Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL PELATIHAN AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH DAN AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS (DJKN) TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA TINGKAT II ANGKATAN II KELAS A TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • CALON PESERTA UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DINYATAKAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN DAN KETENTUAN PENYETORAN BIAYA ADMINISTRASI UJIAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN ORlENTASl PEGAWAI BARU DJKN ANGKATAN II TAHUN 2018 DI SUKABUMI (07/02/2018) +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATHAN KEKAAN NEGARA TINGKAT II ANGKATAN II KELAS C TAHUN 2018 DI TANGERANG SELATAN +

    Baca Selengkapnya
  • PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENPASAR TAHUN 2019 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Kepala BPPK Taruh Harapan Besar pada Pranata Komputer dan Widyaiswara Baru

    Jakarta, 18 Januari 2019. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kembali melantik sejumlah pejabat fungsional, Jumat (18/1/2019) di Gedung B lantai 5 Sekretariat BPPK. Hari ini, dua orang Widyaiswara Ahli Utama dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, beserta dua orang pranata komputer dari Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN secara khidmat dilantik Kepala BPPK, Rionald Silaban. Baca Selengkapnya
  • Lima Varian Kegiatan Minggu Ketiga Bulan Januari

    (Jakarta) – Minggu ketiga bulan pertama tahun 2019 Pusdiklat Pengembangan SDM menyelenggarakan lima kegiatan di dua tempat berbeda. Dari 5 kegiatan tersebut, 4 kegiatan berjenis pelatihan dan 1 kegiatan dalam bentuk seminar (knowledge sharing). Sama-sama berlokasi di Jakarta, 4 kegiatan pelatihan dilaksanakan di ruang-ruang kelas Pusdiklat Pajak, Jakarta Barat, sedangkan kegiatan seminar dijalankan di salah satu aula di lingkungan Sekretariat BPPK, Jakarta Selatan. Baca Selengkapnya
  • Memahami Wajib Pajak Dengan Mempelajari Laporan Keuangan

    “Wajib pajak yang menghindar punya bermacam-macam alasan. Salah satunya dengan menyalahkan pihak bank. Melalui kesempatan ini kita akan mencari tahu seperti apa laporan keuangan yang dilakukan baik perusahaan maupun bank. Dengan demikian kita dapat memahami dan tahu cara menyikapi wajib pajak tersebut.” Baca Selengkapnya
  • Guliran Apresiasi Motivasi dan Pesan dari Bu Sri Mulyani bagi Pegawai Kementerian Keuangan

    [Manado] Kamis, 17 Januari 2019. Alunan Rayuan Pulau Kelapa yang dibawakan oleh tim paduan suara Kantor Wilayah DJP Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menyambut kedatangan, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Keuangan Negara Manado. Hari Kamis (17/1) nampaknya akan menjadi hari yang tak terlupakan bagi ratusan pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah mengisi kuliah umum di Universitas Sam Ratulangi Manado, orang nomor satu di Kementerian Keuangan ini bersedia menyempatkan diri untuk hadir dan menyapa para pegawai yang disebutnya sebagai jantung utama dan aset paling berharga yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Menggagas Bentuk Birokrasi 4.0

    Oleh Siko Dian Sigit Wiyanto Dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan kelanjutan revolusi industri 3.0. Revolusi industri 1.0 dimulai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada Abad 17 di Inggris. Revolusi industri saat itu benar-benar mengubah sistem ekonomi dan bahkan tata sosial di Britania Raya sampai Eropa. Eropa sebelumnya masih bertumpu pada sektor pertanian dengan tenaga manusia dengan produktivitas rendah. Setelah revolusi industri, Eropa menjadi benua dengan peradaban maju sampai sekarang. Menurut pendapat penulis, sebenarnya agak kurang tepat jika industri 4.0 adalah tranformasi digital. Pasalnya, digitalisasi proses bisnis sudah ada sejak era 3.0 sejak ditemukannya internet. Saat itu proses komunikasi melalui email dan chatting sudah dijalankan selain berbagai sistem aplikasi sudah ditemukan untuk memudahkan berbagai pekerjaan administrasi sampai komputasi. Selain itu, sebagian besar perusahaan terkemuka sudah memiliki laman/website sendiri, tak ketinggalan pula instansi-instansi pemerintah. Baca Selengkapnya
  • Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sanksi Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran

    Oleh: Abu Samman Lubis*   Abstrak   Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atas beban APBN. PPK dalam melaksanakan pembayaran harus menguji apakah telah memenuhi persyaratan atau belum, Apakah penetapan rancangan kontrak telah memenuhi persyaratan atau belum. Wewenang yang diberikan kepada PPK melekat akan tanggung jawab. PPK yang tidak melaksanakan tanggung jawab akan terkena sanksi hukum berupa sanksi hukum administratif, sanksi hukum pidana, atau sanksi hukum perdata.     Kata kunci: Tanggung Jawab PPK dan Sanksi Hukum     Baca Selengkapnya
  • Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak Akuntabilitas sangat diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan.Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, harus ditopang oleh tiga unsur, yaitu (i) adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan, (ii) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, dan (iii) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.   Kata Kunci: Akuntabilitas, PPK, PBJ   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016