Optimisme Mewujudkan Konektivitas Nusantara di Tengah Keterbatasan Ruang Fiskal Negara

Oleh: Apri Prayoga Arrfah
Mahasiswa Program Studi D-III Kebendaharaan Negara
Politeknik Keuangan Negara STAN
 
Abstrak
 
Infrastruktur transportasi memegang peran vital dalam mobilitas barang dan jasa yang berpengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara. Sayangnya, perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan tren positif belum mampu ditunjang oleh keberadaan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya biaya logistik barang yang selanjutnya mengurangi efisiensi bagi kegiatan usaha hingga akhirnya secara agregat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Kurangnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur disinyalir menjadi penyebab rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya yang berada dalam angka dan presentase yang kurang proporsional.
Tulisan ini mencoba mengidentifikasi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur untuk selanjutnya menganalisis strategi yang dapat diterapkan pemerintah guna memenuhi pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN.
 
Pendahuluan
Keberadaan infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi mobilitas barang dan jasa, serta pada akhirnya bermuara pada stabilitas perekonomian nasional. Gie (2004) dalam Permana (2010) mengungkapkan bahwa secara makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur akan memengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Karena itu, pemerintah di berbagai negara menjadikan strategi pembangunan infrastruktur sebagai lokomotif penggerak perekonomian. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur suatu negara bahkan menjadi salah satu indikator tingkat daya saing secara global. Hal ini dinyatakan dalam pilar kedua Global Competitive Index yang dipublikasikan oleh World Economic Forum setiap tahunnya.
Berdasarkan data Global Competitive Index 2016-2017, Indonesia menempati posisi 60 dari 138 negara yang dinilai dalam aspek kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Hal ini jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara sejawat. Singapura misalnya, yang menempati peringkat 2. Sementara itu, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand masing-masing berada di posisi 14, 19, dan 72.
konektivitas1
 
Kurangnya ketersediaan infrastruktur di Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang paling meragukan bagi pelaku usaha dalam melakukan bisnis (most problematic factors for doing business). Bahkan menjadi faktor ketiga yang paling berpengaruh setelah problem korupsi dan inefisiensi birokrasi. Tak mengherankan jika data yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menunjukkan bahwa suatu perusahaan di Indonesia umumnya menghabiskan sekitar 17% dari pengeluaran totalnya untuk keperluan logistik, dibandingkan dengan di negara lainnya yang sekawasan yang hanya mencapai sekitar 10%.  Lebih lanjut, berdasarkan hasil survey Logistics Performance Index (LPI) tahun 2016, Indonesia berada pada posisi ke 63, masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya seperti Singapura (5), Malaysia (32), India (35), dan Thailand (45). Biaya logistik Indonesia pun masih tinggi yaitu sebesar 25% terhadap PDB pada tahun 2013, lebih tinggi daripada Malaysia (8% terhadap PDB), Filipina (7% terhadap PDB), dan Singapura (6% terhadap PDB) (RPJMN 2015-2019).
Berangkat dari masalah tersebut, pemerintah saat ini mulai fokus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di segala lini, terutama di sektor infrastruktur transportasi baik darat, laut, maupun udara. Strategi ini ditempuh demi mewujudkan konektivitas nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam rangka menciptakan pertumbuhan perekonomian nasional yang merata dan berkelanjutan.

Permasalahan

Faktor utama yang menyebabkan permasalahan di bidang infrastruktur adalah kurangnya alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan. Hal ini terlihat dari rata-rata besaran anggaran infrastruktur yang hanya menyentuh 2,5% dari PDB dalam satu dekade terakhir. Sementara China dan India menyediakan anggaran negaranya untuk infrastruktur sekitar 7% - 8% dari PDB. Indonesia saat ini juga bisa dikatakan belum lebih baik dibandingkan pembangunan masa Orde Baru, dimana pada saat itu alokasi anggaran untuk infrastruktur menyentuh 4% - 5%  dari PDB.

konektivitas2

 Sumber: World Bank, Kemenkeu

Minimnya anggaran infrastruktur ini menurut Bank Dunia menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi hampir 1% setiap tahun dalam satu dekade terakhir. Artinya pemerintah harus memikirkan cara meningkatkan alokasi anggaran tersebut, demi memperkuat arah pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan dalam Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Haryanto, 2015).

Problematika anggaran infrastruktur ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menutupinya melalui berbagai cara dengan tetap mempertimbangkan segala resistensi yang ada, sebab pembangunan infrastruktur tak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap tak berkontribusi langsung terhadap penyelesaian masalah bangsa, seperti angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, strategi khusus harus ditempuh pemerintah dalam rangka menutupi kekurangan pembiayaan infrastruktur ini. Sumber-sumber potensial harus terus digali dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu, strategi apa yang dapat ditempuh pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN?

Hasil dan Pembahasan

1. Arah Baru Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur kini tidak lagi difokuskan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Pemerintah mulai gencar menggeser pembangunan dari Jakarta sentris menjadi Indonesia sentris. Hal ini bisa diindikasikan sebagai salah satu upaya perwujudan Nawacita dari pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Implementasi tersebut diwujudkan dalam beberapa program seperti Tol Laut dan pengalokasian Dana Desa dari APBN.
konektivitas3
 

Sumber: Buku II RPJMN 2015-2019

Secara lebih teknis, arah kebijakan tersebut pun telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Dalam rencana pembangunan lima tahunan tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi sangat diperhatikan untuk mewujudkan konektivitas nusantara. Hal ini terlihat dari kebijakan pembangunan infrastruktur  transportasi yang diarahkan  pada: 1) membangun sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi; 2) membangun sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan kompatibilitas global pada koridor regional/global;  3) memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marginal melalui penyediaan  angkutan  umum murah,  penyediaan  aksesibilitas dan  kegiatan  keperintisan  baik transportasi darat, perkeretaapian, laut  dan  udara;  4)  meningkatkan kapasitas  infrastruktur transportasi  untuk  mengurangi backlog  maupun bottlenecking kapasitas  infrastruktur transportasi;  5)  mendorong pengembangan  angkutan laut,  kereta  api,  dan  angkutan penyeberangan  untuk  mendukung tol laut dalam perwujudan sebagai poros  maritim  dunia  (termasuk pengembangan  angkutan Long Distance  Ferry (LDF));  serta  6) pengembangan transportasi di kota metropolitan  untuk  meningkatkan mobilitas  bagi  masyarakat  melalui revitalisasi  angkutan  umum  dan pembangunan  transportasi  massal berbasis jalan dan rel.

2.Strategi Pembiayaan

Tantangan besar kini harus dihadapi pemerintah sebab dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pembangunan infrastruktur mencapai angka Rp4.796,2 triliun. Meskipun terlihat berat untuk dicapai, namun dengan melakukan inovasi dan perbaikan strategi, maka bukan tidak mungkin target tersebut bisa terealisasi. Dalam sudut pandang penulis, setidaknya ada tiga strategi utama yang dapat dilakukan pemerintah dengan mengacu pada postur APBN saat ini.

a. Optimalisasi Potensi Penerimaan Perpajakan

Dalam membiayai pembangunan, tentu dibutuhkan penerimaan negara yang berasal dari berbagai sumber. Saat ini, sumber utama penerimaan negara adalah dari sektor pajak. Atas dasar itu, menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan dalam rangka pemenuhan target penerimaan pajak. Penyempurnaan tersebut perlu terus diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh melalui perbaikan di tubuh organisasi pemungut pajak, perluasan basis wajib pajak, serta penyempurnaan regulasi di bidang perpajakan. Kini, salah satu strategi perpajakan yang telah dilakukan adalah program Amnesti Pajak yang berlangsung sejak Juli 2016 hingga Maret 2017. Program tersebut dinilai cukup sukses dalam memperluas basis wajib pajak dan menarik potensi pajak yang selama ini tidak terpungut.

 Amnesti Pajak berhasil menarik penerimaan negara sebesar Rp135 T dan mencatatkan deklarasi harta sebesar Rp4.881 T.

konektivtas4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: ditjenpajak.go.id

b. Pengarusutamaan Belanja Produktif

Arahan untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur sebenarnya sudah menjadi prioritas pemerintah setiap tahun. Persoalannya, pemerintah senantiasa dihadapkan pada kendala terbatasnya ruang fiskal APBN akibat tingginya beban belanja wajib yang harus dialokasikan, seperti belanja subsidi BBM. Di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah, beban ini tentu mengurangi potensi melakukan terobosan-terobosan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Dampaknya, pembangunan infrastruktur pun seperti jalan di tempat.

Untungnya, pemerintahan yang baru sepertinya serius dalam menyikapi kondisi ini. Dengan mempertimbangkan segala resistensi yang ditimbulkan, secara pasti pemerintah mulai menghilangkan subsidi BBM sekaligus mengombinasikan dengan kebijakan subsidi tetap untuk BBM jenis solar. Hasilnya, alokasi subsidi BBM pada APBN 2015 mampu dipangkas dari Rp276 triliun menjadi hanya Rp64,7 triliun pada APBN-P 2015. Ini artinya dari penghematan subsidi BBM saja pemerintah menciptakan saving anggaran sebanyak Rp211,3 triliun.

Salah satu implikasi yang ditimbulkan dari pergeseran belanja tersebut adalah meningkatnya anggaran infrastruktur dari semula Rp189,7 triliun pada APBN 2015 menjadi Rp290,3 triliun pada APBN-P 2015. Artinya, belum sampai satu tahun, anggaran infrastruktur melonjak tajam dengan kenaikan 34,65%. Angka tersebut mengindikasikan presentase anggaran infrastruktur yang menyentuh 14,63% dari keseluruhan nilai APBN-P 2015 atau 2,52% dari PDB.

konektivitas5

 Upaya pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur semakin menunjukkan keseriusannya saat memasuki tahun anggaran 2016, dengan tema RKP 2016 “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”, pemerintah mengalokasikan 14,96% dari seluruh belanja pemerintah untuk mengeksekusi proyek-proyek infrastruktur dengan nilai Rp313,5 triliun.

Tak berhenti sampai disitu, alokasi fiskal untuk infrastruktur semakin ekspansif pada tahun anggaran 2017 sebab Rp387,3 triliun akan disiapkan pemerintah dalam APBN 2017 yang akan dimanfaatkan untuk enam sasaran utama infrastruktur, yakni pembangunan jalan sepanjang 815 km, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 m, pembangunan 13 bandara baru maupun lanjutan, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 550 km spoor, dan pembangunan terminal penumpang lanjutan di tiga lokasi (kemenkeu.go.id).

konektivitas6

c. Pengelolaan Pembiayaan yang Prudent

Perlahan tapi pasti, pemerintah mulai menerapkan satu per satu strategi dalam mencari sumber pembiayaan, diantaranya dengan melakukan utang untuk belanja produktif dan digandengnya pihak swasta melalui implementasi skema Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Selain langkah tersebut, pemerintah kini telah membuat suatu terobosan dalam mencari sumber pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara yang khusus untuk pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan melalui SBSN merupakan salah satu skema creative financing sebagai implementasi atas sasaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019.

SBSN merupakan salah satu instrumen pembiayaan anggaran pemerintah berupa portofolio (government securities) selain Surat Utang Negara (SUN). Unsur utama yang membedakan dengan SUN adalah prinsip syariah yang melekat pada penerbitan SBSN sebagaimana diamanatkan dalam UU No.19 Tahun 2008. SBSN sendiri memiliki enam seri produk, yakni Islamic Fixed Rate (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Project Based Sukuk (PBS), Sukuk Ritel, dan Sukuk Valas.

SBSN yang diterbitkan khsusus untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur adalah Project Based Sukuk jenis Financing (Project Financing Sukuk/PFS). PFS mulai diterbitkan pemerintah sejak tahun anggaran 2013. Produk ini merupakan tindak lanjut atas amanat pasal 4 UU No.19 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputi proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat. Kriteria proyek dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majeis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sejak SBSN seri PBS diterbitkan, hingga sekarang sudah ada tiga Kementerian yang merasakan manfaatnya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agama.

konektivitas7

3. Simpulan dan Saran

Simpulan

Solusi atas permasalahan pendanaan infrastruktur dapat dianalisis dari postur utama APBN yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Strategi pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dapat dimodifikasi pemerintah setiap tahunnya, baik dengan mengarusutamakan salah satu atau lebih postur tersebut. Namun, dengan diterapkannya ketiga langkah tersebut, akan tercipta diversifikasi strategi sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko sehingga upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk membangun konektivitas nusantara dapat terwujud secara aman dan proporsional.

Melalui implementasi berbagai langkah dan strategi, optimisme Indonesia dalam melakukan percepatan pembangunan guna mewujudkan konektivitas nusantara kini semakin kuat. Dengan dukungan infrastruktur yang merata di seluruh negeri, maka konektivitas antar wilayah akan kian lancar sehingga arus perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat dan murah. Kondisi ini diyakini akan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, lapangan pekerjaan, meningkatkan transaksi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif guna mewujudkan Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Saran

Setelah ketiga strategi diatas terlaksana, tentu akan lebih berdampak bagi pembangunan perekonomian jika dibarengi dengan kebijakan lanjutan yang sejalan. Pertama, di sektor penerimaan perpajakan, setelah amnesti pajak menunjukkan kesuksesannya, selanjutnya perlu dilengkapi dengan penerapan kebijakan yang terkait dengan penggunaan dana repatriasi serta pemanfaatan data deklarasi harta yang mengarah kepada pembangunan nasional. Terlebih kini pemerintah dipermudah oleh kesepakatan internasional berupa sistem keterbukaan dan pertukaran data perpajakan antarnegara melalui Automatic Exchange of Information (AEoI). Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk terus konsisten dalam melakukan reformasi perpajakan secara komprehensif.

Kedua, di sektor belanja negara. Pengarusutamaan belanja produktif harus konsisten diupayakan pemerintah tanpa terganggu unsur-unsur politis yang membelenggu anggaran negara secara tidak rasional. Di sisi lain, aspek ekonomi makro juga tak boleh dipandang sebelah mata. Penghapusan subsidi BBM telah tebukti berdampak signifikan bagi peningkatan anggaran infrastruktur, namun pemerintah harus memikirkan dampak yang mungkin terjadi jika sewaktu-waktu harga minyak dunia melonjak dan memengaruhi harga BBM nasional. Perlu skema khusus yang mampu mengantisipasi hal itu.

Ketiga, di sektor pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan yang prudent ditunjukkan melalui inovasi pembiayaan yang paling optimal; benefit semaksimal mungkin dengan cost seminimal mungkin. Selanjutnya pemerintah juga harus terus meningkatkan inovasi dan perbaikan dalam melakukan pembiayaan melalui SBSN dalam aspek proses bisnisnya. Project Financing Sukuk sebagai salah satu strategi tersebut harus terus dikembangkan dan dimaksimalkan potensinya dengan tetap menjaga kesesuaian syariah. Secara umum, pembiayaan yang dilakukan harus ditujukan bagi pemenuhan belanja yang jauh dari unsur pemborosan, rasio defisit APBN dan utang negara harus tetap dipertahankan dalam batas yang aman, serta potensi risiko dalam pengelolaan pembiayaan harus mampu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara akurat demi terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.

 

 

 

 

 

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016