KETENTUAN KEPABEANAN IMPOR BELANJA ONLINE

Oleh: Kurniawan (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai)

ABSTRAK

Sehubungan dengan tingginya tingkat pembelian barang secara online melalui internet dan trend peningkatan yang terus signifikan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan e-commerce dengan memperbaiki pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos, yaitu suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan peraturan perundang­undangan di bidang pos. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan sampai dengan batas tertentu. Khusus untuk barang terkena pungutan cukai (hasil tembakau, minuman berlakohol dan ethyl alcohol) diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak impor sampai batas tertentu per penerima per pengiriman.

Keyword: internet, e-commerce, impor, barang kiriman, bea masuk, pajak, bea cukai

Pertumbuhan Pasar E-Commerce di Indonesia

Total populasi Indonesia berjumlah 255,4 juta jiwa yang terbagi menjadi masyarakat perkotaan sebanyak 44.1% dan masyarakat pedesaan 55.9%. Internet telah digunakan oleh 35.4% (90.5 juta jiwa) dari populasi dengan pembagian masyarakat perkotaan sebanyak 51.5% dan masyarakat pedesaan 22.7%. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperkirakan transaksi e-commerce atau perdagangan online pada 2016 dapat mencapai 25 miliar Dolar Amerika. Jumlah tersebut naik hingga 40% dibandingkan 2015 yang diperkirakan mencapai 13 miliar Dolar Amerika.[1] Untuk jenis barang ­yang sering dibeli secara online, yaitu kategori produk pakaian, aksesoris dan FMCG (kosmetik, makanan, obat-obatan dan lain-lain) memiliki nilai belanja online tahun 2016 sebesar Rp56,1 T; kategori elektronik dan furniture Rp5.9 T; dan kategori travel sebesar Rp19,8 T.

Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (IdEA) Daniel Tumiwa mengatakan, saat ini terdapat 56 juta UKM yang terus tumbuh. Dukungan inovasi dan teknologi akan semakin mendorong perkembangan para pengusaha. Platform yang sering digunakan untuk melakukan jual-beli, seperti marketplace, media sosial dan forum. Media sosial yang paling diingat sebagai tempat jual-beli online adalah Facebook (52.7%), BBM (19.7%) dan Instagram (12.4%). Sedangkan untuk forum online adalah FJB Kaskus (33.2%), Forjumjualbeli.com (31.1%) dan DetikForum (7%).[2]

Latar Belakang Penerbitan Ketentuan Kepabeanan Impor Barang Kiriman

Sehubungan dengan tingginya tingkat pembelian barang secara online melalui internet dan trend peningkatan yang terus signifikan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan e-commerce dengan memperbaiki pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman. Peraturan ini juga menyelaraskan dengan International Best Practice sesuai dengan WCO Procedures on Consigment Goods, yaitu menetapkan batasan layanan berdasarkan nilai (value threshold) bukan berdasarkan berat barang kiriman. Diharapkan dengan terbitnya peraturan ini prosedur barang kiriman menjadi lebih mudah dan cepat, sekaligus menjadi optimalisasi penerimaan negara di bidang bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pada peraturan baru ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan otomasi pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman dengan menggunakan aplikasi pelayanan dan pertukaran data elektronik. Dengan menggunakan aplikasi ini akan memberikan transparansi pada pengguna jasa dengan memudahkan penelusuran status impor barang kiriman dengan fasilitas tracking system. Penerima barang kiriman juga dijamin hak nya dengan memberikan ruang untuk dapat mengajukan keberatan atas penetapan impor barang kiriman yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai.

Ketentuan Umum Kepabeanan Impor Barang Kiriman

Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos, yaitu suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan peraturan perundang­ undangan di bidang pos. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Penyelenggara pos terbagi menjadi penyelenggara pos yang ditunjuk yaitu PT. Pos Indonesia dan perusahaan jasa titipan, seperti: DHL, Fedex, TNT, JNE dan lain-lain.

Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan nilai paling banyak FOB USD 100,00 (seratus United States Dollar) untuk setiap penerima barang per pengiriman. Khusus untuk barang terkena pungutan cukai (hasil tembakau, minuman berlakohol) diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak impor berupa: 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman beralkohol per penerima per pengiriman. Untuk barang kiriman yang nilainya diatas batas tersebut akan dipungut bea masuk dan pajak impor atas seluruh nilai barang kiriman tersebut. Namun berbeda untuk barang kiriman berupa barang kena cukai yang melebihi batas ketentuan, akan dimusnahkan oleh pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan penyelenggara pos bersangkutan.

Penerima barang diberikan ruang untuk dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan juga penetapan lain selain tarif dan/atau bea masuk kepada Direktur Jenderal paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

Pengelompokan Barang Kiriman Berdasarkan Nilai/Harga Barang

Barang kiriman yang dikirim melalui jasa pos dapat dikelompokan menjadi:

1. Nilai barang sampai USD 100,00, bebas bea masuk berdasarkan penetapan pejabat Bea dan Cukai:

    1. Yang bukan barang terkena peraturan larangan dan pembatasan, menggunakan dokumen Consignment Note (House Airway Bill) atau daftar barang.
    2. Barang terkena peraturan larangan dan pembatasan, menggunakan dokumen Consignment Note (House Airway Bill).

2. Nilai barang diatas USD 100,00 sampai dengan USD 1.500,00:

      1. Diimpor oleh badan usaha maupun non badan usaha, diselesaikan menggunakan dokumen Consignment Note (House Airway Bill), dikenakan tarif bea masuk rata-rata 7,5% (kecuali buku ilmu pengetahuan) berdasarkan penetapan pejabat Bea dan Cukai.
      2. Diimpor oleh non badan usaha yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, seperti: barang penumpang/pindahan (personal effect) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan dokumen PIBK (BC 2.1), pemberitahuan secara self assesment oleh penerima barang.
      3. Diimpor oleh badan usaha, diselesaikan dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.0), dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku (MFN), pemberitahuan secara self assestment oleh penerima barang.

3. Nilai barang diatas USD 1.500,00:

        1. Diimpor oleh non badan usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk seperti: barang penumpang/pindahan (personal effect) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan dokumen PIBK (BC 2.1), pemberitahuan secara self assesment oleh penerima barang.
        2. Diimpor oleh badan usaha yang mendapatkan fasilitas penangguhan atau tarif preferensi, diselesaikan dengan menggunakan dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.0), dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku (MFN), pemberitahuan secara self assesment oleh penerima barang.

Peraturan Larangan Pembatasan Barang Kiriman

Untuk barang kiriman dapat dikecualikan dari ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor produk tertentu dengan perincian:

        1. Produk pakaian paling banyak 10 (sepuluh) pieces per pengiriman.
        2. Produk elektronik paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman.
        3. Produk-produk: barang tekstil sudah jadi selain pakaian, alas kaki, makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga serta mainan anak-anak paling banyak bernilai FOB USD 1.500,00 (seribu lima ratus united states dollar[M1] ) per orang.

Untuk barang kiriman yang sebagian terkena ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor, maka dapat dilakukan pengeluaran sebagian dari barang kiriman tersebut.

 

Kesimpulan

  1. Sehubungan dengan tingginya tingkat pembelian barang secara online melalui internet dan trend peningkatan yang terus signifikan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dan kelancaran perdagangan e-commerce dengan memperbaiki pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman. Pada peraturan baru ini DIrektoran Jenderal Bea dan Cukai melakukan otomasi pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman dengan menggunakan aplikasi pelayanan dan pertukaran data elektronik.
  2. Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai mendapatkan pembebasan bea masuk dengan nilai paling banyak FOB USD 100,00 (seratus United States Dollar) untuk setiap penerima barang per pengiriman. Khusus untuk barang terkena pungutan cukai (hasil tembakau, minuman berlakohol) diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak impor berupa: 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman beralkohol per penerima per pengiriman.
  3. Nilai barang sampai USD 100,00, yang bukan barang terkena peraturan larangan dan pembatasan, menggunakan dokumen Consignment Note (House Airway Bill) atau daftar barang. Untuk barang terkena peraturan larangan dan pembatasan, menggunakan dokumen Consignment Note (House Airway Bill).
  4. Nilai barang diatas USD 100,00 sampai dengan USD 1.500,00 yang diimpor oleh badan usaha maupun non badan usaha, diselesaikan menggunakan dokumen Consignment Note (House Airway Bill), dikenakan tarif bea masuk rata-rata 7,5% (kecuali buku ilmu pengetahuan). Sedangkan yang diimpor oleh non badan usaha yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, seperti: barang penumpang/pindahan (personal effect) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan dokumen PIBK (BC 2.1). untuk yang diimpor oleh badan usaha, diselesaikan dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.0), dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku (MFN).
  5. Nilai barang diatas USD 1.500,00 yang diimpor oleh non badan usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk seperti: barang penumpang/pindahan (personal effect) atau barang yang memperoleh pembebasan dengan penerima selain badan usaha seperti barang keperluan perwakilan negara asing, badan internasional, yayasan, dan lembaga non usaha lainnya diselesaikan dengan dokumen PIBK (BC 2.1). untuk yang diimpor oleh badan usaha yang mendapatkan fasilitas penangguhan atau tarif preferensi, diselesaikan dengan menggunakan dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.0), dikenakan bea masuk sesuai tarif yang berlaku (MFN).
  6. Untuk barang kiriman dapat dikecualikan dari ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor produk tertentu dengan batas jumlah tertentu. Dan apabila barang kiriman sebagian terkena ketentuan peraturan larangan dan pembatasan impor, maka dapat dilakukan pengeluaran sebagian dari barang kiriman tersebut yang tidak terkena larangan dan pembatasan.

Daftar Pustaka

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661 Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri PerdaganganNomor87/M DAG/PER/10/2015tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/29/o3b5ol335-menkominfo-perkirakan-transaksi-ecommerce-capai-25-miliar-dollar , akses pada Selasa, 19 Juli 2017, 20.45 WIB.

MARS, Summary Executive Study Ecommerce 2016, Jakarta. 2016


[2] MARS, Summary Executive Study Ecommerce 2016, Jakarta. 2016


 [M1]Tambahkan : per orang

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016