Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR (DTSD) KEKAYAAN NEGARA TINGKAT I ANGKATAN III TAHUN 2OI8 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL PELATIHAN PEMERIKSA PIUTANG NEGARA DASAR TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL PELATIHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL LOKAKARYA PENDALAMAN PENGETAHUAN HUKUM BAGI PEJABAT LELANG TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI (DTSS) PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BAGI PENGGUNA BARANG ANGKATAN II TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Analis IDLP Lanjutan Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Kerjasama Program Pelatihan Bendahara Penerimaan Kementerian Perhubungan

    [Manado] Senin, 22 Oktober 2018. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melalui BDK Manado bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Kerjasama Program Pelatihan Bendahara Pengeluaran Kementerian Perhubungan. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS yang akan menduduki jabatan Bendahara Penerimaan supaya dapat melaksanakan tugas bendahara penerimaan sesuai peraturan yang berlaku. Baca Selengkapnya
  • Pelatihan Khusus Bagi Pemeriksa Barang Ekspor

    [Medan] Senin, 22 Oktober 2018. Kepala Bagian Umum Kanwil DJBC Sumatera Utara, Bapak Abdul Haris, dengan didampingi Kepala Balai Diklat Keuangan Medan, Bapak Harmonis Siregar, membuka Pelatihan Teknis Pemeriksaan Barang Ekspor di BDK Medan. Bapak Abdul dalam ceramah singkatnya menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi pegawai Bea dan Cukai terutama yang sedang dan/atau akan bertugas sebagai pemeriksa barang ekspor. Pelatihan ini secara khusus membatasi kompetensi pemeriksaan barang ekspor hanya terhadap barang-barang yang menjadi obyek bea keluar mengenai prosedur pemeriksaan barang ekspor, teknik pemeriksaan CPO dan produk turunannya, teknik pemeriksaan mineral, teknik pemeriksaan kulit, kayu dan biji kakao dan pengawasan barang ekspor. Baca Selengkapnya
  • Pelatihan PRO UKI dan Desain Grafis dan Multimedia di Makassar

    [Makassar] Pada hari Senin, 15 Oktober 2018, Balai Diklat Keuangan (BDK) Makassar menyelenggarakan dua pelatihan sekaligus. Dua pelatihan ini kemungkinan merupakan pelatihan terakhir di BDK Makassar, mengingat dua pelatihan lainnya masih dalam pembahasan. Baca Selengkapnya
  • Sekilas Pelatihan Middle Management Angkatan III

    (Tangerang Selatan) Pelatihan Middle Management Angkatan III memasuki hari keempat pada Kamis, 18 Oktober 2018. Pada hari keempat, para peserta yang merupakan pejabat eselon III dari berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan menerima materi planning & organizing dan empowering others yang disampaikan oleh para Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia: Bambang Widjajarso dan Herru Widiatmanti.Tampak 30 orang peserta mengikuti pelatihan dengan antusias yang diindikasikan dengan aktifnya proses tanya-jawab di dalam kelas. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Meraup Rupiah dari Ketenaran Selebgram

    Dengan memasarkan produk seseorang atau toko online lewat postingan mereka di Instagram, para selebgram ini mendapatkan pundi-pundi rupiah yang menjanjikan dari usahanya sebagai endorse toko online. Para selebgram ini tentu mematok tarif yang berbeda-beda, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga ada yang mencapai jutaan rupiah. Baca Selengkapnya
  • Optimalisasi Peran Bakohumas Pemerintah

    Penulis: Tangguh Sang PutroPranata Humas pada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan(Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan instansi penulis bertugas)   Koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, termasuk di bidang kehumasan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Namun tidak dapat dipungkiri adanya kendala dalam pelaksanaan kerjasama antar humas Pemerintah. Untuk menjembatani hal tersebut, pada tahun 2014 Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). Baca Selengkapnya
  • Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

    Oleh: Irawan Purwo Aji Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan   Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran pers Nomor 17/2018 tanggal 28 Maret 2018 menyampaikan pengumuman Menteri Keuangan terkait kebijakan restitusi yang dipercepat. Dalam melaksanakan kebijakan restitusi yang dipercepat, Kementerian Keuangan memperluas kriteria Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu Wajib Pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, Wajib Pajak dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas Wajib Pajak serta mendukung program pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha.Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Dengan terbitnya ketentuan ini, diharapkan lebih banyak lagi Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas restitusi ini sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan menurunkan biaya karena proses pemeriksaan restitusi yang cukup memakan waktu yang lama. Dari sisi pemerintah, ketentuan ini dapat lebih fokus mengawasi Wajib Pajak dengan risiko tinggi karena sumber daya manusia yang selama ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi dapat dialihkan untuk hal ini.     Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016