Jl. Purnawarman No 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Selasa, 14 Januari 2020 08:52 WIB

"SPT PPh Orang Pribadi PNS pasti Nihil....kan sudah dipotong sama bendahara kantor"


Hal tersebut sering disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat konsultasi atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh ke KPP atau KP2KP. Mereka beranggapan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang harus dilaporkan oleh PNS pasti Nihil karena seluruh penghasilan telah dipotong dan dilaporkan oleh bendahara instansi masing-masing. Pemahaman PNS terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut kurang tepat. Dalam beberapa kondisi, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi PNS memang seharusnya Nihil karena seluruh penghasilan telah dipotong oleh bendahara instansi PNS masing-masing, namun hal tersebut hanya berlaku jika PNS hanya memiliki penghasilan yang bersumber dari pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan lainnya.


Sesuai dengan UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Atas hal tersebut, PNS pun seharusnya melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.


Penghasilan apa saja yang harus di laporkan oleh PNS dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi? Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU PPh, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan yang seharusnya dilaporkan oleh PNS dalam SPT Tahunan PPh dapat bersumber dari:

  1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  3. laba usaha;
  4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  5. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  6. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  7. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  8. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  9. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
  10. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  11. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  12. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  13. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  14. hadiah undian; dan
  15. transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.


Selain melaporkan penghasilan tersebut di atas, PNS juga harus melaporkan penghasilan yang bukan objek pajak, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, serta harta dan kewajiban ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dengan demikian, penghasilan PNS yang dilaporkan ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak hanya bersumber dari pekerjaan saja melainkan semua penghasilan yang telah disebutkan di atas yang diterima oleh PNS. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara hanya dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari pekerjaan sehingga apabila terdapat penghasilan lainnya maka akan terjadi kemungkinan kekurangan pembayaran pajak.


Berikut ilustrasi penghitungan pajak terutang bagi PNS dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:


  • Darmanto (NPWP 77.152.248.7-546.000) adalah seorang PNS Dinas Kebersihan Kabupaten XYZ sejak tahun 2015. Status Darmanto sudah menikah namun belum memiliki anak. Andini (istri Darmanto) bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten XYZ. Darmanto dan Andini tidak memiliki penghasilan lain selain penghasilan dari pekerjaan sebagai PNS. Andini memilih bergabung dengan Darmanto dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Data Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721- A2) untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:




Berdasarkan data di atas, Darmanto melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S karena penghasilan bruto telah melebihi Rp60.000.000,00. Status SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Darmanto Nihil karena seluruh PPh terutang telah di potong oleh bendahara Dinas Kebersihan. Sesuai Pasal 8 ayat 1 UU PPh, penghasilan Andini dianggap final karena Andini hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21.


  • Nugroho (NPWP 66.215.441.3-546.000) adalah seorang PNS Dinas Kebersihan Kabupaten XYZ sejak tahun 2015. Status Nugroho sudah menikah namun belum memiliki anak. Dina (istri Nugroho), NPWP 88.192.145.8-546.000, bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten XYZ. Nugroho dan Dina tidak memiliki penghasilan lain selain penghasilan dari pekerjaan sebagai PNS. Dina memilih terpisah dengan Nugroho dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Data Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721- A2) untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:




Sesuai Pasal 8 ayat 2 UU PPh, dalam pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Nugroho dan Andini, pajak yang terutang harus dihitung terlebih dahulu dengan mengisi Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak yang Kawin Dengan Status Perpajakan Suami Istri Pisah Harta dan Penghasilan (PH) atau Istri yang Menghendaki Untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri. Penghitungan pajak terutang Nugroho dan Andini sebagai berikut:




Berdasarkan penghitungan di atas, terdapat PPh yang harus di bayar sendiri oleh Nugroho sebesar Rp1.346.061,00 dan Dina sebesar Rp1.213.939,00 sehingga status SPT Tahunan Nugroho dan Dina menjadi Kurang Bayar (KB), tidak lagi Nihil. Nugroho dan Dina harus melakukan pembayaran PPh yang harus dibayar sendiri tersebut sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan.


  • Handoyo (NPWP 77.985.467.0-546.000) adalah seorang PNS Dinas Pendidikan Kabupaten XYZ sejak tahun 2015. Status Handoyo sudah menikah namun belum memiliki anak. Aida (istri Handoyo) bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten XYZ. Selain memperoleh penghasilan dari PNS, Handoyo juga memperoleh penghasilan dari mengajar di berbagai universitas swasta. Jumlah penghasilan neto Handoyo dari mengajar selama tahun 2018 sebesar Rp40.000.000,00 dan telah mendapatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.000.000,00. Aida tidak memiliki penghasilan lain selain penghasilan dari pekerjaan sebagai PNS. Aida memilih bergabung dengan Handoyo dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Data Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721- A2) untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut:




Penghasilan yang harus dilaporkan ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Handoyo bersumber dari penghasilen sebagai PNS dan penghasilan yang bersumber dari universitas swasta dengan penghitungan sebagai berikut:




Berdasarkan penghitungan di atas, terdapat PPh yang harus di bayar sendiri oleh Handoyo sebesar Rp4.705.000,00 sehingga status SPT Tahunan Handoyo menjadi Kurang Bayar (KB), tidak lagi Nihil. Handoyo harus melakukan pembayaran PPh yang harus dibayar sendiri tersebut sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan. Terkait penghasilan Aida, sesuai Pasal 8 ayat 1 UU PPh, penghasilan Aida dianggap final karena Aida hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga penghasilan Aida tidak diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang Handoyo.


Selain contoh di atas, masih terdapat banyak lagi kasus yang menyebabkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi PNS menjadi Kurang Bayar. Wajib Pajak PNS yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan lainnya selain penghasilan dari PNS kemungkinan mengalami kurang bayar pada saat melakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun pajak. Bagi suami istri PNS yang memilih terpisah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi PNS tidak harus Nihil, tetapi harus diisi sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh PNS tersebut. Diperlukan kesadaran bagi PNS agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap, dan jelas.


Penulis: Irawan Purwo Aji, Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan




Referensi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;


Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 36/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya