi

    (Jakarta) – Bulan Agustus telah memasuki pekan keempat, pekan yang diramaikan dengan dua pelatihan oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku penyelenggara. Kedua pelatihan tersebut ialah Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelaksana Angkatan VI dan Pelatihan Communication Skills Angkatan VIII. Baca Selengkapnya
  • Tingkatkan Kemampuan Service Excellence Para Frontliner

    Pembukaan Pelatihan Excellent Frontliners Penyematan tanda peserta Pelatihan Excellent Frontliners Penyematan tanda peserta Pelatihan Excellent Frontliners Penyematan tanda peserta Pelatihan Excellent Frontliners Baca Selengkapnya
  • Lokakarya Penanganan Perkara DJP dan DJBC

    [Medan] Selasa, 20 Agustus 2019. Bertempat di Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Jl. Sakti Lubis No. 7A Medan, Lokakarya Penanganan Perkara DJP-DJBC secara resmi dibuka oleh Ibu Oza Olavia, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tindak pidana perpajakan baik dari sisi DJP maupun DJBC dan mendorong terciptanya sistem deteksi dini (early warning system) pada unit-unit yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).   Baca Selengkapnya
  • Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan

    Direncanakan sebanyak delapan belas pegawai Kementerian Keuangan mengikuti Pelatihan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Angkatan II pada 19-23 Agustus di Pusdiklat Keuangan Umum. Pembukaan pelatihan tersebut diselenggarakan pada Senin, 19 Agustus 2019 Ruang Laboratorium Komputer dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Operasional TIK, Cahyono Tri Birowo, mewakili Kepala Pusintek yang berhalangan hadiri. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Mengetahui Batasan-Batasan Dalam Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara

    ”Untuk kita yang namanya mengelola barang milik negara tidak hanya sisi maintenance, proses perencanaan jadi penting.” Demikian kalimat penegasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Kuliah Umum dengan tema “Strategi Optimalisasi Barang Milik Negara Dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal” yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM pada tanggal 25 September 2018 yang lalu. Terdapat istilah maintenance atau pemeliharaan dan perencanaan dalam kalimat tersebut, jika kita kaitkan dengan dasar hukum pengelolaan BMN yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2014, maka dua istilah tersebut merupakan bagian dari 11 tahapan siklus pengelolaan BMN itu sendiri. Untuk perencanaan kebutuhan, PP Nomor 27/2014 mengatur bahwa ruang lingkupnya meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan, dan perencanaan penghapusan. Saat ini, perencanaan kebutuhan diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.06/2014. PMK ini merupakan langkah awal dari penerapan perencanaan kebutuhan BMN seperti yang diatur dalam PP Nomor 27/2014 karena ruang lingkupnya masih terbatas pada perencanaan pengadaan dan perencanaan pemeliharaan saja. Baca Selengkapnya
  • Mengulas Batasan Spesifikasi Dalam Perencanaan Pengadaan Rumah Negara

    "Jangan sampai disewakan ya, nanti disalah fungsikan lagi. Jadi keluar dari tujuannya utamanya, kalau buat pegawai ya pegawai jangan malah ada pungutan di luar ketentuan," Demikian penegasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau Rumah Negara dalam bentuk rumah susun yang digunakan oleh pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan pada tanggal 24 Mei 2017. Rumah dinas, jika kita melihat dari pengertiannya sebagai rumah negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jelas merupakan rumah yang dimiliki oleh negara dan penggunaannya difungsikan untuk tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga untuk PNS. Pemberian tempat tinggal untuk pegawai tujuannya bukan hanya memberikan kepastian tempat tinggal tetapi juga untuk menunjang kinerja institusi pemerintah secara jangka panjang. Untuk itu, alokasi penggunaan rumah dinas memang sudah seharusnya hanya digunakan untuk pegawai yang saat ini mengabdi pada institusi dimaksud, bukan digunakan untuk kepentingan pihak lain atau bahkan disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan finansial. Baca Selengkapnya
  • PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DI MATA PERATURAN PERUNDANGAN KEUANGAN NEGARA oleh Dr. Achmat Subekan, S.E., M.Si.

      Beberapa waktu yang lalu, pemberitaan mengenai rencana penjualan saham milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta oleh Gubernur DKI banyak mendapat sorotan di media massa. Media elektronik ataupun media cetak cukup banyak yang memberikan perhatian terhadap rencana tersebut. Jagad media sosial juga tidak kalah ramai membicarakannya. Secara umum, rencana penjualan saham tersebut menuai pro dan kontra, tidak kurang dari DPRD DKI sendiri. Pimpinan lembaga wakil rakyat DKI tersebut tidak setuju terhadap rencana tersebut. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro dan kontra terhadap penjualan saham Pemerintah Provinsi DKI yang dimiliki di perusahaan Anker BIR. Apalagi meninjaunya dari sudut pandang politik, sama sekali tidak. Tulisan ini akan melihatnya berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang itu. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016