?SPT PPh Orang Pribadi PNS pasti Nihil....kan sudah dipotong sama bendahara kantor...?

SEBAGAI pemotret sejak jaman film hingga era digital saat ini, tentu ikut merasakan perkembangan industri fotografi, termasuk industri tripod. Sama seperti para pehobi fotografi yang mulai berkenalan dengan peralatan fotografi saat ini, saya juga mengalami masa ketika ingin memiliki tripod hanya sekedar punya-punyaan yang bahkan untuk membelinya sekedar memilih di toko kamera berdasar informasi hanya dari penjaga toko tersebut.

Saya termasuk pengagum dan penganut KISS Approach dalam fotografi : Keep It Simple, Stup*d. Perjalanan hidup kita di dunia sangat beragam, penuh warna, berganti masalah satu ke masalah yang lain, rasanya sudah cukup memberikan ?keruwetan? tersendiri bagi mata kita dari hari ke hari, mungkin mata dan batin kita perlu dihibur dengan sesuatu yang lebih sederhana lebih simple.

Ketika kita bepergian atau travelling, masalah bahasa biasanya akan menjadi ?momok? atau masalah utama ketika kita berinterkasi dengan sesorang atau penduduk setempat. Pun juga ketika kita ingin mengambil gambar atau memotret seseorang yang kita temui, seringkali kita merasa ragu atau tidak pede dalam berkomunikasi atau melakukan pendekatan personal.

Tax Gap diartikan sebagai perbedaan antara jumlah pajak yang secarai teori harus dibayar ke negara dengan jumlah pajak yang sebenarnya dibayar. Perbedaan ini banyak sekali yang menjadi penyebabnya. Tax Gap Wajib Pajak A merupakan selisih antara jumlah pajak yang menjadi kewajibannya pada suatu kurun waktu tertentu (misal tahun pajak) dengan pajak yang dia sudah bayarkan ke kas negara.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat1. Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Seperti badan usaha lainnya, BUMDes tidak terlepas dari permasalahan perpajakan.

Pada abad ke-17 negarawan Perancis Jean-Baptiste Colbert men-declare, ?Seni perpajakan adalah seni sebagaimana mencabuti bulu angsa dan berusaha mendapatkan bulu tersebut sebanyak-banyaknya dan berusaha atau meminimalkan kemungkinan angsanya melengking.?

Seperti yang kita ketahui, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ktiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn.BM sudah mengatur tentang pemberian fasilitas di bidang PPN dan PPn.BM. Pada Pasal 16B tepatnya diatur ada dua jenis fasilitas yang diberlakukan di negeri ini antara lain yang pertama adalah Fasilitas PPN Dibebaskan dan yang kedua adalah Fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut.