Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA

Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA

Widyaiswara Madya

 

Abstrak:

Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah Basis Akrual.  Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.  Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut.  Langkah-langkah dalam mengelola Pendapatan Diterima Di Muka adalah antara lain: Pertama, Unit teknis melakukan penatausahaan Pendapatan Diterima Di Muka dengan menggunakan Dokumen Sumber Pendapatan, Kontrak, dan Kartu Pendapatan Diterima Di Muka. Kedua, Unit Akuntansi menggunakan Kartu Pendapatan Diterima Di Muka sebagai dokumen untuk membuat Memo Penyesuaian. Ketiga, Berdasarkan Memo Penyesuaian, Pada Akhir tahun Unit Akuntansi melakukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA. Dan Keempat, Berdasarkan Memo Penyesuaian, Pada Awal tahun Unit Akuntansi melakukan jurnal balik pada Aplikasi SAIBA.

Kata kunci: Pendapatan Diterima Di Muka, Penatausahaan, Kartu Pendapatan Diterima Di Muka, Memo Penyesuaian, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Balik, Aplikasi SAIBA

 

1. Pendahuluan

       Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah Basis Akrual.  Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca dan Pendapatan dan Beban pada Laporan Operasional. 

  1. Pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah.
  2. Pengakuan beban, pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai awal munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

       Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga penerapan Basis Kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sepanjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Negara.

2. Penatausahaan Dokumen Sumber Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut.  Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1690/PB/2015 perihal Penatausahaan Dokumen Sumber Dalam Rangka Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015 bahwa guna mendukung implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual diperlukan dokumen sumber pendukung yang dikelola oleh unit teknis untuk kemudian diberikan kepada unit akuntansi secara periodik.  Selanjutnya Unit Akuntansi akan menggunakan dokumen sumber pendukung tersebut sebagai dasar pembuatan Memo Penyesuaian (MP) agar dapat diproses dalam aplikasi SAIBA.

Tulisan ini menggunakan contoh yang diilustrasikan pada lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1690/PB/2015 perihal Penatausahaan Dokumen Sumber Dalam Rangka Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015.

Berdasarkan Dokumen Sumber Pendapatan, Kontrak, dan Kartu Pendapatan Diterima Di Muka, Unit Akuntansi membuat Memo Penyesuaian sebagai berikut:

 

Jika kita telusuri seluruh jurnal yang dibuat tiap tahun serta laporan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

 

 

 

3. Aplikasi SAIBA: Penyesuaian dan Jurnal Balik Awal Tahun Pendapatan Diterima Dimuka

Sebagai contoh dalam penerapan pada aplikasi SAIBA akan dijelaskan pada proses penyesuaian akhir tahun 2015 dan jurnal balik pada tahun 2016.  Pada tahun 2015 jurnal penyesuaian dibuat secara manual pada menu Transaksi >> Jurnal Penyesuaian >> Kategori 1 Pendapatan Diterima Dimuka. 

 

 

4. Kesimpulan

Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah Basis Akrual.  Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.  Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut.  Langkah-langkah dalam mengelola Pendapatan Diterima Di Muka adalah antara lain:

  1. Unit teknis melakukan penatausahaan Pendapatan Diterima Di Muka dengan menggunakan Dokumen Sumber Pendapatan, Kontrak, dan Kartu Pendapatan Diterima Di Muka.
  2. Unit Akuntansi menggunakan Kartu Pendapatan Diterima Di Muka sebagai dokumen untuk membuat Memo Penyesuaian.
  3. Berdasarkan Memo Penyesuaian, Pada Akhir tahun Unit Akuntansi melakukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA.
  4. Berdasarkan Memo Penyesuaian, Pada Awal tahun Unit Akuntansi melakukan jurnal pada balik Aplikasi SAIBA.

Daftar Pustaka

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoesia nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
  5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1690/PB/2015 perihal Penatausahaan Dokumen Sumber Dalam Rangka Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015.
  6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5560/PB/2015 perihal Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL.
  7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-10743/PB/2016 perihal Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2016.
  8. Pedoman Aplikasi SAIBA, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Paling Banyak Dibaca

  • Pendapatan Yang Masih Harus Diterima: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • Verifikasi Berkas USM PKN STAN +

    [Yogyakarta]Rabu, 22 Maret 2017. Minat masyarakat untuk menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi. Baca Selengkapnya
  • Pendapatan Diterima Di Muka: Jurnal Penyesuaian Akhir tahun dan Jurnal Balik Awal Tahun pada Aplikasi SAIBA +

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya   Abstrak: Saat ini Basis Akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016