Pengumumanindeks

  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN FUNGSIONAL PENELITI DOKUMEN TINGKAT AHLI ANGKATAN I TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS ADMINISTRASI PENYIDIKAN KEPABEANAN DAN CUKAI T.A 2018 DI PONTIANAK +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS PEMERIKSAAN BARANG IMPOR ANGKATAN II TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI LOKAKARYA INTELIJEN STRATEJIK TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS PEMERIKSAAN BARANG PENUMPANG WANITA TA. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Lantik 21 Dosen dan 3 Widyaiswara, Kepala BPPK: Tambahan Aset Yang Sangat Berharga

    [Jakarta] “Hari ini kita patut berbahagia, karena ini merupakan kesempatan yang sangat langka dimana pada hari ini kita melantik 3 orang Widyaiswara Ahli Utama dan 21 orang dosen PKN STAN,” terang Kepala BPPK, Astera Primanto Bhakti dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan BPPK. Acara yang diselenggarakan pada hari Kamis, 19 April 2018 di Aula Lantai 5 Gedung B, Sekretariat BPPK tersebut juga dihadiri oleh sejumlah undangan yang merupakan pejabat, baik fungsional maupun struktural di lingkungan BPPK. Baca Selengkapnya
  • SMK PGRI 3 Serang Goes to Pusdiklat Pajak

    Jakarta, Pusdiklat Pajak. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Pusdiklat Pajak mendapat kunjungan dari SMK PGRI 3 Kota Serang. Rombongan yang berjumlah 76 orang tersebut terdiri atas 70 orang siswa siswi dan 6 orang perwakilan guru. Kunjungan diterima oleh Bapak Muhammad Sandri Mreizanta selaku Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Pajak di Ruang C10 pada pukul 09.00 WIB. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat struktural di Pusdiklat Pajak. Baca Selengkapnya
  • Motivasi Sebagai Bagian dari Kompetensi Pelaksana

    Malang, 16 April 2018. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelaksana BDK Malang akan diselenggarakan mulai tanggal 16 s.d. 20 April 2018 di UB Guest House Malang.Dengan peserta diklat sejumlah 16 peserta yang berasal dari Direktorat Jenderal Bea cukai,Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara,Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Baca Selengkapnya
  • Mengecilkan Aku, Membesarkan Kita

    Jakarta, Pusdiklat Pajak. Pada hari Senin tanggal 16 April 2018, Peserta Pelatihan Teknis Dasar Pajak dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan ceramah motivasi di Aula Pusdiklat Pajak. Tepat pukul 09.00 WIB seluruh peserta yang berjumlah kurang lebih 328 orang langsung memenuhi tempat duduk yang telah disediakan. Ceramah tersebut diberikan oleh Ibu Tri Mumpuni dan Bapak Iskandar selaku Ketua IBEKA (Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan).   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Portal

Pengumuman Hasil Diklat Fungsional Pemeriksa Dasar Tahun Anggaran 2015 di Pontianak

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-123/PP.4/2015

TENTANG

HASIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR

TAHUN ANGGARAN 2015 DI BDK PONTIANAK

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, berdasarkan hasil Rapat Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pemeriksa DasarTahun Anggaran 2015 di Pontianak pada tanggal 16 Oktober 2015 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontianak serta Peraturan Perundang-undangan, dengan ini menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam:

  1. Lampiran I dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pemeriksa Dasar Tahun Anggaran 2015 di Pontianak;
  2. Lampiran II dinyatakan tidak lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pemeriksa Dasar Tahun Anggaran 2015 di Pontianak;

Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum pada lampiran I diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selengkapnya, pengumuman dapat diunduh pada tautan ini

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Sanksi Pidana Perpajakan Apakah Dapat Membuat Efek Jera?

    oleh: Darwin (Widyaiswara Alhi Utama Pusdiklat Pajak)       Abstrak: Sanksi pidana perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan baik kepada pejabat maupun kepada wajib pajak. Sanksi pidana yang dikenakan secara umum menyatakan bahwa hukuman pidananya selalu diiringi kata-kata paling lama atau paling banyak yang sering tidak membuat efek jera. Di dalam UU KUP sanksi pidana tercantum di dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C.   Baca Selengkapnya
  • Pedagang Emas Kaki Lima Wajib Dikukuhkan sebagai PKP?

    Oleh: Irawan Purwo Aji Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan        1.Pendahuluan Sekitar puluhan pedagang emas kaki lima tersebar di seluruh pelosok pasar Beringharjo, di antaranya terletak di parkiran bawah bagian tengah pasar. Di tempat ini, anda dapat melakukan transaksi penjualan emas kepada pedagang emas yang mengatas namakan Persaudaraan Pedagang Emas atau Persada Emas. “Meskipun pedagang kaki lima, kami jamin transaksi di sini semuanya jujur. Berapapun ada emas, kami sanggup beli semuanya dengan harga yang pantas,” ungkap Abdul Khalik, pedagang emas kaki lima. Khalik menjelaskan jika transaksi yang dilakukan pedagang emas kaki lima sama layaknya pedagang emas di pertokoan, mulai dari penimbangan, identifikasi kualitas emas dan kemudian penawaran emas yang akan dijual. (http://www.harianjogja.com/baca/2012/06/11/ mubeng-beringharjo-jual-beli-emas-tanpa-cemas-192580) Baca Selengkapnya
  • Angkringan vs Restoran Ditinjau dari Aspek Keadilan Pajak

    Oleh Irawan Purwo Aji (Widyaiswara BDK Balikpapan)   Abstrak Sektor usaha kuliner saat ini tumbuh dengan pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Tumbuhnya sektor ini secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dalam kajian ini akan dibahas kebijakan perpajakan terhadap sektor usaha kuliner dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa terdapat asas keadilan belum diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha sektor kuliner ini. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, beban pajak penghasilan sektor usaha kuliner yang menggunakan tempat usaha permanen berbeda dengan yang menggunakan tempat usaha tidak permanen atau bongkar pasang. Penulis memberikan gambaran dan simulasi penghitungan pajak penghasilan untuk masing-masing usaha tersebut. Kata kunci:Kuliner, asas keadilan, pajak penghasilan   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016