Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN NOMOR PENG_ L46 /PP.6/2019 HASIL E-LEARNING PENILAIAN PROFERTI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENILAl DJP ANGKATAN III TAHUN 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN NOMOR PENG-247/PP.6/2019HASIL E-LEARNING DASAR PEMERIKSAAN LELANG TAHUN 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATI,HAN PEMERIKSAAN PEJABAT LELANG DAN BALAI LELANG TAHUN 2019 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PERBENDAHARAAN ANGKATAN I TAHUN 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Ekonomi Digital Angkatan I Tahun Anggaran 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Lokakarya Penanganan Perkara DJP - DJBC Angkatan I Tahun Anggaran 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Rupa-Rupa Kegiatan Juli Minggu Ketiga

    (Jakarta) – Pekan ketiga bulan ketujuh tahun 2019 diwarnai dengan beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tercatat ada 3 pelatihan dan 1 penerimaan kunjungan observasi. Tiga pelatihan tersebut adalah Pelatihan Peningkatan Kompetensi Transformational Leadership Angkatan I, Pelatihan Peningkatan Kompetensi untuk Eselon IV Angkatan IV, dan Pelatihan Persiapan Sertifikasi Penyuluh Angkatan Korupsi Jenjang Pratama Angkatan XVI yang berlokasi di area Pusdiklat Pajak. Sementara di tempat berbeda, puluhan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bertamu dan bertemu dengan perwakilan dari Bidang Pengelolaan Tes Terpadu. Baca Selengkapnya
  • Pembukaan Pelatihan Analisis Tertinggi dan Terbaik dan Pelatihan Penilaian Bisnis Lanjutan

    (Jakarta), Senin, 15 Juli 2019, Pusdiklat KNPK membuka kegiatan Pelatihan Analisis Tertinggi dan Terbaik pada tanggal 15-19 Juli 2019 dan Pelatihan Penilaian Bisnis Lanjutan Bagi Pegawai DJP Angkatan I, bertempat di Kelas lingkungan Asrama Pusdiklat KNPK, Bintaro dan Asrama Pusdiklat Pajak. Kegiatan Pelatihan dibuka oleh Bapak Yansen selaku Kepala Subbidang Penyelenggaraan II Pusdiklat KNPK dan Ibu Niken Widhijawati Selaku Kepala Bidang Renbang Pusdiklat KNPK Baca Selengkapnya
  • Publikasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Revolusi Industri 4.0 saat ini sedang ramai diperbincangkan. Bahkan diangkat menjadi salah satu topik dalam Debat Capres 2019. “Sebelumnya kita tidak pernah mendengar adanya Revolusi Industri 1.0, Revolusi Industri 2.0, Revolusi Industri 3.0, lalu tiba-tiba muncul Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 1.0 hingga Revolusi Industri 3.0 memang tidak pernah dipublikasikan secara besar-besaran, namun secara umum Revolusi Industri berkaitan dengan masalah bagaimana cara manusia memproduksi barang. Apabila produksi barang mengalami perubahan, tentu akan mempengaruhi ekonomi, politik, dan lain-lain,” kata Budi Sulistiyo, Kepala Seksi Publikasi I Direktorat KIAL, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada acara Pembukaan Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia Angkatan III yang berlangsung pada Senin, 15 Juli 2019 di Ruang Laboratorium Komputer Pusdiklat Keuangan Umum. Baca Selengkapnya
  • Penyelenggaraan 4 Pelatihan

    [Bogor] 15 Juli 2019. Mengawali minggu ketiga di bulan Juli, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan 4 pelatihan bertema Keuangan Negara. Pelatihan tersebut adalah Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan V, Pelatihan Staf Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I, Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda Angkatan I, dan Pelatihan Analisis Biaya Dan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Angkatan I Tahun 2019. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Mengetahui Batasan-Batasan Dalam Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara

    ”Untuk kita yang namanya mengelola barang milik negara tidak hanya sisi maintenance, proses perencanaan jadi penting.” Demikian kalimat penegasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Kuliah Umum dengan tema “Strategi Optimalisasi Barang Milik Negara Dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal” yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM pada tanggal 25 September 2018 yang lalu. Terdapat istilah maintenance atau pemeliharaan dan perencanaan dalam kalimat tersebut, jika kita kaitkan dengan dasar hukum pengelolaan BMN yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2014, maka dua istilah tersebut merupakan bagian dari 11 tahapan siklus pengelolaan BMN itu sendiri. Untuk perencanaan kebutuhan, PP Nomor 27/2014 mengatur bahwa ruang lingkupnya meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan, dan perencanaan penghapusan. Saat ini, perencanaan kebutuhan diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.06/2014. PMK ini merupakan langkah awal dari penerapan perencanaan kebutuhan BMN seperti yang diatur dalam PP Nomor 27/2014 karena ruang lingkupnya masih terbatas pada perencanaan pengadaan dan perencanaan pemeliharaan saja. Baca Selengkapnya
  • Mengulas Batasan Spesifikasi Dalam Perencanaan Pengadaan Rumah Negara

    "Jangan sampai disewakan ya, nanti disalah fungsikan lagi. Jadi keluar dari tujuannya utamanya, kalau buat pegawai ya pegawai jangan malah ada pungutan di luar ketentuan," Demikian penegasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau Rumah Negara dalam bentuk rumah susun yang digunakan oleh pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan pada tanggal 24 Mei 2017. Rumah dinas, jika kita melihat dari pengertiannya sebagai rumah negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jelas merupakan rumah yang dimiliki oleh negara dan penggunaannya difungsikan untuk tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga untuk PNS. Pemberian tempat tinggal untuk pegawai tujuannya bukan hanya memberikan kepastian tempat tinggal tetapi juga untuk menunjang kinerja institusi pemerintah secara jangka panjang. Untuk itu, alokasi penggunaan rumah dinas memang sudah seharusnya hanya digunakan untuk pegawai yang saat ini mengabdi pada institusi dimaksud, bukan digunakan untuk kepentingan pihak lain atau bahkan disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan finansial. Baca Selengkapnya
  • PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DI MATA PERATURAN PERUNDANGAN KEUANGAN NEGARA oleh Dr. Achmat Subekan, S.E., M.Si.

      Beberapa waktu yang lalu, pemberitaan mengenai rencana penjualan saham milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta oleh Gubernur DKI banyak mendapat sorotan di media massa. Media elektronik ataupun media cetak cukup banyak yang memberikan perhatian terhadap rencana tersebut. Jagad media sosial juga tidak kalah ramai membicarakannya. Secara umum, rencana penjualan saham tersebut menuai pro dan kontra, tidak kurang dari DPRD DKI sendiri. Pimpinan lembaga wakil rakyat DKI tersebut tidak setuju terhadap rencana tersebut. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai pro dan kontra terhadap penjualan saham Pemerintah Provinsi DKI yang dimiliki di perusahaan Anker BIR. Apalagi meninjaunya dari sudut pandang politik, sama sekali tidak. Tulisan ini akan melihatnya berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang itu. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016