Bangkitkan Budaya Riset, Ditjen Pajak Benchmark Pengelolaan Jurnal ke BPPK

Jakarta, 7 Agustus 2018. Sebagai badan pendidikan dan pelatihan yang salah satu tugasnya melaksanakan penelitian di bidang keuangan negara, BPPK menerima kunjungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan jurnal dan konferensi ilmiah. Sejumlah jajaran DJP tersebut bertandang ke Sekretariat BPPK untuk mengetahui lebih lanjut teknis pengadaan konferensi dan pengelolaan jurnal di BPPK yang telah dibentuk sejak 2010.

Kunjungan DJP01

Kepala Bagian Kepangkatan DJP, Haris Zaldi mengungkapkan, DJP memiliki banyak sekali data mentah valid yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal, data-data tersebut mampu menjadi bahan penelitian yang bermanfaat dengan sejumlah permasalahan yang bisa diidentifikasi. “Riset di BPPK sudah berkembang cukup jauh, sehingga kami sangat senang berkesempatan studi banding dengan BPPK,” tegas Haris, Selasa (7/7/2018).

Kunjungan DJP02

Widyaiswara Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan keuangan (KNPK), Beta Andri Anggiano Uliansyah menjelaskan, pengelolaan jurnal di BPPK dimulai dari Forum Ilmiah Keuangan Negara (FIKN). FIKN merupakan wadah bagi widyaiswara dan jabatan fungsional lain untuk berdiskusi, saling bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait keuangan negara.

Hasil akhir dari FIKN ini setingkat dengan working paper. Beta menambahkan, FIKN sengaja menghindari format prosiding karena berbagai alasan, salah satunya menghindari terjadinya self-plagiarism. “Kami tidak ingin mandeg sampai di prosiding. Tujuannya agar tidak menjadi publikasi ilmiah, dan bisa terus dilanjutkan,” terang Beta.

Selain FIKN, BPPK juga menyelenggarakan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) yang akan digelar 14-15 November 2018 mendatang. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan FIKN, terdiri dari pengumpulan makalah, tinjauan reviewer, perbaikan oleh penulis, kemudian di tahap akhir mempresentasikan makalahnya. Perbedaannya dengan FIKN, SNKN memiliki hasil akhir prosiding.

Kunjungan DJP06

“Kami menggunakan sistem double-blind review, yaitu pemakalah tidak tahu siapa yang me-review, dan reviewer tidak tahu siapa penulisnya,” lanjut Beta. Ke depannya Beta berharap, Kementerian Keuangan bisa memiliki indeks artikel tersendiri, agar klasifikasi artikel per tema dapat dilakukan dengan baik. Terkait tema penelitian, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, Agung Darono, menjelaskan dua sifat tema artikel untuk publikasi ilmiah.

Menanggapi salah satu pertanyaan dari perwakilan DJP, Agung mengatakan tidak masalah jika tema-tema lama diangkat ke dalam penelitian, dengan syarat tertentu. "Kalau temanya bersifat aktual, harus segera dipublikasikan. Tetapi jika temanya abadi, bisa digunakan untuk publikas-publikasi selanjutnya," urai Agung.

Sementara, pegawai Organisasi dan Tata Laksana (OTL), Phesona Elok Brillyananda Toruan menyampaikan tantangan jurnal ilmiah terletak pada jumlah paper masuk dan juga editor. Menurut Elok, sapaannya, editor memiliki peran yang cukup signifikan dalam sirkulasi jurnal ilmiah. "Proses editing di jurnal BPPK bisa dibilang cukup ketat. Biasanya unsur kebaruan sangat diperhitungkan, dan tugas editor sangat berat karena harus memiliki kemampuan komunikasi antara reviewer dengan pemakalah, dan juga harus menguasai seluruh bidang kajian di keuangan negara," kata dia.

Kunjungan DJP05

Melalui kegiatan sharing ini, pihak DJP berharap bisa mengelola jurnal dan konferensi perpajakan tersendiri dan juga bekerja sama dengan BPPK, sehingga data masif yang dimiliki DJP tidak berakhir menjadi data diam. “Kita mau mulai environmental research, kita mau berguru dan berharap kerja sama antara DJP dan BPPK,” ucap Pelaksana Harian Kasubdit Penyuluhan DJP, Sriadi.

Dengan semakin tingginya keinginan untuk melakukan penelitian, diharapkan budaya riset di lingkup pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan akan semakin terbangun. Hasil akhir penelitian ini nantinya tidak hanya berguna bagi instansi pemerintahan, tetapi juga masyarakat luas yang terdampak dengan permasalahan ekonomi makro.

Kunjungan DJP09

Paling Banyak Dibaca

  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan LK K/L +

    [Bogor, 4 Januari 2018] Pagi ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Lokakarya pertamanya di tahun 2018. Pembukaan lokakarya yang bernama Baca Selengkapnya
  • Diklat Pembuka di Awal Tahun 2018 +

    [Medan] Senin, 10 Januari 2018. Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Angkatan I dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Baca Selengkapnya
  • Latsar CPNS Golongan II Tahun 2018 sangat Istimewa +

    [Malang] Balai Diklat Keuangan Malang menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I Tahun 2018. Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016