BATAS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN IMPLIKASI HUKUM

Oleh Abu Samman Lubis*

Abstrak

Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat Presiden, Menteri/Ketua Lembaga, PA/KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara. Masing-masing mempunyai wewenang dan tangung jawab dalam mengelolan keuangan negara. Wewenang dan tanggung jawab dimaksud agar terlaksana mekanisme chek and balancesserta masing-masing pejabat pengelola keuangan negara dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugasnya masing-masing.

PPK salah satu  pengelola keuangan negara mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang terbatas yang diberikan oleh perundang-undangan. Kewenangan tersebut apabila disalahgunakan/melampaui kewenangan yang diberikan akan mempunyai sanksi hukum dan apabila terjadi kerugian negara maka wajib mengganti kerugian tersebut.

KATA KUNCI: Kewenangan dan Tanggung jawab, PPK, Implikasi Hukum

PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan peraturan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara membawa konsekuensi berubahnya penyelenggaraan administrasi keuangan pemerintah yang cukup mendasar yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara melalui penguatan kapabilitas kebijakan, penguatan tata kelola yang baik atas perencanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Pembagian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini meliputi kewenangan yang bersifat umum seperti menetapkan kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan kewenangan yang bersifat khusus seperti kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN.

Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Menteri Keuangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara dalam  kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian kekuasaan lainnya diberikan kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang lembaga/kementerian yang dipimpinnya.

Pembagian tugas dan wewenang tersebut di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: menempatkan kewenangan administratif (administrative beheer) diserahkan kepada Menteri/Ketua Lembaga, yaitu kewenangan untuk melakukan perikatan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran negara, kewajiban melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, dan kewenangan memerintahkan pembayaran. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan (comptable beheer) dipegang oleh Menteri Keuangan. 

Sejak dimulainya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005 implementasi kewenangan administratif tersebut telah dilaksanakan tercermin dengan beralihnya tugas-tugas ordonansering kepada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang selama ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), antara lain kewenangan melakukan pengujian atas tagihan kepada negara, kewenangan memerintahkan pembayaran dan pembebanan atas beban anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Pemisahan fungsi seperti di atas dimaksudkan untuk membuat kejelasan dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Di samping itu, pemisahan ini dilakukan  untuk menegaskan terlaksananya mekanisme chek and balances. Selanjutnya  dengan fokusnya fungsi masing-masing kementerian atau lembaga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Dengan demikian menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga yang dipimpinnya.

        Kewenangan untuk melakukan pengujian atas tagihan belanja negara secara operasional telah diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 yang menetapkan sebagai berikut:

  1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
  2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut  pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
    1. menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    2. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
    3. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    4. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
    5. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

        3. Pejabat  yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.    

Berdasarkan  ketentuan di atas, maka wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengujian tagihan dan pembebanan pada anggaran belanja negara berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam hal ini adalah menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Namun dalam prakteknya wewenang pengujian dan pembebanan tagihan dapat  didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Sejalan dengan pelimpahan kewenangan administratif sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut.  Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk KPA. KPA atas pendelegasian wewenang dari PA menunjuk PPK; Bendahara; dan Pejabat Penguji/Penandatangan SPM melalui surat keputusan. Dengan demikian Dana anggaran pada satuan kerja dikelola oleh pejabat-pejabat pengelola anggaran yang terdiri dari Kuasa Penggunan Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).  

PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Kewenangan yang dilakukan PPK mempedomani pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA. Tanggung jawab KPA dilakukan dalam bentuk:

  1. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  2. Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 
  3. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  4. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
  6. Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
  7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Kejelasan tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak adalah untuk memastikan fungsi chek and balance di satker berjalan dengan baik. PPK melaksanakan kewenangan sesuai dengan kewenangan diberikan oleh KPA. Apabila PPK melaksanakan kewenangan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh KPA/perundangan maka PPK telah menyalahgunakan kewenangan dan hal tersebut melanggar hukum.  

 

BATAS KEWENANGANDAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

  1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Membuat, menandatangi dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  5. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
  6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  8. Membuat dan menandatangani SPP;
  9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
  12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilakukan dengan menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya, termasuk juga menyusun perhitungan kebutuhan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik SPP-UP maupun SPP TUP. Di samping itu juga penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yaitu mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/DIPA kepada KPA. 

Tugas dan wewenang PPK lainnya yaitu menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, dan/atau menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

Tugas dan wewenang lainnya yang harus dipikul oleh PPK yaitu

  1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, 
  2. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih  kepada negara
  3. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan  berdasarkan prestasi kegiatan,
  4. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian  tagihan kepada negara, dan 
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Tugas dan wewenang PPK lainnya adalah harus menyampaikan laporan bulanan terkait tugas dan wewenang kepada KPA, paling kurang memuat (a) perjanjian/kontrak dengan penyedia/barang yang telah ditandatangani; (b) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa; (c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya; dan (d) jangka waktu penyelesaian tagihan.

Batas kewenangan yang diberikan kepada PPK adalah sebatas kewenangan yang diberikan oleh KPA/peraturan perundangan-undangan, misalnya dalam tulisan ini adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,.

Wewenang yang diberikan negara melalui perundangan-undangan mempunyai konsekuensi tanggung jawab baik secara formal maupun material. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).  Tanggung jawab secara formal dan material adalah (1) memastikan kesesuaian antara kontrak dengan target kinerja, (2) memastikan keseuaian antara fisik barang/jasa dengan yang tercantum dalam kontrak, dan didukung oleh dokumen serah terima barang/pekerjaan, (3) memastikan tersusunnya rencana kegiatan yang baik dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, dan memastikan bahwa pembayaran tagihan negara didukung oleh bukti-bukti yang sah.

Wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan mempunyai batas tertentu, sehingga apabila melampuai batas kewenangan/kekuasaan maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, konsekuensinya adalah apabila terjadi kerugian negara akibat dari penyalahgunaan wewenang maka wajib mengganti kerugian tersebut. Hal ini dikuatkan dua undang-undang yang dapat menjerat pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan /atau tanggung jawab, yaitu

  1. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001”Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi apabila ia menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya dan perbuatannya itu dapat merugikan negara atau perekonomian negara dijatuhi pidana”.
  2. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara Pasal 59 disebutkan bahwa “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
  3. Perpres N0. 54 tahun 2010 Pasal 122 disebutkan bahwa “PPK yang melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau
  • Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Berdasarkan uraian di atas, wewenang dan tanggung jawab yang diterima oleh PPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu rambu-rambu yang terdapat dalam peraturan perundangan tersebut harus tetap diperhatikan.

 

 

PENUTUP 

Dengan pembagian kekuasaan mulai dari Presiden kemudian ke kementerian/lembaga selanjutnya ke PA/KPA dan sampai kepada PPK, PPSPM, PPHP, dan Bendahara adalah dalam rangka pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keungan negara serta untuk chek and balance.  Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atas beban APBN. Wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan mempunyai batas tertentu, sehingga apabila melampuai batas kewenangan/kekuasaan yang mengakibatkan kerugian negara wajib mengganti kerugian tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Catatan 2017, Harapan 2018 +

    [Bandung] Jumat, 5 Januari 2018 – Mengawali tahun 2018 ini, Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyelenggarakan konferensi pers yang pertama kali Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016