Pengumumanindeks

  • Pengumuman PT Ahli Hukum +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Kelulusan PT Fasilitas TPB +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN I TA. 2019 DI MALANG +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Pengambilan Sertifikat Ahli Kepabeanan Periode Bulan Februari Tahun Anggaran 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS PEMERIKSAAN BARANG PENUMPANG ANGKATAN II TA. 2019 DI DENPASAR +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN II TA. 2019 DI YOGYAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Gandeng Ruangguru, Pusdiklat AP Selenggarakan Bimtek Penyusunan Desain Pembelajaran E-Learning

    [Jakarta] 17 Mei 2019. Dalam rangka pelaksanaan program pelatihan e-learning di bidang Keuangan Negara dan penyusunan kurikulum terkait, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan  menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Pembelajaran E-Learning Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019, Jumat (17/5), di Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jakarta. yang berbeda kali ini adalah Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menggandeng Ruangguru, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Baca Selengkapnya
  • Ujian Komprehensif Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN di BDK Malang

    [Malang] 17 Mei 2019. Di minggu kedua bulan Ramadhan tahun 2019 telah berlangsung Pelatihan Bendaha Pengeluaran APBN di Balai Diklat Keuangan Malang. Pelatihan yang diselenggarakan tanggal 13 - 17 Mei 2019 ini berlangusng sesuai target dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang yang terdiri dari 25 orang pegawai DJP dan 1 orang pegawai BPPK. Baca Selengkapnya
  • Piramida Terbalik Pengeluaran Keuangan Keluarga

    Kegagalan mengelola keuangan keluarga, dapat menyebabkan masalah keluarga yang berujung perceraian. Indonesia berada di darurat perceraian. Setiap satu jam,empat puluh sidang perceraian terjadi di Indonesia. Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) mencatat, tahun 2014 terjadi 344.237 perceraian, dan jumlahnya naik menjadi 365.633 di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Walhasil, tingginya angka perceraian di Indonesia, menjadi yang tertinggi se-Asia Pasifik. Baca Selengkapnya
  • Kunjungan Kerja Pertama Kepala BPPK ke BDK Malang

    Kamis, 16 Mei 2019,  Bertempat di Aula A lantai 2 BDK Malang, seluruh pegawai Balai Diklat Keuangan Malang menyambut kehadiran Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Rionald Silaban, dalam rangka kunjungan kerja di Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan tersebut Kepala BPPK didampingi oleh Sekretaris BPPK, Kusmanadji, dan Kepala Bagian Teknologi dan Informasi, Sugeng Satoto. Kunjungan tersebut menjadi kunjungan kerja pertama ke Balai Diklat Keuangan sejak dilantik menjadi Kepala BPPK pada 26 Juni 2018. “Saya sampaikan kepada Pak Ses (sekretaris Badan-red), bahwa saya belum pernah melihat BDK secara  dekat sejak dilantik” ujar Rionald dalam sambutannya. “dan BDK Malang adalah balai diklat pertama yang saya kunjungi” tambahnya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DI MATA PERATURAN PERUNDANGAN KEUANGAN NEGARA oleh Dr. Achmat Subekan, S.E., M.Si.

      Beberapa waktu yang lalu, pemberitaan mengenai rencana penjualan saham milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta oleh Gubernur DKI banyak mendapat sorotan di media massa. Media elektronik ataupun media cetak cukup banyak yang memberikan perhatian terhadap rencana tersebut. Jagad media sosial juga tidak kalah ramai membicarakannya. Secara umum, rencana penjualan saham tersebut menuai pro dan kontra, tidak kurang dari DPRD DKI sendiri. Pimpinan lembaga wakil rakyat DKI tersebut tidak setuju terhadap rencana tersebut. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro dan kontra terhadap penjualan saham Pemerintah Provinsi DKI yang dimiliki di perusahaan Anker BIR. Apalagi meninjaunya dari sudut pandang politik, sama sekali tidak. Tulisan ini akan melihatnya berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang itu. Baca Selengkapnya
  • Media Sosial, Ujian ASN Bersikap Netral di Tahun Politik

    Media Sosial, Ujian ASN Bersikap Netral di Tahun Politik Oleh : Ridwan Sidik Kurniawan (ASN BPPK Kementerian Keuangan)   Pemilihan presiden dan legislatif 2019 memang baru akan berlangsung bulan April mendatang. Namun dampak yang diakibatkan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya akhir-akhir ini saja, bahkan jauh sebelum para calon resmi mendeklarasikan dirinya dan pasangannya. Persaingan sudah terjadi di antara para pendukung, baik di dunia nyata, maupun di dunia maya. Persaingan tersebut bentuknya berbagai macam. Ada yang berupa dukungan positif dan kreatif, namun tidak jarang ditemukan dukungan yang berbau negatif. Salah satu bentuk dukungan negatif yang sering ditemui saat ini adalah hoaks yang menyebar di masyarakat. Baca Selengkapnya
  • MENGUPAS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM APBN 2019

    Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tahun 2019 ini diberi Tema “APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”. Sesuai tema tersebut, pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019 yaitu: pertama, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, belanja negara produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016